Riaupos.co

SEBUT PEMERINTAH MENCEDERAI KEADILAN
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
2017-03-20 15:54:00 WIB
 
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rasa keadilan masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang melancarkan aksi protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, telah dicederai oleh pemerintah. Dikatakan Fadli, dirinya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada April mendatang.

"Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng," ujarnya, Senin (20/3/2017).

Diakui Fadli, dirinya mengikuti perkembangan aksi mengecor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka oleh sejumlah petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di pegunungan Kendeng. Ditambahkan Fadli, saat aksi mengecor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana 2 Agustus 2016, presiden sudah memutuskan menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. "Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia," jelasnya.

Akan tetapi, imbuhnya, dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang.

"Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah," sebutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, terlebih lagi pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memenangkan petani Rembang dan yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. "Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan presiden sebelumnya," ucapnya.
Maka dari itu, dia meminta Presiden Jokowi berhati-hati mengambil keputusan. Jangan rusak asas kepastian hukum dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, apalagi yang bersifat melawan hukum. "Hak hukum dan hak sosial masyarakat yang melakukan gugatan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hukum kita bertolak belakang dengan keadilan," harapnya.

Setiap bentuk investasi ke depannya, kata dia lagi, tidak boleh lagi menyalahi prosedur dan tata aturan, karena akan menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Kasus gagalnya pembangunan pabrik semen di Pati beberapa waktu lalu, di mana semua gugatan hukum berhasil dimenangkan oleh masyarakat dan kontroversi izin pabrik semen di Rembang, yang pada akhirnya juga gugatan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat, harusnya memberi pemerintah pelajaran agar tidak menerbitkan kebijakan sekehendak hati.

Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh ‘investor minded’ dan menyepelekan suara serta hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan. “Aksi mengecor kaki adalah bentuk frustrasi, karena masyarakat tidak tahu lagi bagaimana caranya menarik perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah buta dan tuli dengan mengabaikan suara dan hak masyarakat petani Kendeng atas nama pembangunan," tandasnya. (boy)

Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=145762&kat=14

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi