Riaupos.co

DPRD Diakal- akali Pemko Uang Transportasi Tak Cair, Pilih Naik Go-Jek
2017-11-14 10:49:55 WIB
 
DPRD Diakal- akali Pemko Uang Transportasi Tak Cair, Pilih Naik Go-Jek
 
RIAUPOS.CO - MOBIL dinas sudah dikembalikan. Tapi tunjangan transportasi yang dijanjikan tak kunjung cair. Anggota DPRD Pekanbaru pun pilih ngantor  diantar jemput. Atau menggunakan jasa transportasi online seperti Go-Jek.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Pekanbaru tidak lagi diberikan fasilitas kendaraan dinas. Sebagai gantinya,

mereka mendapatkan uang tunjangan transportasi setiap bulan.

PP 18/2017 yang resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 ini telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2/2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Pekanbaru. Berdasarkan perda tersebut, tunjangan transportasi anggota DPRD Pekanbaru dibayarkan per Agustus 2017.

Sejak Perda disahkan, satu per satu anggota DPRD mengembalikan mobil dinas yang selama ini mereka gunakan. Mulanya hanya satu dua orang. Hingga kemudian Pemko Pekanbaru memberi deadline hingga akhir Oktober, mobil harus sudah dikembalikan. Jika tidak, tunjangan transportasi tidak akan diberikan.

Terakhir, sudah ada 37 mobil dinas yang dikembalikan anggota DPRD Pekanbaru. Meski demikian, hingga kini, tunjangan transportasi yang diharapkan tak kunjung cair. Padahal, anggarannya melalui APBD-P 2017 sudah disahkan.

Tak kunjung cairnya tunjangan transportasi ini cukup disayangkan anggota DPRD. Banyak anggota dewan yang mengeluh. Beberapa di antaranya mengaku ke kantor dengan sepeda motornya. Ada juga yang diantar jemput keluarga. Bahkan ada yang naik Go-Jek.

Seperti dituturkan anggota Komisi IV Ruslan Tarigan. Ia mengatakan, setelah kendaraan mobil dinas dikembalikannya,  maka jika ingin pergi dan pulang kerja, ia selalu menaiki transportasi online  Go-Jek.

“Gimana lagi? Semenjak mobil dikembalikan, saya sering diantar. Jika tidak, naik Go-Jek,” katanya kepada Riau Pos, Senin (13/11).

Wakil rakyat Dapil Tenayanraya ini meminta agar tunjangan tersebut dikeluarkan secepatnya. Pasalnya dengan kondisi tersebut setiap harinya ia harus mengeluarkan uang untuk transportasi yang tidak sedikit. ‘‘Kemarin kami diminta cepat mengembalikan mobil dinas sambil ancam tidak akan cairkan tunjangan kalau tidak kembalikan. Sekarang sudah dikembalikan, tunjangan belum cair. Pemko jangan akal-akalin DPRD lah’’ kata Ruslan lagi.

Lain halnya yang dirasakan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra H Fatullah. Ia mengaku merental (sewa) mobil untuk keperluannya sehari-hari terutama berangkat dan pulang kerja sebagai anggota dewan.

“Saya sangat kesal dengan kondisi ini. Setelah mobil dinas dikembalikan, uang transportasi yang dijanjikan tak kunjung  keluar.  Pemko tolong komit dengan janjinya,” keluh Fatullah.  

Dengan biaya sewa mobil Rp250 ribu per hari, Fatullah mengatakan ia harus bersabar. Karena kalau untuk membeli kendaraan seperti mobil, ia mengaku belum cukup memiliki uang.

Menanggapi belum cairnya tunjangan transportasi anggota dewan ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) Pekanbaru Ahmad Yani mengaku belum mengetahui kapan uang transportasi tersebut dicairkan. “Belum tahu lagi kapan dikeluarkan. Kami akan memintanya,” jawab Ahmad Yani.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M Noer MBS menyebutkan, pembayaran tunjungan anggota dewan berdasarkan berita acara kapan mengembalikan kendaraan tersebut ke Sekwan.

“Secara teknis tanya Pak Sekwan. Kemudian yang nama hak mereka tidak akan hilang. Soal penyerahan itu hanya teknis. Kami bayarkan tunjangan berdasarkan berita acara penyerahan itu,” ujar Sekko kepada Riau Pos, Senin (13/11) di Kantor Wali Kota.

Kapan akan dilakukan pembayaran mengingat anggota dewan telah menyerahkan kendaraan operasionalnya, Sekko juga belum dapat memastikannya. Begitu pula mengenai besaran dana yang dianggarkan Pemko Pekanbaru serta berapa nominal yang akan diterima wakil rakyat tersebut per bulannya.

“Soal membagi itu teknisnya di dewan. Karena uang melalui di sana. Untuk besarannya, saya tidak tahu angkanya. Itu nanti di Sekwan ada anggarannya muncul,” ungkap M Noer.

Kembali ditanya apa yang menjadi kendala belum dibayarkan, apakah karena anggaran belum tersedia, mantan Asisten I Bidang Pemerintah Setko Pekanbaru menjawab. “Kalau secara teknis, pembayaran itu di anggaran APBP-Perubahan. Yang menyusun itu Sekwan. Tidak kami yang membayarkan. Sekwan yang membayarkan. Pemko yang menganggarkan. Setelah di situ diajukan, baru ada angka dan segala macam. Teknisnya, tanyakan langsung ke Sekwan,” elak Sekko.(man/*3/yls)

 

 
URL berita: http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=166556&kat=1

 
© 2015 Riaupos.co | Hak Cipta Dilindungi