Depan >> Opini >> Opini >>

Oleh: Yuli Afriyandi

Polemik Harga Kelapa di Inhil

10 Desember 2012 - 09.14 WIB > Dibaca 974 kali | Komentar
 
Mengenai murahnya harga jual kelapa di kabupaten Inhil kian menimbulkan banyak permasalahan.

Beberapa kali aksi protes yang disampaikan oleh elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir (HIPPMIH) dan Masyarakat Petani Kelapa (MPK) kepada DPRD Kabupaten Inhil, tetap tidak membuat perubahan yang berarti.

Kritikan terhadap kinerja para elite wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang hanya disibukkan oleh urusan politik menjelang Pilkada di 2013 sudah sering dilontarkan baik pada saat aksi massa maupun dialog langsung dengan perwakilan anggota dewan.

Namun, hingga saat ini para elite anggota dewan perwakilan daerah seakan tidak bergeming dan tidak banyak berbuat. Kenyataannya, kemerosotan harga jual kelapa tidak terlihat ada perubahan yang berarti.

Padahal, kompleksitas yang ditimbulkan dari permasalahan ini akan berdampak buruk tidak hanya pada penurunan tingkat kesejahteraan, akan tetapi juga akan berdampak pada sendi-sendi yang lain seperti pendidikan, sosial, dan budaya.

Mari kita bayangkan bagaimana nasib ratusan ribu petani yang menggantungkan nasibnya hanya pada hasil pertanian kelapa.

Urusan dapur tentu akan terganggu, belum lagi jika kita melihat mayoritas anak-anak dari petani kelapa yang mengenyam pendidikan tentu terancam akan putus sekolah, serta berbagai permasalahan-permasalahan baru akan muncul jika hal ini tidak kunjung terselesaikan.

Jika kita lihat lebih lanjut, hampir 80 persen penduduk Inhil  mengais rezeki hanya dari hasil pertanian kelapa.

Hal ini tentu saja berdasarkan pada fakta  bahwa Inhil merupakan penghasil kelapa terbesar di  Riau bahkan disinyalir sebagai kawasan yang memiliki kebun kelapa terbesar di Asia.

Tentu saja menjadi sebuah ironi bahkan cambukan. Dari fakta yang ada, harga jual kelapa lebih rendah dari harga satu butir permen. (Riauonline, 15/11/ 2012).

Lantas, bagaimana harusnya kita berbuat melihat realitas yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan?

Masalah Regulasi
Puncak kemarahan masyarakat terhadap rendahnya harga kelapa dibuktikan dengan pengaduan sekaligus gugatan perwakilan petani kelapa yang tergabung dalam Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Inhil yang mendesak agar Kementrian Pertanian merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 628 tahun 1998 tentang rumusan harga kelapa pada Jumat (23/11) di Jakarta.

Seorang perwakilan petani PIR, Mahyudi,  menyebutkan bahwa peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang di alami petani kelapa di Inhil.

Ia menganggap bahwa harga beli kelapa oleh perusahaan kepada petani sangat rendah dan tidak sesuai dengan produk yang dihasilkan perusahaan. (www.jpnn.com, 24/11/2012).

Di dalam SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 628 tahun 1998 tentang rumusan harga kelapa hanya memuat tiga turunan kelapa.

Yakni pada Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa Harga pembelian kelapa hibrida oleh perusahaan didasarkan pada harga penjualan kelapa parut kering (dessicated coconut), minyak kelapa dan bungkil dengan memperhatikan biaya olah dan rendemen.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah kenyataan di lapangan sudah tidak relevan dengan surat keputusan tersebut.

Dimana pihak perusahaa sudah dapat menghasilkan lebih dari tiga produk olahan. Ini artinya ada ketidakseimbangan dengan apa yang telah perusahaan dapatkan dengan realitas rendahnya harga beli dari petani.

Ada upaya monopoli yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan berbekal peraturan surat keputusan menteri tersebut. Dengan SK tersebut maka pihak perusahaan dapat menentukan sendiri harga beli kelapa milik petani.

Tentu saja ini membuat petani tidak berkutik dan bahkan menjerit dikarenakan biaya perawatan kebun tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

Sebetulnya pihak pemerintah dalam hal ini DPRD Inhil sudah memperingatkan keras kepada perusahaan-perusahaan terkait agar memperhatikan kesejahteraan petani kelapa.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Edy Herianto, anggota Komisi II DPRD Inhil yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen jelas untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir dipersilahkan hengkang. (detikriau.org, 24/10/2012)

Namun, penyikapan tersebut tentu tidak arif apabila tidak dibarengi dengan langkah-langkah solutif. Selain itu, selama ini upaya pemerintah daerah terkesan tidak serius dalam menyikapi persoalan yang dihadapi petani kelapa.


Terbukti belum ditandatanganinya SK penetapan harga kelapa oleh Pemkab Inhil, kendati telah disepakati unsur DPRD Inhil, Pemkab Inhil dan masyarakat.

Ada upaya pembiaran yang disinyalir ada konspirasi antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera mengesahkan SK penetapan harga kelapa agar adanya proses transparasi dalam penetapan harga.

Dengan begitu masyarakat tentu akan mudah memahami kondisi riil agar tidak ada prasangka yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, pemerintah daerah harus bisa membuat program kongkrit jangka pendek dan jangka panjang terkait penanganan hasil pertanian kelapa.

Usulan sebagian anggota DPRD Inhil untuk membentuk BUMD mungkin bisa saja menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan petani kelapa Inhil ke depan.***

Yuli Afriyandi, Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam, UII Jogjakarta, Asal Inhil.

Ingin mengirimkan artikel Opini dan Surat Pembaca? Silakan klik di sini
KOMENTAR

Follow Us

Riau Pos Group
Support by: