Komisi III DPRD Studi Teknis ke BPRD DKI
Bengkalis Segera Terapkan Perda Izin Tenaga Kerja Asing
14 November 2017 - 08.20 WIB > 1210 klik

BENGKALIS - Untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi dan pajak daerah. Komisi III membidangi ekonomi dan keuangan daerah melaksanakan studi teknis ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI Jakarta dan Disnaker DKI Jakarta, Kamis (2/11) lalu.

Studi tersebut diketuai Indrawan Sukmana selaku Ketua Komisi III, kemudian Firman (Wakil Ketua), serta anggota Komisi III yakni Leonardus Marbun, Andrian Prama Putra, Febriza Luwu, Sihol Panggaribuan, dan Sukkadi. Sedangkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), komisi III juga membawa Kepala Dinas Tenaga Keraj dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Bengkalis Ridwan Yazid, serta perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapend) Kabupaten Bengkalis M. Toha, dan seluruh stafnya.

Komisi III pada kesempatan turut mendapat sambutan hangat dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya BPRD dan Disnaker DKI Jakarta. Melalui forum diskusi, Kepala Disnaker DKI Jakarta Hendrik Wijaya, Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis mengatakan konsultasi dan koordinasi ini diperlukan dalam rangka penerapan Peraturan Daerah (Perda) Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Tahun 2018 mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis Indrawan Sukmana mengutarakan, saat ini Pemkab Bengkalis mengalami kendala dalam hal pendapataan, terkait orang-orang yang bekerja diperusahaan yang bukan dari kewarganegaraan Indonesia. Sementara Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Sejumlah perusahaan Migas seperti Chevron Pacifik Indonesia (CPI), Regional Sumatra. Mulai dari maincon atupun subcon, rata-rata memperkerjakan tenaga kerja asing. Kemudia, sejumlah perusahaan HTI, seperti pabrik kertas nomor 1 dunia, Indah Kiat, dan RAPP, juga memiliki wilayah HTI nya paling banyak di Kabupaten Bengkalis.

“Insya Allah, dari studi ini nantinya di Tahun 2018 kita akan memulai untuk pemberlakukan Perda Imta, namun sebelum kami jauh melanggkah kesana, ada hal-hal yang masih kami ragukan untuk menerapkan Perda. Tentu aka nada pro dan kontra, akan tetapi untuk tahap awal kami mencoba menggali dari Imigrasi, tentang jumlah tenaga kerja (naker) asing yang terdapat disejumlah perusahaan,”papar Indrawan Sukmana.

Ia berharap, BPRD Pemprov DKI bisa memberikan trik dan polanya serta ilmu kepada Pemkab Bengkalis untuk memaksimalkan retribusi IMTA. Komisi III dan eksekutif juga di APBD Tahun 2018 mencoba mengantisipasinya melalui sosialisasi.

“Disini kami sengaja membawa pejabat teknis kita, sehingga konsultasi ini bisa membuahkan hasil untuk dibawa ke Bengkalis, dan di Tahun 2018 bisa diterapkan, sama seperti yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta,”katanya.



Dari kanan Kepala Disnakertran Kabupaten Bengkalis H Ridwan Yazid, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Leonardus Marbun, Firman, Andrian Prama Putra, Febriza Luwu, Sihol Panggaribuan, dan Sukkadi

Komisi III Studi Teknis tentang IMTA ke BPRD DKI Jakarta

Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Indrawan Sukmana membuka kegiatan didampingi perwakilan dari BPRD Pemprov DKI Jakarta.

Komisi III Studi Teknis tentang IMTA ke BPRD DKI Jakarta

Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Leonardus Marbun, Firman, Andrian Prama Putra, Febriza Luwu, Sihol Panggaribuan, dan Sukkadi tampak serius mengikuti forum diskusi dengan BPRD Pemprov DKI.

Dari kanan Kepala Disnakertran Kabupaten Bengkalis H Ridwan Yazid, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Leonardus Marbun, Firman, Andrian Prama Putra, Febriza Luwu, Sihol Panggaribuan, dan Sukkadi.

Dari kanan Kepala Disnakertran Kabupaten Bengkalis H Ridwan Yazid, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Leonardus Marbun, Firman, Andrian Prama Putra, Febriza Luwu, Sihol Panggaribuan, dan Sukkadi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis Indrawan Sukmana menerima cenderamata dari perwakilan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI Jakarta.

Dari kanan Kepala Disnakertran Kabupaten Bengkalis H Ridwan Yazid, Anggota Komisi III DPRD Bengkalis Leonardus Marbun, Firman, Andrian Prama Putra, Febriza Luwu, Sihol Panggaribuan, dan Sukkadi.

Komisi III Studi Teknis tentang IMTA ke BPRD DKI Jakarta