DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Dibaca 8844 kali Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan,  THR memang telah dianggarkan dalam DAU. Namun,  hanya mencakup gaji pokok. Dia menekankan,  untuk urusan kekurangan bayar THR ini,  tidak sepenuhnya dilimpahkan ke pusat.  Karena sudah menganut sistem desentralisasi fiskal, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemda.

“Kalau sudah desentralisasi ya dibiayai APBD, jadi penganggaran nya dibiayai penerimaan umum seperti PAD (Penerimaan Asli Daerah). Termasuk dana perimbangan sudah masuk DAU, tapi tidak bisa sepenuhnya bayar (THR).  Nggak bisa sepenuhnya dibayar pusat. Harus ada sharing pemerintah dan pusat itu yang disebut desentralisasi,” ungkap Boediarso di Gedung Kemenkeu,  kemarin.

Sementara itu, pencairan THR PNS TNI, Polri, dan pensiunan pusat, hampir seluruhnya disalurkan. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga Selasa (5/6) sebanyak 14.527 satuan kerja (satker) dari 15.171 satker telah menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 33.370. Artinya, sebanyak 95,76% satker telah menyampaikan SPM.

Sri Mulyani melanjutkan, setelah SPM tersebut diteliti, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kemudian menerbitkan SPM THR sebanyak Rp9,919 triliun. Jumlah itu mencapai 83,4% dari proyeksi total THR PNS yang akan dibayar pada bulan ini, pada minggu ini. “Jadi seluruh dana THR untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan untuk pensiunan, pembayarannya dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sebesar Rp6,28 triliun. Jumlah itu mencapai 94,14% dari total THR untuk pensiunan yang akan dibayarkan.

“Jadi sebetulnya sekarang seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiunan sudah hampir keseluruhan sudah dapat dan masuk ke rekening mereka masing-masing. Itu update sampai jam tiga sore tadi,” imbuhnya.

Bukan Hal Darurat
Polemik seputar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait THR bagi pemda terus bergulir. Selain ketersediaan anggaran, legalitasnya juga masih dipertanyakan.Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, riak atau pun kesulitan yang dialami sejumlah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan THR sangat wajar. Pasalnya, dari segi waktu, kebijakan kenaikan THR baru diumumkan di tengah tahun anggaran.

 “Kebingungan pemda untuk mencari sumber pendanaan dari mana. Anggaran sudah berjalan, sekarang minta diutak-atik,” ujarnya kepada JPG, Selasa (5/6).


KOMENTAR
Berita Update
Penabalan Gelar Adat
Ingatkan Jokowi ketika Dilantik
Senin, 16 Desember 2018 - 15:28 wib

SBY Sampaikan Sinyal "Perang"
Senin, 16 Desember 2018 - 15:20 wib

60 Persen Tanah Riau Belum Terdaftar
Senin, 16 Desember 2018 - 15:16 wib

UKW Angkatan XI PWI Riau, 38 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Senin, 16 Desember 2018 - 15:14 wib
Pesona air terjun Sungai Simo
Hijau Simo yang Sejuk
Senin, 16 Desember 2018 - 14:58 wib

Mayweather Jadi Mangsa Khabib Nurmagomedov
Senin, 16 Desember 2018 - 14:55 wib

Penyaluran CSR Banyak Tak Sesuai Perda
Senin, 16 Desember 2018 - 14:53 wib
Embarkasi Haji Antara Riau
Fasilitas Pendukung Embarkasi Belum Rampung
Senin, 16 Desember 2018 - 14:44 wib
Penyair Perempuan Indonesia (PPI) Terbentuk
Dan, Palung Puisi itu Bernama Perempuan
Senin, 16 Desember 2018 - 14:34 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
SBY dan AHY Sapa Warga Pekanbaru di CFD

Minggu, 16 Desember 2018 - 10:38 WIB

Pelaku Perusak Atribuat Partai Demokrat Diperiksa Penyidik
Demokrat Sebut Sudah Tangkap Pelaku Perusakan Atribut

Sabtu, 15 Desember 2018 - 10:25 WIB

SBY Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:55 WIB

Jokowi dan Istri Kenakan Pakaian Adat Melayu

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:34 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini