DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan,  THR memang telah dianggarkan dalam DAU. Namun,  hanya mencakup gaji pokok. Dia menekankan,  untuk urusan kekurangan bayar THR ini,  tidak sepenuhnya dilimpahkan ke pusat.  Karena sudah menganut sistem desentralisasi fiskal, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemda.

“Kalau sudah desentralisasi ya dibiayai APBD, jadi penganggaran nya dibiayai penerimaan umum seperti PAD (Penerimaan Asli Daerah). Termasuk dana perimbangan sudah masuk DAU, tapi tidak bisa sepenuhnya bayar (THR).  Nggak bisa sepenuhnya dibayar pusat. Harus ada sharing pemerintah dan pusat itu yang disebut desentralisasi,” ungkap Boediarso di Gedung Kemenkeu,  kemarin.

Sementara itu, pencairan THR PNS TNI, Polri, dan pensiunan pusat, hampir seluruhnya disalurkan. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga Selasa (5/6) sebanyak 14.527 satuan kerja (satker) dari 15.171 satker telah menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 33.370. Artinya, sebanyak 95,76% satker telah menyampaikan SPM.

Sri Mulyani melanjutkan, setelah SPM tersebut diteliti, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kemudian menerbitkan SPM THR sebanyak Rp9,919 triliun. Jumlah itu mencapai 83,4% dari proyeksi total THR PNS yang akan dibayar pada bulan ini, pada minggu ini. “Jadi seluruh dana THR untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan untuk pensiunan, pembayarannya dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sebesar Rp6,28 triliun. Jumlah itu mencapai 94,14% dari total THR untuk pensiunan yang akan dibayarkan.

“Jadi sebetulnya sekarang seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiunan sudah hampir keseluruhan sudah dapat dan masuk ke rekening mereka masing-masing. Itu update sampai jam tiga sore tadi,” imbuhnya.

Bukan Hal Darurat
Polemik seputar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait THR bagi pemda terus bergulir. Selain ketersediaan anggaran, legalitasnya juga masih dipertanyakan.Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, riak atau pun kesulitan yang dialami sejumlah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan THR sangat wajar. Pasalnya, dari segi waktu, kebijakan kenaikan THR baru diumumkan di tengah tahun anggaran.

 “Kebingungan pemda untuk mencari sumber pendanaan dari mana. Anggaran sudah berjalan, sekarang minta diutak-atik,” ujarnya kepada JPG, Selasa (5/6).


KOMENTAR
Berita Update

Peta Politik di Jabar Sudah Berubah Drastis? 52,4%
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:30 wib

Kemendagri Jawab Isu e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:24 wib
Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras

Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:13 wib

20.790 Honorer K2 Kemenag Diminta Segera Daftar PPPK
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:02 wib
Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok

Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:35 wib

Perbaikan Jalan Soekarno-Hatta Tunggu Lelang
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:01 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Cari Tahu Aliran Dana Dugaan Korupsi Sub Kontraktor Fiktif
Eks Honorer K2 Diminta Mendaftar

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:20 WIB

Keluarga Terus Berikhtiar untuk Kesembuhan Ani

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:15 WIB

Bareng-Bareng Bantu Bangun Sepakbola

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:02 WIB

6 BUMN MoU Bersama Surveyor Indonesia

Kamis, 14 Februari 2019 - 11:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini