DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemberian tunjangan hari raya (THR)  pegawai negeri sipil (PNS) daerah  menjadi polemik.  Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penganggaran THR daerah yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dianggarkan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu.  Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan kebijakan baru bagi pemerintah daerah (pemda),  karena telah diatur setiap tahunnya.

“Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016, penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Jadi pada dasarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa sekalipun dalam DAU,  terdapat anggaran untuk THR,  namun tidak lantas semua anggaran THR PNS daerah ditanggung pusat. “Untuk perhitungan DAU ini memang tidak  menghitung tunjangan kinerja PNS daerah,” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto menuturkan,  penganggaran THR dilakukan oleh tiga pihak. Yakni Kemenpan-RB,  Kemendagri dan Kemenkeu.  Namun yang menjadi penanggung jawab terkait aturan THR tersebut adalah Kemenpan-RB. 

“Jadi yang jadi host untuk PP THR ini Menpan-RB. Makanya kan teman-teman tahunya dari Menpan-RB pertama kali. Kami sengaja meng-keep untuk menghindari kenaikan harga,  karena kan biasanya begitu ada pengumuman THR harga-harga langsung naik,” ujarnya. 

Sementara terkait THR bagi PNS daerah, Marwanto mengungkapkan,  yang lebih mengetahui kondisi keuangan daerah beserta APBD-nya adalah Kemendagri.  Sementara Kemenkeu bertanggung jawab pada pengaturan belanja pemerintah pusat. Untuk DAU memang telah dianggarkan dalam APBN, namun tidak semuanya lantas mampu meng-cover keperluan PNS daerah termasuk tunjangan kinerja dan sejenisnya.

“Dalam formulasi DAU, mempertimbangkan belanja pegawai dari masing-masing  daerah. Sekarang kan desentralisasi fiskal bentuknya,  jadi transfer DAU digunakan block grant dikasih duit silakan untuk apa. Namun dalam PP itu ditegaskan kalau daerah memang dapat (THR), bukan harus (wajib),” jelasnya. 


KOMENTAR
Berita Update

Peta Politik di Jabar Sudah Berubah Drastis? 52,4%
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:30 wib

Kemendagri Jawab Isu e-KTP WNA Bisa Dipakai Mencoblos
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:24 wib
Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras

Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:13 wib

20.790 Honorer K2 Kemenag Diminta Segera Daftar PPPK
Sabtu, 15 Februari 2019 - 20:02 wib
Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok

Janji Menindaklanjuti Halte Branding Rokok
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:35 wib

Perbaikan Jalan Soekarno-Hatta Tunggu Lelang
Sabtu, 15 Februari 2019 - 17:01 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Cari Tahu Aliran Dana Dugaan Korupsi Sub Kontraktor Fiktif
Eks Honorer K2 Diminta Mendaftar

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:20 WIB

Keluarga Terus Berikhtiar untuk Kesembuhan Ani

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:15 WIB

Bareng-Bareng Bantu Bangun Sepakbola

Jumat, 15 Februari 2019 - 09:02 WIB

6 BUMN MoU Bersama Surveyor Indonesia

Kamis, 14 Februari 2019 - 11:00 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini