DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Dibaca 8784 kali Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemberian tunjangan hari raya (THR)  pegawai negeri sipil (PNS) daerah  menjadi polemik.  Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penganggaran THR daerah yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dianggarkan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu.  Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan kebijakan baru bagi pemerintah daerah (pemda),  karena telah diatur setiap tahunnya.

“Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016, penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Jadi pada dasarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa sekalipun dalam DAU,  terdapat anggaran untuk THR,  namun tidak lantas semua anggaran THR PNS daerah ditanggung pusat. “Untuk perhitungan DAU ini memang tidak  menghitung tunjangan kinerja PNS daerah,” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto menuturkan,  penganggaran THR dilakukan oleh tiga pihak. Yakni Kemenpan-RB,  Kemendagri dan Kemenkeu.  Namun yang menjadi penanggung jawab terkait aturan THR tersebut adalah Kemenpan-RB. 

“Jadi yang jadi host untuk PP THR ini Menpan-RB. Makanya kan teman-teman tahunya dari Menpan-RB pertama kali. Kami sengaja meng-keep untuk menghindari kenaikan harga,  karena kan biasanya begitu ada pengumuman THR harga-harga langsung naik,” ujarnya. 

Sementara terkait THR bagi PNS daerah, Marwanto mengungkapkan,  yang lebih mengetahui kondisi keuangan daerah beserta APBD-nya adalah Kemendagri.  Sementara Kemenkeu bertanggung jawab pada pengaturan belanja pemerintah pusat. Untuk DAU memang telah dianggarkan dalam APBN, namun tidak semuanya lantas mampu meng-cover keperluan PNS daerah termasuk tunjangan kinerja dan sejenisnya.

“Dalam formulasi DAU, mempertimbangkan belanja pegawai dari masing-masing  daerah. Sekarang kan desentralisasi fiskal bentuknya,  jadi transfer DAU digunakan block grant dikasih duit silakan untuk apa. Namun dalam PP itu ditegaskan kalau daerah memang dapat (THR), bukan harus (wajib),” jelasnya. 


KOMENTAR
Berita Update
Syamsuar Doakan Riau Terhindar Ancaman LGBT

Syamsuar Doakan Riau Terhindar Ancaman LGBT
Selasa, 23 Oktober 2018 - 20:00 wib

Banjir, Kebun Terendam Warga Mengungsi
Selasa, 23 Oktober 2018 - 19:30 wib
Sabu Ancam Anak, Polisi Perketat Pengawasan

Sabu Ancam Anak, Polisi Perketat Pengawasan
Selasa, 23 Oktober 2018 - 19:00 wib

Telkomsel MSIGHT Perkenalkan Layanan Telco Big Data
Selasa, 23 Oktober 2018 - 18:54 wib
Beasiswa Tingkatkan Kualitas SDM

Beasiswa Tingkatkan Kualitas SDM
Selasa, 23 Oktober 2018 - 18:30 wib
4.382 Pelamar CPNS Lulus Seleksi Administrasi

4.382 Pelamar CPNS Lulus Seleksi Administrasi
Selasa, 23 Oktober 2018 - 17:30 wib

Perampok Bersenpi Gondol Rp450 Juta
Selasa, 23 Oktober 2018 - 17:00 wib

Rossi: Finis Keempat Bukanlah Hasil Buruk
Selasa, 23 Oktober 2018 - 16:30 wib

Siman Incar Tiket Olimpiade 2020
Selasa, 23 Oktober 2018 - 16:00 wib

Tangani Longsor, Tiga Alat Berat Dikerahkan
Selasa, 23 Oktober 2018 - 15:43 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Tampil di TTG XX Bali

Senin, 22 Oktober 2018 - 17:30 WIB

IKA Unri Satukan Potensi Bangun Riau dan Indonesia

Senin, 22 Oktober 2018 - 15:43 WIB

IKA UNRI Satukan Potensi Bangun Riau dan Indonesia

Minggu, 21 Oktober 2018 - 22:19 WIB

Kakanwil Bea Cukai Sulbagtara Menguji Doktor Hukum di UGM
Petani Sawit Inginkan Solusi di Rembug Nasional

Sabtu, 20 Oktober 2018 - 22:20 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us