DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Rabu, 06 Juni 2018 - 14:28 WIB > Dibaca 8843 kali Print | Komentar
DAU THR Hanya Sebesar Gaji Pokok
Menkeu RI, Sri Mulyani Indrawati. (INTERNET)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemberian tunjangan hari raya (THR)  pegawai negeri sipil (PNS) daerah  menjadi polemik.  Beberapa daerah mengklaim tidak mampu membayar THR bagi PNS di wilayahnya. Terkait keluhan tersebut,  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa penganggaran THR daerah yang masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) sudah dianggarkan dan disepakati bersama DPR sejak tahun lalu.  Kebijakan terkait penganggaran THR dan gaji ke-13 ini juga bukan kebijakan baru bagi pemerintah daerah (pemda),  karena telah diatur setiap tahunnya.

“Kebijakan ini sudah ditetapkan sejak 2016, penganggaran THR dan gaji ke-13 bagi pemda juga telah diatur setiap tahunnya lewat Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD. Jadi pada dasarnya kebijakan ini bukan kebijakan baru,” jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa (5/6).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa sekalipun dalam DAU,  terdapat anggaran untuk THR,  namun tidak lantas semua anggaran THR PNS daerah ditanggung pusat. “Untuk perhitungan DAU ini memang tidak  menghitung tunjangan kinerja PNS daerah,” imbuhnya.

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto menuturkan,  penganggaran THR dilakukan oleh tiga pihak. Yakni Kemenpan-RB,  Kemendagri dan Kemenkeu.  Namun yang menjadi penanggung jawab terkait aturan THR tersebut adalah Kemenpan-RB. 

“Jadi yang jadi host untuk PP THR ini Menpan-RB. Makanya kan teman-teman tahunya dari Menpan-RB pertama kali. Kami sengaja meng-keep untuk menghindari kenaikan harga,  karena kan biasanya begitu ada pengumuman THR harga-harga langsung naik,” ujarnya. 

Sementara terkait THR bagi PNS daerah, Marwanto mengungkapkan,  yang lebih mengetahui kondisi keuangan daerah beserta APBD-nya adalah Kemendagri.  Sementara Kemenkeu bertanggung jawab pada pengaturan belanja pemerintah pusat. Untuk DAU memang telah dianggarkan dalam APBN, namun tidak semuanya lantas mampu meng-cover keperluan PNS daerah termasuk tunjangan kinerja dan sejenisnya.

“Dalam formulasi DAU, mempertimbangkan belanja pegawai dari masing-masing  daerah. Sekarang kan desentralisasi fiskal bentuknya,  jadi transfer DAU digunakan block grant dikasih duit silakan untuk apa. Namun dalam PP itu ditegaskan kalau daerah memang dapat (THR), bukan harus (wajib),” jelasnya. 


KOMENTAR
Berita Update
Penabalan Gelar Adat
Ingatkan Jokowi ketika Dilantik
Senin, 16 Desember 2018 - 15:28 wib

SBY Sampaikan Sinyal "Perang"
Senin, 16 Desember 2018 - 15:20 wib

60 Persen Tanah Riau Belum Terdaftar
Senin, 16 Desember 2018 - 15:16 wib

UKW Angkatan XI PWI Riau, 38 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Senin, 16 Desember 2018 - 15:14 wib
Pesona air terjun Sungai Simo
Hijau Simo yang Sejuk
Senin, 16 Desember 2018 - 14:58 wib

Mayweather Jadi Mangsa Khabib Nurmagomedov
Senin, 16 Desember 2018 - 14:55 wib

Penyaluran CSR Banyak Tak Sesuai Perda
Senin, 16 Desember 2018 - 14:53 wib
Embarkasi Haji Antara Riau
Fasilitas Pendukung Embarkasi Belum Rampung
Senin, 16 Desember 2018 - 14:44 wib
Penyair Perempuan Indonesia (PPI) Terbentuk
Dan, Palung Puisi itu Bernama Perempuan
Senin, 16 Desember 2018 - 14:34 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
SBY dan AHY Sapa Warga Pekanbaru di CFD

Minggu, 16 Desember 2018 - 10:38 WIB

Pelaku Perusak Atribuat Partai Demokrat Diperiksa Penyidik
Demokrat Sebut Sudah Tangkap Pelaku Perusakan Atribut

Sabtu, 15 Desember 2018 - 10:25 WIB

SBY Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:55 WIB

Jokowi dan Istri Kenakan Pakaian Adat Melayu

Sabtu, 15 Desember 2018 - 09:34 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini