Tuntaskan Program 35.000 MW, PLN Gandeng Kejaksaan Agung
Jumat, 13 April 2018 - 14:37 WIB > Dibaca 6764 kali Print | Komentar
Tuntaskan Program 35.000 MW, PLN Gandeng Kejaksaan Agung
Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan. 

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan. 

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan. 

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan “peran PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan”

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut.(fas/rls)
KOMENTAR
Berita Update
Ketua HHRMA Riau Periode 2018-2021 Dilantik

Ketua HHRMA Riau Periode 2018-2021 Dilantik
Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:54 wib

Warga Koto Tuo Baserah Berharap Produksi Padi Melimpah
Kamis, 18 Oktober 2018 - 20:00 wib

Bupati Diberi Kehormatan
Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:30 wib

Dukungan Pemilu Damai Diapresiasi
Kamis, 18 Oktober 2018 - 19:00 wib

Lima BUMD Terima Bantuan Pusat
Kamis, 18 Oktober 2018 - 18:30 wib
Chris Kanter Pimpin Indosat

Chris Kanter Pimpin Indosat
Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:35 wib
Langsung Temui Dirjen di Jakarta
Bupati Perjuangkan Pembangunan Jembatan ke Kementerian PUPR RI
Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:30 wib

Halep Bisa Absen di WTA Final
Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:00 wib
Subsidi BBM-Elpiji Membengkak

Subsidi BBM-Elpiji Membengkak
Kamis, 18 Oktober 2018 - 16:54 wib
Cari Berita
Ekonomi-Bisnis Terbaru
Chris Kanter Pimpin Indosat

Kamis, 18 Oktober 2018 - 17:35 WIB

Subsidi BBM-Elpiji Membengkak

Kamis, 18 Oktober 2018 - 16:54 WIB

B20 Tekan Impor Migas

Kamis, 18 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Takaful Keluarga, Asuransi Jiwa Syariah untuk Semua

Kamis, 18 Oktober 2018 - 15:12 WIB

New Mitsubishi Triton Segarkan Pasar

Kamis, 18 Oktober 2018 - 14:59 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us