Wonderful Indonesia
Usung Capres, Partai Harus Koalisi
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold
Jumat, 12 Januari 2018 - 12:14 WIB > Dibaca 734 kali Print | Komentar
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold
Berita Terkait



JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Judicial review terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/1). Dengan demikian, pasangan calon presiden dan wakil presiden harus didukung partai yang menguasai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mendaftar pada Agustus mendatang.

Itu sesuai dengan pasal 222 UU No: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 2019 serentak, maka yang dijadikan acuan adalah hasil Pileg 2014. Dengan ambang batas sebesar itu, tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung capes-cawapres sendirian. PDIP sekali pun. Sebab, partai pemenang Pemilu 2014 itu hanya menguasai 19,4 persen suara nasional.

Dalam pertimbangannya, MK menampik semua dalil yang diajukan pemohon. Salah satunya terkait diskriminasi, karena partai baru tidak bisa mencalonkan capres-cawapres. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengatakan, tidak semua perbedaan disebut diskriminasi. Menurut mahkamah, dikatakan diskriminasi jika didasari pembedaan atas dasar SARA, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

”Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” katanya di Gedung MK.

Sementara terkait dalil yang menyebut pasal 222 bertentangan dengan logika keserentakan, MK sudah berpendapat dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Di situ sudah ditegaskan, bahwa penentuan ambang batas minimum perolehan suara partai politik dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang atau open legal policy.

Ada pun menyangkut anggapan presidential threshold tak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik, mahkamah berpendapat pembentukan UU adalah keputusan politik. Oleh sebab itu, mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan UU.

”Selama tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945,” imbuhnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
SUDAH DITETAPKAN TERSANGKA
Keras! Gerindra Bandingkan Kasus Ustaz Zulkifli dengan Viktor Laiskodat
Jumat, 18 Januari 2018 - 21:00 wib
IMBAUAN UNTUK SELURUH KADER
Ketum Baru Hanura Langsung Dukung Jokowi Pasca-Munaslub
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:45 wib
PEKAN DEPAN
Ketua Pemuda Muhammadiyah Dipanggil Polisi karena Kritik Kasus Novel
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:30 wib
GELAR MUNASLUB
Kubu Sudding Klaim Dapat Restu Wiranto Lewat WhatsApp
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:25 wib
TERKAIT MAHAR POLITIK
Sekali Lagi La Nyalla Mangkir, Bawaslu Lakukan Ini
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:20 wib
TERKAIT KASUS UJARAN KEBENCIAN
Penuhi Panggilan Polisi, Ustaz Akhir Zaman Bilang Begini
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:10 wib
PASCA-MUNASLUB
Siap Menghadap, Ketum Hanura Kubu Sudding Ajak Oso Islah
Jumat, 18 Januari 2018 - 20:00 wib
DIRAWAT DI RS FATMAWATI
Gagal Ginjal, Aktor Laga Advent Butuh Darah Golongan O
Jumat, 18 Januari 2018 - 19:50 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Dari Obat hingga Ular, Jawaban Saksi Novanto Bikin Hakim Kesal
Jumat, 18 Januari 2018 - 19:40 wib
SAAT SEDANG DIWAWANCARA
Didemo Sekelompok Orang ke DPR, Bamsoet Tetap Santai
Jumat, 18 Januari 2018 - 19:30 wib
Cari Berita
Politik Terbaru
Ketum Baru Hanura Langsung Dukung Jokowi Pasca-Munaslub
Kubu Sudding Klaim Dapat Restu Wiranto Lewat WhatsApp

Kamis, 18 Januari 2018 - 20:25 WIB

Sekali Lagi La Nyalla Mangkir, Bawaslu Lakukan Ini

Kamis, 18 Januari 2018 - 20:20 WIB

Wow! Kader Hanura Ungkap Aliran Dana Rp200 M ke Rekening Oso
Siap Menghadap, Ketum Hanura Kubu Sudding Ajak Oso Islah
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini