Wonderful Indonesia
Setnov Absen Lagi Kuasa Hukum Gugat UU KPK
Selasa, 14 November 2017 - 13:28 WIB > Dibaca 4667 kali Print | Komentar
Setnov Absen Lagi Kuasa Hukum Gugat UU KPK
SIDANG KTP-EL: Terdakwa kasus korupsi KTP-el Andi Agustinus alias Andi Narogong bersiap mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11/2017). Dalam rekaman pembicaraan antara Sugiharto dan Johannes Marliem terungkap bahwa Setya Novanto mendapat jatah Rp60 miliar dalam proyek pengadaan KTP-el.
Terakhir, pernyataan-pernyataan Yunadi nampak seperti parodi yang membolak-balikkan logika. Hal itu justru mengajarkan masyarakat ke arah sesat pikir dalam memahami hukum.

”Suka mengarang, mengutip informasi yang keliru, analisis yang ngawur, dan kesimpulannya pun jadi tak kontekstual, tapi tetap merasa paling pintar,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya masih mempelajari surat ketidakhadiran yang dikirim Setnov. Menurut dia, selain meminta KPK untuk lebih dulu izin presiden sebelum melakukan pemanggilan, Setnov juga beralasan tengah menghadiri HUT Golkar ke-53 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Surat disampaikan pagi tadi (kemarin,red),” jelasnya.

Disinggung soal opsi jemput paksa untuk menghadirkan Setnov di pemeriksaan KPK, Febri belum mau berkomentar. Menurut dia, pemanggilan secara patut bakal kembali dilakukan.

Terpisah, gelombang perlawanan kembali diluncurkan oleh Setnov. Kali ini melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Senin (13/11), Fredrich Yunadi yang diberi mandat sebagai kuasa hukum oleh Setnov mengajukan judical review (JR) atau uji materiil terhadap dua pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Yakni pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) huruf b. “Ya, itu tadi kan daftar,” ungkap dia ketika ditemui di Gedung MK.

Dua pasal dalam UU KPK tersebut diuji dengan UUD 1945. Kemarin pengajuan uji materiil oleh Setnov diterima MK dengan tanda terima bernomor 1734/PAN.MK/XI/2017 dan 1735/PAN.MK/XI/2017. Menurut Fredrich, keputusan mengajukan permohonan uji materiil diambil lantaran pihaknya menilai KPK sudah melampaui ketentuan. Misalnya soal pemanggilan Setnov sebagai ketua DPR. “Saya selalu mengatakan wajib meminta izin presiden,” kata dia menegaskan.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Simpan Sabu, Buruh Dikerangkeng
Senin, 19 Februari 2018 - 08:35 wib

Jalan Garuda Sakti Dibiarkan Rusak
Senin, 19 Februari 2018 - 08:35 wib

Penetapan Lelang Sampah Tak Jelas
Senin, 19 Februari 2018 - 08:31 wib

Korban Terjatuh Saat Dijambret
Senin, 19 Februari 2018 - 08:20 wib

Marquez Tandai Hari Ultah dengan Waktu Tercepat
Senin, 18 Februari 2018 - 13:15 wib
TOMMY SERAN
Mantan Juara Dunia WBO Naik Ring Lagi
Senin, 18 Februari 2018 - 13:12 wib

Simbol Warisan Leluhur
Senin, 18 Februari 2018 - 13:08 wib

Baju Koko Black Panther
Senin, 18 Februari 2018 - 13:06 wib

Tiga Gol Milan Menuju 16 Besar
Senin, 18 Februari 2018 - 13:02 wib

Mane Mengamuk ke Gawang Porto
Senin, 18 Februari 2018 - 12:53 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
4 Partai Baru Lolos Peserta Pemilu

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:45 WIB

PNS Tidak Netral Bermunculan

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:31 WIB

Briefing Calon Kepala Daerah

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:29 WIB

Tim Kemenag Berburu Pemondokan

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:21 WIB

Presidium Alumni 212 Minta Habib Rizieq Tiru Ahok soal Kasus Hukum
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us