Wonderful Indonesia
Setnov Absen Lagi Kuasa Hukum Gugat UU KPK
Selasa, 14 November 2017 - 13:28 WIB > Dibaca 4513 kali Print | Komentar
Setnov Absen Lagi Kuasa Hukum Gugat UU KPK
SIDANG KTP-EL: Terdakwa kasus korupsi KTP-el Andi Agustinus alias Andi Narogong bersiap mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11/2017). Dalam rekaman pembicaraan antara Sugiharto dan Johannes Marliem terungkap bahwa Setya Novanto mendapat jatah Rp60 miliar dalam proyek pengadaan KTP-el.
Terakhir, pernyataan-pernyataan Yunadi nampak seperti parodi yang membolak-balikkan logika. Hal itu justru mengajarkan masyarakat ke arah sesat pikir dalam memahami hukum.

”Suka mengarang, mengutip informasi yang keliru, analisis yang ngawur, dan kesimpulannya pun jadi tak kontekstual, tapi tetap merasa paling pintar,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya masih mempelajari surat ketidakhadiran yang dikirim Setnov. Menurut dia, selain meminta KPK untuk lebih dulu izin presiden sebelum melakukan pemanggilan, Setnov juga beralasan tengah menghadiri HUT Golkar ke-53 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Surat disampaikan pagi tadi (kemarin,red),” jelasnya.

Disinggung soal opsi jemput paksa untuk menghadirkan Setnov di pemeriksaan KPK, Febri belum mau berkomentar. Menurut dia, pemanggilan secara patut bakal kembali dilakukan.

Terpisah, gelombang perlawanan kembali diluncurkan oleh Setnov. Kali ini melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Senin (13/11), Fredrich Yunadi yang diberi mandat sebagai kuasa hukum oleh Setnov mengajukan judical review (JR) atau uji materiil terhadap dua pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Yakni pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) huruf b. “Ya, itu tadi kan daftar,” ungkap dia ketika ditemui di Gedung MK.

Dua pasal dalam UU KPK tersebut diuji dengan UUD 1945. Kemarin pengajuan uji materiil oleh Setnov diterima MK dengan tanda terima bernomor 1734/PAN.MK/XI/2017 dan 1735/PAN.MK/XI/2017. Menurut Fredrich, keputusan mengajukan permohonan uji materiil diambil lantaran pihaknya menilai KPK sudah melampaui ketentuan. Misalnya soal pemanggilan Setnov sebagai ketua DPR. “Saya selalu mengatakan wajib meminta izin presiden,” kata dia menegaskan.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
ISTANA TANGGAPI PERNYATAAN FAHRI
Jokowi Memang Pernah Bertemu Setya Novanto, tapi...
Rabu, 21 November 2017 - 21:00 wib
USAI JADI TERSANGKA E-KTP
Ini Penjelasan Ketua MKD soal Pembatalan Rapat Pergantian Setnov
Rabu, 21 November 2017 - 20:50 wib
SUDAH INKRACHT DI PENGADILAN
Perhiasan Mewah Hingga Lukisan Milik Koruptor Dilelang KPK
Rabu, 21 November 2017 - 20:40 wib
RESMI DIBERHENTIKAN PSSI
Berakhir Sudah Tugas Indra Indra Sjafri di Timnas U-19, Selanjutnya...
Rabu, 21 November 2017 - 20:30 wib
USAI SETNOV DITAHAN KPK
Kursi Ketua DPR Layak Diisi Enam Kader Golkar Ini
Rabu, 21 November 2017 - 20:20 wib
344 WARGA PENDATANG DIBEBASKAN
Bebaskan Sandera KKSB, Kekuatan TNI-Polri Jauh Lebih Besar
Rabu, 21 November 2017 - 20:00 wib
BANYAK KEJANGGALAN DALAM KASUS E-KTP
Minta Pansus Angket Investigasi, Fahri Hamzah Ancam Bubarkan KPK
Rabu, 21 November 2017 - 19:54 wib
DITAHAN TERKAIT KASUS E-KTP
Dua Malam "Menginap," Setnov Sebut Sel Tahanan KPK Cukup Layak
Rabu, 21 November 2017 - 19:48 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Ketika Setya Novanto Tidur saat Diperiksa KPK
Rabu, 21 November 2017 - 19:42 wib
BANTU KPK
Kapolri Tak Ikut Campur dalam Kasus Novanto, Sudah Tepat?
Rabu, 21 November 2017 - 19:36 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Jokowi Memang Pernah Bertemu Setya Novanto, tapi...

Selasa, 21 November 2017 - 21:00 WIB

Bebaskan Sandera KKSB, Kekuatan TNI-Polri Jauh Lebih Besar
Presiden Joko Widodo Pun Jadi Marga Siregar

Selasa, 21 November 2017 - 17:44 WIB

Resmi Sandang Marga Siregar, Ini Nama Terbaru Putri Jokowi
Setnov Masih ’’Melawan”

Selasa, 21 November 2017 - 09:58 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us
Populer hari ini