Wonderful Indonesia
Setnov Absen Lagi Kuasa Hukum Gugat UU KPK
Selasa, 14 November 2017 - 13:28 WIB > Dibaca 4668 kali Print | Komentar
Setnov Absen Lagi Kuasa Hukum Gugat UU KPK
SIDANG KTP-EL: Terdakwa kasus korupsi KTP-el Andi Agustinus alias Andi Narogong bersiap mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11/2017). Dalam rekaman pembicaraan antara Sugiharto dan Johannes Marliem terungkap bahwa Setya Novanto mendapat jatah Rp60 miliar dalam proyek pengadaan KTP-el.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, hingga Senin (13/11), Ketua Umum DPP Partai Golkar itu tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang diusut lembaga antirasuah tersebut.

“Apabila Setnov masih terus di luar, dia pasti akan melakukan manuver apa saja untuk ‘menghabisi’ KPK,” kata Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia.

Setnov sejatinya diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Namun, lagi-lagi mantan Ketua Fraksi Golkar itu memilih absen. Dia meminta KPK menyertakan izin tertulis dari presiden sebelum melakukan pemanggilan. Alasan itu sebelumnya juga menjadi dasar Setnov tidak memenuhi panggilan KPK.

Sejumlah kalangan menilai alasan tersebut tidak masuk akal. Sebab, pasal 245 ayat 3 UU MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) jelas-jelas mengecualikan izin presiden bagi anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Doli menilai, apa yang dilakukan Setnov dan kuasa hukumnya Frederich Yunadi selama ini merupakan manuver untuk melakukan serangan terhadap KPK atau pihak lain yang berseberangan dengan KPK.

”Tak hanya pimpinan KPK, Wakil Presiden pun diserang, seenaknya pula mau menarik-narik TNI, Polri, bahkan Presiden untuk melindungi Setnov,” kata Doli kepada wartawan.

Doli menilai, apa yang ditampilkan Yunadi selaku kuasa hukum menggambarkan tiga situasi. Pertama, Setnov nampaknya akan habis-habisan dan melakukan perlawanan terhadap KPK. Selaku pimpinan lembaga tinggi negara, Setnov sepertinya tidak menghormati Indonesia sebagai negara hukum, serta tidak peduli lagi tentang etika berbangsa dan bernegara.

”Dia sudah menganggap dirinya kuat, bisa mengatur institusi penegak hukum lainnya untuk bersama dia berhadapan dengan KPK. Bahkan pernyataan Presiden yang menolak secara tegas upaya kriminalisasi pimpinan KPK pun tak dihiraukannya,” kata mantan Wakil Sekjen Partai Golkar itu.

Kedua, dengan keberanian melakukan kegaduhan seperti yang dilakukan Yunadi, nampaknya didasari dengan kemampuan dan keyakinan bahwa posisi Setnov masih kuat dan mendapat dukungan dari kekuasaan. Dalam hal ini, bisa jadi Yunadi mendapat perintah langsung dari oknum pro Setnov. ”Oknum ini nampaknya beririsan dengan kepentingan Setnov dan berada di lingkaran kekuasaan atau istana,” sorotnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

Lintasi Flyover, Sepeda Motor Bakal Ditilang
Senin, 19 Februari 2018 - 08:45 wib

Simpan Sabu, Buruh Dikerangkeng
Senin, 19 Februari 2018 - 08:35 wib

Jalan Garuda Sakti Dibiarkan Rusak
Senin, 19 Februari 2018 - 08:35 wib

Penetapan Lelang Sampah Tak Jelas
Senin, 19 Februari 2018 - 08:31 wib

Korban Terjatuh Saat Dijambret
Senin, 19 Februari 2018 - 08:20 wib
Zetizen
Berekspresi Lewat Musikalisasi Puisi
Senin, 18 Februari 2018 - 13:13 wib
TOMMY SERAN
Mantan Juara Dunia WBO Naik Ring Lagi
Senin, 18 Februari 2018 - 13:12 wib

Simbol Warisan Leluhur
Senin, 18 Februari 2018 - 13:08 wib

Baju Koko Black Panther
Senin, 18 Februari 2018 - 13:06 wib

Tiga Gol Milan Menuju 16 Besar
Senin, 18 Februari 2018 - 13:02 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
4 Partai Baru Lolos Peserta Pemilu

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:45 WIB

PNS Tidak Netral Bermunculan

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:31 WIB

Briefing Calon Kepala Daerah

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:29 WIB

Tim Kemenag Berburu Pemondokan

Minggu, 18 Februari 2018 - 11:21 WIB

Presidium Alumni 212 Minta Habib Rizieq Tiru Ahok soal Kasus Hukum
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us