Wonderful Indonesia
Tak Registrasi, Nomor HP Dinonaktifkan
Kamis, 12 Oktober 2017 - 13:05 WIB > Dibaca 3641 kali Print | Komentar
Tak Registrasi, Nomor HP Dinonaktifkan
ILUSTRASI
Saat ini proses validasi pelanggan seluler masih terus berjalan. Hingga 10 Oktober 2017, sudah ada lebih dari 36,5 juta NIK yang berhasil diverifikasi oleh operator telekomunikasi. Telkomsel sudah memimpin jumlah validasi dengan 23,3 juta NIK, disusul oleh Indosat dengan 8 juta NIK.

”Untuk pengguna kartu baru, akan mulai divalidasi pada 31 Oktober dan pelanggan lama diberi tenggat waktu sampai 28 Februari 2018,” bebernya.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrullah menambahkan, saat ini, semua penduduk Indonesia sudah memiliki NIK yang tertera dalam KK. Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan menimbulkan persoalan bagi penduduk. Termasuk bagi mereka yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Kalau punya KTP-el pakai NIK KTP. Kalau belum pakai NIK KK. Semua penduduk ada di KK,” ujarnya saat dihubungi.

Sebaliknya, kata Zudan, kebijakan ini justru bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, ini bisa menjadi instrument untuk membersihkan NIK ganda. Saat ini sendiri, ada 1,9 juta NIK ganda yang terdeteksi saat perekaman KTP-el. Problem tersebut terjadi akibat tidak tertib administrasi di masa lalu. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, mengingat ada 9,3 juta penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Kalau yang 9,3 juta sudah rekam, mungkin ada lagi di antaranya yang ganda,” imbuhnya.

Oleh karenanya, jika dalam proses pendaftaran di SIM card seluler NIK tidak bisa digunakan, maka bisa jadi, itu disebabkan oleh adanya NIK ganda.

“Nanti datang ke Dinas Dukcapil (kabupaten/kota), biar nanti ditunjukkan NIK mana yang aktif,” imbuhnya.

Terkait teknisnya, Zudan mengatakan jika NIK tidak masalah untuk digunakan lebih dari tiga nomor. Sebab, NIK hanya menjadi intrumen untuk menjelaskan data kependudukan. Namun jika Kominfo membuat kebijakan maksimal tiga nomor, itu di luar kewenangannya.

Saat ditanya terkait potensi penyalahgunaan data oleh operator, Zudan membantahnya. Sebab, data penduduk dilindungi undang-undang. Oleh karenanya, jika ada penyalahgunaan, maka ada konsekuensi pidana. Saat ini sendiri, sudah banyak lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. Mulai dari lembaga-lembaga perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosisl, Badan kepegawaian Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan SAR Nasional, dan sebagainya.(and/far/jun/agf/ted)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Leg kedua Liga Champions
Le Classique, Batu Pijakan PSG Jelang Tantang Madrid
Minggu, 25 Februari 2018 - 10:43 wib
MUSTIKA
Lirik Bisnis Properti
Minggu, 25 Februari 2018 - 10:36 wib

Kemolekan Rantau Bais
Minggu, 25 Februari 2018 - 10:31 wib

Desain Akhir Samsung Galaxy S9 Bocor di Jagat Maya
Minggu, 25 Februari 2018 - 10:29 wib

RS Awal Bros Pekanbaru Gelar Simposium Cohesive
Minggu, 25 Februari 2018 - 10:25 wib

BPJS TK Launching Perisai
Minggu, 24 Februari 2018 - 20:49 wib

APBD Rohul 2018 Dibatalkan
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:27 wib

Enam Perenang Ikuti Pembinaan di Bali
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:22 wib
Pencuri Motor dan Penadah Diringkus

Pencuri Motor dan Penadah Diringkus
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:18 wib

BPBD Riau Terbaik Tiga di Wilayah III
Minggu, 24 Februari 2018 - 12:13 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Jenderal Polisi Tak Jadi Jabat Penjabat Gubernur

Sabtu, 24 Februari 2018 - 12:07 WIB

Nenek Ini Sedih karena Digugat Empat Anaknya Rp1,6 M

Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:47 WIB

Anies Baswedan Diadukan, Polisi Masih Mempelajari

Jumat, 23 Februari 2018 - 21:11 WIB

Badan Anggaran DPR Setuju Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi CPNS
Pengunggah Hoax "Megawati Minta Azan di Masjid Ditiadakan" Bilang Cuma Iseng
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us