Wonderful Indonesia
Tak Registrasi, Nomor HP Dinonaktifkan
Kamis, 12 Oktober 2017 - 13:05 WIB > Dibaca 3372 kali Print | Komentar
Tak Registrasi, Nomor HP Dinonaktifkan
ILUSTRASI
Saat ini proses validasi pelanggan seluler masih terus berjalan. Hingga 10 Oktober 2017, sudah ada lebih dari 36,5 juta NIK yang berhasil diverifikasi oleh operator telekomunikasi. Telkomsel sudah memimpin jumlah validasi dengan 23,3 juta NIK, disusul oleh Indosat dengan 8 juta NIK.

”Untuk pengguna kartu baru, akan mulai divalidasi pada 31 Oktober dan pelanggan lama diberi tenggat waktu sampai 28 Februari 2018,” bebernya.

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakhrullah menambahkan, saat ini, semua penduduk Indonesia sudah memiliki NIK yang tertera dalam KK. Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan menimbulkan persoalan bagi penduduk. Termasuk bagi mereka yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Kalau punya KTP-el pakai NIK KTP. Kalau belum pakai NIK KK. Semua penduduk ada di KK,” ujarnya saat dihubungi.

Sebaliknya, kata Zudan, kebijakan ini justru bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, ini bisa menjadi instrument untuk membersihkan NIK ganda. Saat ini sendiri, ada 1,9 juta NIK ganda yang terdeteksi saat perekaman KTP-el. Problem tersebut terjadi akibat tidak tertib administrasi di masa lalu. Jumlah tersebut masih bisa bertambah, mengingat ada 9,3 juta penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el.

“Kalau yang 9,3 juta sudah rekam, mungkin ada lagi di antaranya yang ganda,” imbuhnya.

Oleh karenanya, jika dalam proses pendaftaran di SIM card seluler NIK tidak bisa digunakan, maka bisa jadi, itu disebabkan oleh adanya NIK ganda.

“Nanti datang ke Dinas Dukcapil (kabupaten/kota), biar nanti ditunjukkan NIK mana yang aktif,” imbuhnya.

Terkait teknisnya, Zudan mengatakan jika NIK tidak masalah untuk digunakan lebih dari tiga nomor. Sebab, NIK hanya menjadi intrumen untuk menjelaskan data kependudukan. Namun jika Kominfo membuat kebijakan maksimal tiga nomor, itu di luar kewenangannya.

Saat ditanya terkait potensi penyalahgunaan data oleh operator, Zudan membantahnya. Sebab, data penduduk dilindungi undang-undang. Oleh karenanya, jika ada penyalahgunaan, maka ada konsekuensi pidana. Saat ini sendiri, sudah banyak lembaga yang memanfaatkan data kependudukan. Mulai dari lembaga-lembaga perbankan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosisl, Badan kepegawaian Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan SAR Nasional, dan sebagainya.(and/far/jun/agf/ted)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update

PLN P3B Sumatera Mandirikan SMK Taruna
Rabu, 13 Desember 2017 - 14:35 wib
TEMBILAHAN
ASN Harus Terus Berinovasi
Rabu, 13 Desember 2017 - 13:45 wib
Sidang Perdana Kasus KTP-el Digelar Hari Ini
Waspada Manuver Setnov
Rabu, 13 Desember 2017 - 13:26 wib
LAMR Keluarkan Warkah Amaran
Adukan Dalang Persekusi Ustaz Abdul Somad ke BK
Rabu, 13 Desember 2017 - 12:23 wib
TEMBILAHAN
Wabup Minta Kades Pro Aktif Urus Soal Warga
Rabu, 13 Desember 2017 - 12:22 wib

Distribusi Tertutup Elpiji Gas 3 Kg Ditunda
Rabu, 13 Desember 2017 - 11:51 wib
TEMBILAHAN
Kalangkaan Elpiji 3 Kg Mesti Ditelusuri
Rabu, 13 Desember 2017 - 11:20 wib

Terduga Teroris Diduga Beli Senjata
Rabu, 13 Desember 2017 - 11:15 wib

RAPP Inginkan Kepastian Hukum dari KLHK
Rabu, 13 Desember 2017 - 10:49 wib
HUKUM & KRIMINAL
Jambret Mahasiswi, Resedivis Ditangkap
Rabu, 13 Desember 2017 - 10:41 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Distribusi Tertutup Elpiji Gas 3 Kg Ditunda

Rabu, 13 Desember 2017 - 11:51 WIB

Terduga Teroris Diduga Beli Senjata

Rabu, 13 Desember 2017 - 11:15 WIB

Lawan Arogansi AS Bersama-sama

Rabu, 13 Desember 2017 - 10:09 WIB

Segera Dibawa ke Indonesia, Ini Kata Kapolri soal Pelaku Bom Panci di Malaysia
Jadikan Polisi Target, Empat Terduga Teroris Diamankan

Selasa, 12 Desember 2017 - 13:17 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us