Wonderful Indonesia
SEBUT PEMERINTAH MENCEDERAI KEADILAN
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Senin, 20 Maret 2017 - 15:54 WIB > Dibaca 652 kali Print | Komentar
Fadli Zon Minta Presiden Hati-hati Terkait Kasus Petani Kendeng
Fadli Zon. (JPNN)
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rasa keadilan masyarakat pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang melancarkan aksi protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, telah dicederai oleh pemerintah. Dikatakan Fadli, dirinya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada April mendatang.

"Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng," ujarnya, Senin (20/3/2017).

Diakui Fadli, dirinya mengikuti perkembangan aksi mengecor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka oleh sejumlah petani yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) sejak Selasa, 14 Maret 2017 lalu. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di pegunungan Kendeng. Ditambahkan Fadli, saat aksi mengecor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana 2 Agustus 2016, presiden sudah memutuskan menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. "Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia," jelasnya.

Akan tetapi, imbuhnya, dalam perjalanannya, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Jadi, tidak sampai setahun sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang.

"Ini bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah," sebutnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, terlebih lagi pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memenangkan petani Rembang dan yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. "Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan presiden sebelumnya," ucapnya.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Kabupaten Indragiri Hilir
Tingkatkan Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah
Selasa, 26 September 2017 - 12:26 wib

RTRW Disahkan, Investor Silakan Masuk
Selasa, 26 September 2017 - 12:22 wib

Gubri Dorong UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat
Selasa, 26 September 2017 - 12:18 wib

Meteran BBM SPBU Data Besaran Pajak Progresif
Selasa, 26 September 2017 - 12:17 wib
ASTARI ASLAM
Tambah Ilmu dengan Baca Buku
Selasa, 26 September 2017 - 12:12 wib

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 wib

Korupsi Penerangan Jalan, Kejati Tetapkan 4 Tersangka
Selasa, 26 September 2017 - 11:59 wib
DBL Riau Series 2017
SMAN 12 Lakukan Persiapan Penuh
Selasa, 26 September 2017 - 11:53 wib

Rawat bak Anak Sendiri
Selasa, 26 September 2017 - 11:44 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 WIB

Soal Pembubaran Seminar di LBH, Ini Aspirasi dari Perwakilan Ormas
Ini Klarifikasi MUI soal Pesan Berantai 70 Ustaz yang Perlu Diwaspadai
Penayangan Film G30S/PKI Terancam Batal jika Simpatisan PKI Bergerak
BIN Tak Perlu Izin Presiden Terkait Pembelian Senjata, Ini Alasan Polri
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us