Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 1002 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Berita Terkait



Mengenai laporan aparat pe­negak hukum terlibat dalam kasus TPPU dengan modus jual beli tanah, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto memastikan bahwa instansinya memproses setiap laporan. “Mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan,” jelas pria yang akrab dipanggil Ari itu.

Apabila mendapat cukup bukti dari hasil penyelidikan dan penyi­dikan, dia memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Ari tidak membantah ketika ditanya potensi keterlibatan aparat penegak hukum dalam ‘permainan’ jual beli tanah. Untuk itu, Polri berkomitmen kuat mengungkap potensi tersebut. Jalan semakin terbuka pasca kerja sama antara Polri dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan, TPPU dengan modus jual beli tanah bisa saja terjadi. “Hasil kejahatan dipakai. Kemudian digunakan membeli tanah,” ungkap dia.

Namun demikian, Polri tidak bisa sembarangan mengambil langkah. Harus berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan. Jika mengarah TPPU, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri asal usul tanah tersebut. “Informasi tentang siapa pemilik tanah itu,” kata Tito. Kerja sama antara Polri dengan BPN sudah lama terjalin. Jauh sebelum menandatangai perjanjian dengan Kementerian ATR.

Pakar Money Laundering Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengungkapkan, posisi TPPU itu sebenarnya sebagai pengungkap pidana pokok. Dengan melihat hasil kejahatannya dapat diketahui kejahatan apa yang terjadi. ”TPPU itu mengidentifikasi pidana,” ungkapnya.

Maka, bila penegak hukum serius, seharusnya TPPU digunakan dengan maksimal dalam mengungkap kasus kejahatan yang sifatnya memiliki hasil banyak. Seperti, korupsi, penipuan dan narkotika. ”Sayangnya penegak hukum belum memposisikan TPPU dalam setiap kasus. Bila dibandingkan, sebenarnya malah lebih banyak Bareskrim yang menerapkan TPPU dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya. (idr/bil/tyo/syn/ted)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
DAPAT PERHATIAN KHUSUS
Tak Ingin Ada Konflik di Pemilu 2019, Kapolri Ambil Langkah Ini
Kamis, 19 Oktober 2017 - 21:00 wib
UNTUK NAIKKAN ELEKTABILITAS
Isu Pribumi Harus Terus Dimainkan Anies? Ini Penjelasan Pengamat
Kamis, 19 Oktober 2017 - 20:45 wib
MASUKI TAHUN POLITIK
Pengamat Ungkap Tiga Tokoh yang Berpeluang Bertarung di Pilpres 2019
Kamis, 19 Oktober 2017 - 20:30 wib
MASUKI TAHUN POLITIK
Fahri Tantang Prabowo Segera Deklarasi Sebagai Capres, Alasannya...
Kamis, 19 Oktober 2017 - 20:15 wib
SAMBUT BAIK USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI
Terkait Pembentukan Densus Tipikor, Begini Sikap MUI
Kamis, 19 Oktober 2017 - 20:00 wib
MASA JABATAN BERAKHIR
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Kamis, 19 Oktober 2017 - 19:30 wib
SOAL ISTILAH PRIBUMI
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
Kamis, 19 Oktober 2017 - 19:20 wib
PASCA-PEMBUBARAN
HTI Jelaskan Khilafah di DPR karena Merasa Dizalimi Pemerintah
Kamis, 19 Oktober 2017 - 19:10 wib
UNTUK SATU POSTINGAN INSTAGRAM
Soal Endorse Rp100 Juta, Syahrini Akui Hanya Bercanda
Kamis, 19 Oktober 2017 - 19:00 wib
PILPRES 2019
Saingi Jokowi, Apa yang Sudah Diperbuat Prabowo?
Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:45 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Akhir Tahun Ini, KPK Kembalikan Dua Penyidik dari Polri
Mabes Polri Pastikan Kaji Semua Laporan Terkait Pidato Anies
Polri Minta Pendapat Ahli soal Istilah "Pribumi" di Pidato Anies
Divonis 4 Tahun, Keluarga Terdakwa Maki Hakim

Kamis, 19 Oktober 2017 - 11:49 WIB

Berkas Lengkap, Agus Saputra Diserahkan ke Jaksa Dugaan Korupsi ADD
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us