Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 527 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Mengenai laporan aparat pe­negak hukum terlibat dalam kasus TPPU dengan modus jual beli tanah, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto memastikan bahwa instansinya memproses setiap laporan. “Mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan,” jelas pria yang akrab dipanggil Ari itu.

Apabila mendapat cukup bukti dari hasil penyelidikan dan penyi­dikan, dia memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Ari tidak membantah ketika ditanya potensi keterlibatan aparat penegak hukum dalam ‘permainan’ jual beli tanah. Untuk itu, Polri berkomitmen kuat mengungkap potensi tersebut. Jalan semakin terbuka pasca kerja sama antara Polri dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan, TPPU dengan modus jual beli tanah bisa saja terjadi. “Hasil kejahatan dipakai. Kemudian digunakan membeli tanah,” ungkap dia.

Namun demikian, Polri tidak bisa sembarangan mengambil langkah. Harus berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan. Jika mengarah TPPU, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri asal usul tanah tersebut. “Informasi tentang siapa pemilik tanah itu,” kata Tito. Kerja sama antara Polri dengan BPN sudah lama terjalin. Jauh sebelum menandatangai perjanjian dengan Kementerian ATR.

Pakar Money Laundering Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengungkapkan, posisi TPPU itu sebenarnya sebagai pengungkap pidana pokok. Dengan melihat hasil kejahatannya dapat diketahui kejahatan apa yang terjadi. ”TPPU itu mengidentifikasi pidana,” ungkapnya.

Maka, bila penegak hukum serius, seharusnya TPPU digunakan dengan maksimal dalam mengungkap kasus kejahatan yang sifatnya memiliki hasil banyak. Seperti, korupsi, penipuan dan narkotika. ”Sayangnya penegak hukum belum memposisikan TPPU dalam setiap kasus. Bila dibandingkan, sebenarnya malah lebih banyak Bareskrim yang menerapkan TPPU dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya. (idr/bil/tyo/syn/ted)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
JADI SAKSI DUA TERDAKWA
Sebut Dakwaan Lucu, Ganjar Bantah Kecipratan Uang e-KTP
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:40 wib
INFORMASI DARI SUMBER PENEGAK HUKUM
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 wib
MINTA PESERTA TERTIB
Begini Komentar Djarot soal Aksi 313 Besok
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:31 wib
BERKELILING KE ENAM KOTA
Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:27 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 wib
RANGKAIAN AKSI UNJUK RASA
Simbolis, Mahasiswa Lempar Gedung DPR dengan Tikus
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:46 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:42 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Hakim Tolak Permintaan Jaksa KPK untuk Menahan Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:38 wib
MINTA MASYARAKAT MELAPORKAN
Soni Sanksi Tegas PNS yang Ikut Aksi 313
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:32 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Ganjar: Saya Tidak Terima, tapi Memang Ada
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:28 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sebut Dakwaan Lucu, Ganjar Bantah Kecipratan Uang e-KTP
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK

Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 WIB

Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT

Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 WIB

Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us