Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 1181 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Berita Terkait



Mengenai laporan aparat pe­negak hukum terlibat dalam kasus TPPU dengan modus jual beli tanah, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto memastikan bahwa instansinya memproses setiap laporan. “Mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan,” jelas pria yang akrab dipanggil Ari itu.

Apabila mendapat cukup bukti dari hasil penyelidikan dan penyi­dikan, dia memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Ari tidak membantah ketika ditanya potensi keterlibatan aparat penegak hukum dalam ‘permainan’ jual beli tanah. Untuk itu, Polri berkomitmen kuat mengungkap potensi tersebut. Jalan semakin terbuka pasca kerja sama antara Polri dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan, TPPU dengan modus jual beli tanah bisa saja terjadi. “Hasil kejahatan dipakai. Kemudian digunakan membeli tanah,” ungkap dia.

Namun demikian, Polri tidak bisa sembarangan mengambil langkah. Harus berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan. Jika mengarah TPPU, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri asal usul tanah tersebut. “Informasi tentang siapa pemilik tanah itu,” kata Tito. Kerja sama antara Polri dengan BPN sudah lama terjalin. Jauh sebelum menandatangai perjanjian dengan Kementerian ATR.

Pakar Money Laundering Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengungkapkan, posisi TPPU itu sebenarnya sebagai pengungkap pidana pokok. Dengan melihat hasil kejahatannya dapat diketahui kejahatan apa yang terjadi. ”TPPU itu mengidentifikasi pidana,” ungkapnya.

Maka, bila penegak hukum serius, seharusnya TPPU digunakan dengan maksimal dalam mengungkap kasus kejahatan yang sifatnya memiliki hasil banyak. Seperti, korupsi, penipuan dan narkotika. ”Sayangnya penegak hukum belum memposisikan TPPU dalam setiap kasus. Bila dibandingkan, sebenarnya malah lebih banyak Bareskrim yang menerapkan TPPU dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi,” jelasnya. (idr/bil/tyo/syn/ted)
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
POLEMIK DENGAN PKS
Dipecat Lewat Selembar Surat, Begini Komentar Fahri Hamzah
Selasa, 12 Desember 2017 - 17:05 wib
TERKAIT PEMBERANTASAN KORUPSI
Aturan Tumpang Tindih, Kemenkumham Minta KPK Ikuti UNCAC
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 wib
WACANA PDI P
Pimpinan DPR Tidak Akan Dikocok Ulang, Ini Alasannya
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:45 wib

Duta Besar Kanada Berkunjung ke PCR untuk Program PEDP
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:43 wib
TAJAM DI LIVERPOOL
Pemain Terbaik Afrika 2017? Mohamed Salah!
Selasa, 12 Desember 2017 - 16:35 wib
TEMBILAHAN
Bupati Minta Pendamping Desa Serius
Selasa, 12 Desember 2017 - 15:31 wib
TEMBILAHAN
Maksimalkan Sinergi dalam Pembangunan
Selasa, 12 Desember 2017 - 15:29 wib
TEMBILAHAN
Satu Pelaku Penikaman Masih Boron
Selasa, 12 Desember 2017 - 15:27 wib

Peduli Korban Bencana di Jawa, PAMOR Serahkan Bantuan
Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 wib
Rencanakan Beraksi Akhir Tahun
Jadikan Polisi Target, Empat Terduga Teroris Diamankan
Selasa, 12 Desember 2017 - 13:17 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Aturan Tumpang Tindih, Kemenkumham Minta KPK Ikuti UNCAC

Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Gugatan PT RAPP pada Kementerian LHK Mulai Disidangkan

Selasa, 12 Desember 2017 - 02:58 WIB

Saksi Ahli Sebut Hak Novanto Dirampas, KPK: Kami Terkejut
Sambangi KPK Terkait Kasus Novanto, Ini Komentar Eks Wartawan Metro TV
Kasus Korupsi Jerat 313 Kepala Daerah dalam 13 Tahun Terakhir
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us