Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 628 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo mengaku, praktik TPPU bakal tak terhindarkan selama masih ada celah bagi para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pungli. Untuk TPPU kasus baby lobster ini menyeret seorang PNS pemda. ”Pemda mana tidak bisa disebut,” ujarnya.

PNS tersebut diakui punya rekening tak wajar senilai Rp 195 miliar. Rekening itu bisa jadi tidak hanya satu dan bahkan, rekening itu juga bisa atas nama orang lain. Seperti, pembantu atau saudaranya. Namun, Eko menegaskan bahwa uang sebanyak itu bukanlah hasil korupsi sekali saja. ”Ini hasil berbagai korupsi selama karirnya,” tuturnya.

Menurutnya, itu adalah akumulasi dari bertahun-tahun praktik pungli. ’’Kasus-kasus tersebut sudah pasti bukan terjadi sekali dua kali saja. Baru beberapa tahun ini akhirnya didalami karena itu terlihat langsung besar aset mereka,’’ ungkapnya.

Dalam hal tersebut, lanjut dia, banyak skema yang bisa digunakan oleh PNS untuk mendapatkan pendapatan ilegal. Terutama, para-para pengawas di lapangan yang tak punya mental kuat. Mereka bisa saja pura-pura tak tahu untuk mendapatkan bagian dari praktik ilegal di industri maritim Indonesia. ’’Bukan hanya ekspor ilegal, tapi pengawasan kapal juga seringkali jadi cara PNS untuk memperoleh uang haram. Terutama soal isu markdown kapal,’’ ujarnya.

 Kasus markdown kapal penangkap ikan memang menjadi PR terbesar di tengah reformasi pengawasan industri maritim. Pasalnya, banyak kapal yang menyamar dalam kategori di bawah 100 gross tonnage (GT) yang dianggap sebagai kapal tak mampu.

’’Kami sering menemukan kapal dengan berat 195 GT di­tulis hanya 95 GT. Itu artinya, ada pengawas yang ikut main mata dengan mereka. Dan uang dari mereka sudah pasti banyak karena pemilik kapal berhasil menghindari pajak,’’ tegasnya.

Terkait modus pencucian uang sendiri, Eko mengaku bahwa cara mereka hampir sama dengan yang lain. Yakni mencari tanah atau rumah sebagai investasi yang aman. Tidak hanya penegak hukum dan PNS, sindikat narkotika juga berupaya melakukan pencucian uang untuk menyelamatkan hasil penjualan narkotika.

Direktur TPPU Badan Nasional Narkotika (BNN) Brigjen Rachmad Suwanto menuturkan, pencucian uang sindikat narkotika dilakukan dengan tujuan mengeluarkan uang dari Indonesia.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PASCA-DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Habib Rizieq Sebut Perang Hukum Telah Dimulai
Selasa, 29 Mei 2017 - 21:00 wib
TERBUKTI LAKUKAN UJARAN KEBENCIAN
Penulis Buku Jokowi Undercover Divonis 3 Tahun Penjara
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:50 wib
SOAL MASA KEPEMIMPINAN
Darmayanti Sebut Polemik DPD Dibuat-Buat agar Gaduh
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:45 wib
SEBUT HUKUMNYA WAJIB
Kampanyekan Bayar Zakat, Ketua MPR Kunjungi Baznas
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:35 wib
TERKAIT PEMBERIAN PREDIKAT WTP
KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Kantor Kemendes
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:25 wib
PASCA-DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
Kuasa Hukum Habib Rizieq Bentuk Tim Pembela Ulama
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:13 wib
SIDAK DI MAPOLRES JAKTIM
Saling Kenal, Fahri Bertemu Auditor BPK Terjerat OTT KPK
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:08 wib
KOMENTARI UNGGAHAN DIVISI MABES POLRI
Hina Kapolri di Instagram, Pria Madura Diciduk Polisi
Selasa, 29 Mei 2017 - 20:03 wib
PERCEPAT REVISI UU
Presiden Ingin TNI Ikut Berantas Terorisme
Selasa, 29 Mei 2017 - 19:58 wib
TERKAIT PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN
CCTV Pelabuhan Harus Terintegrasi dengan Posko Dirjen Perhubungan Laut
Selasa, 29 Mei 2017 - 19:53 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Habib Rizieq Sebut Perang Hukum Telah Dimulai

Senin, 29 Mei 2017 - 21:00 WIB

Penulis Buku Jokowi Undercover Divonis 3 Tahun Penjara
KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dari Kantor Kemendes
Pakar Sebut Pelantikan OSO sebagai Ketua DPD Tak Bermasalah
Kuasa Hukum Habib Rizieq Bentuk Tim Pembela Ulama
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us
Populer hari ini