Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 892 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo mengaku, praktik TPPU bakal tak terhindarkan selama masih ada celah bagi para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pungli. Untuk TPPU kasus baby lobster ini menyeret seorang PNS pemda. ”Pemda mana tidak bisa disebut,” ujarnya.

PNS tersebut diakui punya rekening tak wajar senilai Rp 195 miliar. Rekening itu bisa jadi tidak hanya satu dan bahkan, rekening itu juga bisa atas nama orang lain. Seperti, pembantu atau saudaranya. Namun, Eko menegaskan bahwa uang sebanyak itu bukanlah hasil korupsi sekali saja. ”Ini hasil berbagai korupsi selama karirnya,” tuturnya.

Menurutnya, itu adalah akumulasi dari bertahun-tahun praktik pungli. ’’Kasus-kasus tersebut sudah pasti bukan terjadi sekali dua kali saja. Baru beberapa tahun ini akhirnya didalami karena itu terlihat langsung besar aset mereka,’’ ungkapnya.

Dalam hal tersebut, lanjut dia, banyak skema yang bisa digunakan oleh PNS untuk mendapatkan pendapatan ilegal. Terutama, para-para pengawas di lapangan yang tak punya mental kuat. Mereka bisa saja pura-pura tak tahu untuk mendapatkan bagian dari praktik ilegal di industri maritim Indonesia. ’’Bukan hanya ekspor ilegal, tapi pengawasan kapal juga seringkali jadi cara PNS untuk memperoleh uang haram. Terutama soal isu markdown kapal,’’ ujarnya.

 Kasus markdown kapal penangkap ikan memang menjadi PR terbesar di tengah reformasi pengawasan industri maritim. Pasalnya, banyak kapal yang menyamar dalam kategori di bawah 100 gross tonnage (GT) yang dianggap sebagai kapal tak mampu.

’’Kami sering menemukan kapal dengan berat 195 GT di­tulis hanya 95 GT. Itu artinya, ada pengawas yang ikut main mata dengan mereka. Dan uang dari mereka sudah pasti banyak karena pemilik kapal berhasil menghindari pajak,’’ tegasnya.

Terkait modus pencucian uang sendiri, Eko mengaku bahwa cara mereka hampir sama dengan yang lain. Yakni mencari tanah atau rumah sebagai investasi yang aman. Tidak hanya penegak hukum dan PNS, sindikat narkotika juga berupaya melakukan pencucian uang untuk menyelamatkan hasil penjualan narkotika.

Direktur TPPU Badan Nasional Narkotika (BNN) Brigjen Rachmad Suwanto menuturkan, pencucian uang sindikat narkotika dilakukan dengan tujuan mengeluarkan uang dari Indonesia.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
Kabupaten Indragiri Hilir
Tingkatkan Silaturahmi dan Ukhuwah Islamiyah
Selasa, 26 September 2017 - 12:26 wib

RTRW Disahkan, Investor Silakan Masuk
Selasa, 26 September 2017 - 12:22 wib

Gubri Dorong UMKM Penopang Ekonomi Masyarakat
Selasa, 26 September 2017 - 12:18 wib

Meteran BBM SPBU Data Besaran Pajak Progresif
Selasa, 26 September 2017 - 12:17 wib
ASTARI ASLAM
Tambah Ilmu dengan Baca Buku
Selasa, 26 September 2017 - 12:12 wib

Selasa, 26 September 2017 - 12:02 wib

Korupsi Penerangan Jalan, Kejati Tetapkan 4 Tersangka
Selasa, 26 September 2017 - 11:59 wib
DBL Riau Series 2017
SMAN 12 Lakukan Persiapan Penuh
Selasa, 26 September 2017 - 11:53 wib

Rawat bak Anak Sendiri
Selasa, 26 September 2017 - 11:44 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Dugaan Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor Belum Ada Tersangka
Korupsi Penerangan Jalan, Kejati Tetapkan 4 Tersangka

Selasa, 26 September 2017 - 11:59 WIB

Tersangka Korupsi Penerangan Jalan Segera Diumumkan

Selasa, 26 September 2017 - 11:42 WIB

Mangkir dari Panggilan Polisi, Jonru Minta Pemeriksaan Diundur
Bantah Sebut Nama Aris Budiman, Miryam: Tak Ada Aliran Dana 2 Miliar
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us