Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 714 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo mengaku, praktik TPPU bakal tak terhindarkan selama masih ada celah bagi para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pungli. Untuk TPPU kasus baby lobster ini menyeret seorang PNS pemda. ”Pemda mana tidak bisa disebut,” ujarnya.

PNS tersebut diakui punya rekening tak wajar senilai Rp 195 miliar. Rekening itu bisa jadi tidak hanya satu dan bahkan, rekening itu juga bisa atas nama orang lain. Seperti, pembantu atau saudaranya. Namun, Eko menegaskan bahwa uang sebanyak itu bukanlah hasil korupsi sekali saja. ”Ini hasil berbagai korupsi selama karirnya,” tuturnya.

Menurutnya, itu adalah akumulasi dari bertahun-tahun praktik pungli. ’’Kasus-kasus tersebut sudah pasti bukan terjadi sekali dua kali saja. Baru beberapa tahun ini akhirnya didalami karena itu terlihat langsung besar aset mereka,’’ ungkapnya.

Dalam hal tersebut, lanjut dia, banyak skema yang bisa digunakan oleh PNS untuk mendapatkan pendapatan ilegal. Terutama, para-para pengawas di lapangan yang tak punya mental kuat. Mereka bisa saja pura-pura tak tahu untuk mendapatkan bagian dari praktik ilegal di industri maritim Indonesia. ’’Bukan hanya ekspor ilegal, tapi pengawasan kapal juga seringkali jadi cara PNS untuk memperoleh uang haram. Terutama soal isu markdown kapal,’’ ujarnya.

 Kasus markdown kapal penangkap ikan memang menjadi PR terbesar di tengah reformasi pengawasan industri maritim. Pasalnya, banyak kapal yang menyamar dalam kategori di bawah 100 gross tonnage (GT) yang dianggap sebagai kapal tak mampu.

’’Kami sering menemukan kapal dengan berat 195 GT di­tulis hanya 95 GT. Itu artinya, ada pengawas yang ikut main mata dengan mereka. Dan uang dari mereka sudah pasti banyak karena pemilik kapal berhasil menghindari pajak,’’ tegasnya.

Terkait modus pencucian uang sendiri, Eko mengaku bahwa cara mereka hampir sama dengan yang lain. Yakni mencari tanah atau rumah sebagai investasi yang aman. Tidak hanya penegak hukum dan PNS, sindikat narkotika juga berupaya melakukan pencucian uang untuk menyelamatkan hasil penjualan narkotika.

Direktur TPPU Badan Nasional Narkotika (BNN) Brigjen Rachmad Suwanto menuturkan, pencucian uang sindikat narkotika dilakukan dengan tujuan mengeluarkan uang dari Indonesia.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
BAHAS KORUPSI LINTAS NEGARA
Lembaga Antikorupsi Malaysia Perkuat Kerja Sama dengan KPK
Rabu, 26 Juli 2017 - 21:00 wib
TERKAIT PT 20 PERSEN
Jika PAN Gabung Poros PD-Gerindra-PKS, Pilpres 2019 Dipastikan...
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:45 wib
RUMOR BURSA TRANSFER
City Akan Salip Madrid untuk Dapatkan Mbappe
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:17 wib
PERKARA DUGAAN SUAP
Saipul Jamil Tuding Panitera PN Jakarta Utara Tipu Pengacaranya
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:14 wib
BINA HUBUNGAN BAIK
Laporkan Perkembangan, PSSI Sambangi Kemenpora
Rabu, 26 Juli 2017 - 20:10 wib
KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS
Simak! Inilah Pesan Novel Baswedan untuk Kapolri
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:59 wib
AJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN
Datangi MK, Persis Gugat Perppu Ormas
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:56 wib
BERAKHIR PADA 2021
Pemerintah Pastikan Izin Freeport Belum Diperpanjang
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:52 wib
PSSI KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH
AFC Tunjuk Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala AFC U-19
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:47 wib
KANTORNYA DISEBUT JADI TEMPAT TRANSAKSI SUAP
Bantah Tudingan Yulianis, Elza Syarif Minta Dipanggil DPR
Rabu, 26 Juli 2017 - 19:34 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Lembaga Antikorupsi Malaysia Perkuat Kerja Sama dengan KPK
Saipul Jamil Tuding Panitera PN Jakarta Utara Tipu Pengacaranya
Simak! Inilah Pesan Novel Baswedan untuk Kapolri

Rabu, 26 Juli 2017 - 19:59 WIB

Datangi MK, Persis Gugat Perppu Ormas

Rabu, 26 Juli 2017 - 19:56 WIB

Bantah Tudingan Yulianis, Elza Syarif Minta Dipanggil DPR
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us