Depan >> Berita >> Hukum >>
NASIONAL
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Senin, 20 Maret 2017 - 11:18 WIB > Dibaca 530 kali Print | Komentar
Modus Pencucian Uang Makin Rapi
Pencucian Uang
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Eko Djalmo mengaku, praktik TPPU bakal tak terhindarkan selama masih ada celah bagi para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pungli. Untuk TPPU kasus baby lobster ini menyeret seorang PNS pemda. ”Pemda mana tidak bisa disebut,” ujarnya.

PNS tersebut diakui punya rekening tak wajar senilai Rp 195 miliar. Rekening itu bisa jadi tidak hanya satu dan bahkan, rekening itu juga bisa atas nama orang lain. Seperti, pembantu atau saudaranya. Namun, Eko menegaskan bahwa uang sebanyak itu bukanlah hasil korupsi sekali saja. ”Ini hasil berbagai korupsi selama karirnya,” tuturnya.

Menurutnya, itu adalah akumulasi dari bertahun-tahun praktik pungli. ’’Kasus-kasus tersebut sudah pasti bukan terjadi sekali dua kali saja. Baru beberapa tahun ini akhirnya didalami karena itu terlihat langsung besar aset mereka,’’ ungkapnya.

Dalam hal tersebut, lanjut dia, banyak skema yang bisa digunakan oleh PNS untuk mendapatkan pendapatan ilegal. Terutama, para-para pengawas di lapangan yang tak punya mental kuat. Mereka bisa saja pura-pura tak tahu untuk mendapatkan bagian dari praktik ilegal di industri maritim Indonesia. ’’Bukan hanya ekspor ilegal, tapi pengawasan kapal juga seringkali jadi cara PNS untuk memperoleh uang haram. Terutama soal isu markdown kapal,’’ ujarnya.

 Kasus markdown kapal penangkap ikan memang menjadi PR terbesar di tengah reformasi pengawasan industri maritim. Pasalnya, banyak kapal yang menyamar dalam kategori di bawah 100 gross tonnage (GT) yang dianggap sebagai kapal tak mampu.

’’Kami sering menemukan kapal dengan berat 195 GT di­tulis hanya 95 GT. Itu artinya, ada pengawas yang ikut main mata dengan mereka. Dan uang dari mereka sudah pasti banyak karena pemilik kapal berhasil menghindari pajak,’’ tegasnya.

Terkait modus pencucian uang sendiri, Eko mengaku bahwa cara mereka hampir sama dengan yang lain. Yakni mencari tanah atau rumah sebagai investasi yang aman. Tidak hanya penegak hukum dan PNS, sindikat narkotika juga berupaya melakukan pencucian uang untuk menyelamatkan hasil penjualan narkotika.

Direktur TPPU Badan Nasional Narkotika (BNN) Brigjen Rachmad Suwanto menuturkan, pencucian uang sindikat narkotika dilakukan dengan tujuan mengeluarkan uang dari Indonesia.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
JADI SAKSI DUA TERDAKWA
Sebut Dakwaan Lucu, Ganjar Bantah Kecipratan Uang e-KTP
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:40 wib
INFORMASI DARI SUMBER PENEGAK HUKUM
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 wib
MINTA PESERTA TERTIB
Begini Komentar Djarot soal Aksi 313 Besok
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:31 wib
BERKELILING KE ENAM KOTA
Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Kamis, 30 Maret 2017 - 19:27 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 wib
RANGKAIAN AKSI UNJUK RASA
Simbolis, Mahasiswa Lempar Gedung DPR dengan Tikus
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:46 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:42 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Hakim Tolak Permintaan Jaksa KPK untuk Menahan Miryam
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:38 wib
MINTA MASYARAKAT MELAPORKAN
Soni Sanksi Tegas PNS yang Ikut Aksi 313
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:32 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Ganjar: Saya Tidak Terima, tapi Memang Ada
Kamis, 30 Maret 2017 - 18:28 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Sebut Dakwaan Lucu, Ganjar Bantah Kecipratan Uang e-KTP
Oknum Pejabat PAL Indonesia Terjaring OTT KPK

Kamis, 30 Maret 2017 - 19:34 WIB

Surat Izin Safari Zakir Naik Belum Diterima Mabes Polri
Novel Kantongi Bukti Percakapan Miryam dalam OTT

Kamis, 30 Maret 2017 - 18:59 WIB

Bantahan Kader PDI P Terkait Tekanan terhadap Miryam
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us