Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 1158 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
PASCA-PENGUNGKAPAN 1 TON SABU
Geram! Buwas Ingin Para Bandar Narkoba Jadi Makanan Hiu
Selasa, 20 Februari 2018 - 21:00 wib

Pemenang Pesta Blanja Poin Telkomsel Periode 4 Diumumkan
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:35 wib
SEMPAT MENUAI POLEMIK
Pati Polri Dipastikan Tak Akan Jadi Pj Gubernur, Ini Penjelasan Wiranto
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:30 wib
TANGGAPI "NYANYIAN" NAZARUDDIN
Sejak 2007, Fahri Hamzah Ternyata Sudah Dibidik dalam Perkara Korupsi
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:20 wib
PASCA-PIALA PRESIDEN
Simak! Ini Klafirikasi Pria yang Dituduh Curi Medali Bambang Pamungkas
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:15 wib
23-25 FEBRUARI DI BALI
Gelar Rakernas Tertutup, PDIP Tentukan Capres-Cawapres
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:00 wib
HASIL PENELITIAN INDEF
Penyerapan Tenaga Kerja di Era Jokowi-JK Rendah, Begini Komentar DPR
Selasa, 20 Februari 2018 - 19:50 wib
PRETASI TERBESAR DALAM SEJARAH
Gagalkan Penyelundupan Sabu Senilai 2 Triliun, Buwas: Kualitas Nomor Satu
Selasa, 20 Februari 2018 - 19:40 wib
TIBA 21 FEBRUARI BESOK
Tegas! Begini Pesan Amien Rais untuk Pemerintah Terkait Kepulangan Rizieq
Selasa, 20 Februari 2018 - 19:30 wib
BESOK TIBA DI TANAH AIR
Wiranto Lebih Tertarik Bicara Pilkada ketimbang Kepulangan Habib Rizieq
Selasa, 20 Februari 2018 - 19:20 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Novel Pulang ke Jakarta Kamis Besok, Dahnil: Berkat Doa Sahabat Semua
Massa FPI Mulai Bergerak, Habib Rizieq Dipastikan Tiba Besok Pagi
Sinabung Meletus Lagi, Terbesar sejak 2014

Selasa, 20 Februari 2018 - 11:32 WIB

Wacana Polisi Jaga Rumah Ibadah, DPR: Di Daerah Tertentu Saja
Habib Rizieq Pulang ke Indonesia? Polri Tak Mau Berangan-angan
sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us