Wonderful Indonesia
Saat Jaksa Menanggapi Eksepsi Dahlan
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
Rabu, 21 Desember 2016 - 11:57 WIB > Dibaca 1073 kali Print | Komentar
Putusan MK Hanya Dikutip Sepotong
CIUM BOCAH: Dahlan Iskan mencium bocah 6 tahun Ihsan Rizki dari TK Permata Kasih Sidokebo, Sidoarjo sesudah menghadiri sidang ke-4 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (20/12/2016). Ihsan sangat terkesima dengan film Sepatu Dahlan sehingga ingin bertemu Dahlan Iskan secara langsung.
SIDOARJO (RIAUPOS.CO) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang mena­ngani kasus Dahlan Iskan berupaya dengan berbagai cara untuk menguatkan dakwaannya yang tidak cermat. Upaya itu kemarin (20/12) terungkap dalam jawaban JPU atas eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Tapi, jawaban jaksa justru membingungkan dan bertentangan dengan dakwaan.

Sidang penyampaian jawaban atas eksepsi itu digelar sekitar pukul 10.00 di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sejak awal, JPU meminta hakim tidak mengindahkan eksepsi Dahlan dan kuasa hukumnya. Untuk menyakinkan hakim, mereka menyampaikan aturan-aturan limitatif sebuah eksepsi. Sedikit-sedikit jaksa menyebut keberatan Dahlan dan kuasa hukumnya sudah masuk materi pokok perkara.

”Sebagian besar keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum sudah masuk pokok materi yang tak masuk wilayah eksepsi,” ujar jaksa Trimo. Hal yang sama diungkapkan ketika menanggapi nota keberatan Dahlan.

Terhadap eksepsi pribadi Dahlan itu, Trimo tak memerinci mana saja yang dianggap masuk pokok perkara. Dia hanya menyebut eksepsi Dahlan bukan alasan keberatan yang sah menurut KUHP.

Dalam tanggapannya, jaksa lebih menitikberatkan definisi kerugian negara. Tanggapan itu menjawab keberatan pihak Dahlan atas dakwaan yang menyebut aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai barang daerah. Kuasa hukum Dahlan memang berkeberatan dengan dakwaan yang menyatakan bahwa aset di Kediri dan Tulungagung merupakan harta kekayaan negara.

Kuasa hukum Dahlan meng­anggap aset PT PWU sebagai kekayaan perseroan sesuai peraturan daerah (perda) tentang pendirian. Karena aset perseroan, jika terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, tidak bisa dikualifikasikan sebagai pidana korupsi.
Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
TERKAIT KASUS E-KTP
Kondisi Kesehatan Setya Novanto Dicek Ulang, Sidang Diskors
Rabu, 13 Desember 2017 - 18:15 wib
DIADANG SEJUMLAH ORMAS LOKAL
Ustaz Somad Dipersekusi di Bali, Begini Reaksi Ketua MPR
Rabu, 13 Desember 2017 - 18:00 wib
ADA KEKELIRUAN SUBSTANSI
Penerbit Buku Sebut Yerusalem Ibukota Israel Dipanggil KPAI
Rabu, 13 Desember 2017 - 17:50 wib
MENGAKU DIARE
Begini Sindiran KPK soal Bungkamnya Setnov di Sidang e-KTP
Rabu, 13 Desember 2017 - 17:40 wib
KASUS E-KTP
Mampu Berjalan, Setya Novanto kok Bungkam di Persidangan?
Rabu, 13 Desember 2017 - 17:30 wib
BANTU KINERJA KEPOLISIAN
Banyak Berjasa, Panglima TNI Langsung Dapat Penghargaan dari Kapolri
Rabu, 13 Desember 2017 - 17:10 wib
PIALA DUNIA ANTARKLUB 2017
Madrid Sangat Inginkan Gelar
Rabu, 13 Desember 2017 - 17:02 wib
HASIL PENILAIAN PUSPURBUK 2008
Kemendikbud Puji Masyarakat soal Temuan Buku Sebut tentang Israel
Rabu, 13 Desember 2017 - 17:00 wib
SIDANG LANJUTAN KASUS E-KTP
Sempat Bungkam, Setnov Ngeluh Tidak Diberi Obat Diare oleh Dokter KPK
Rabu, 13 Desember 2017 - 16:50 wib
TERKAIT KASUS E-KTP
Hanya Diam Sepanjang Sidang, Kesehatan Setnov Dipertanyakan
Rabu, 13 Desember 2017 - 16:45 wib
Cari Berita
Nasional Terbaru
Penerbit Buku Sebut Yerusalem Ibukota Israel Dipanggil KPAI
Banyak Berjasa, Panglima TNI Langsung Dapat Penghargaan dari Kapolri
Distribusi Tertutup Elpiji Gas 3 Kg Ditunda

Rabu, 13 Desember 2017 - 11:51 WIB

Terduga Teroris Diduga Beli Senjata

Rabu, 13 Desember 2017 - 11:15 WIB

Lawan Arogansi AS Bersama-sama

Rabu, 13 Desember 2017 - 10:09 WIB

sumatranet
Sagang Online
loading...
Follow Us