Wonderful Indonesia
Depan >> Berita >> Hukum >>
Data 332.881 Honorer K2 Sudah Masuk ke BKN
Rabu, 23 Mei 2012 - 08:42 WIB > Dibaca 21317 kali Print | Komentar
JAKARTA (RP) - Jumlah honorer kategori dua (K2) yang masuk hingga 14 Mei 2012 mencapai 332.881 orang. Ini tersebar di 374 instansi pusat dan daerah.

‘’Sampai 14 Mei, sudah 374 instansi yang memasukkan hasil perekaman data honorer K2. Awalnya jumlah usulannya 391.008 honorer. Tapi kemudian data yang dimasukkan justru berkurang menjadi 332.881 orang,’’ ungkap Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (22/5).

Ditambahkannya, dari 374 instansi yang sudah memasukkan perekaman data, 10 di antaranya adalah kementerian/lembaga. Sedangkan daerah baru 364. Itu berarti masih 160 daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang belum memasukkan datanya.

‘’Memang masih cukup banyak yang belum memasukkan. Tapi kalaupun data mereka masuk, tidak akan sampai 600 ribu seperti data yang diperkirakan BKN sebelumnya,’’ ucapnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, honorer K2 yang diperkirakan 600 ribu harus melalui tahap perekaman sesuai Keputusan Men PAN-RB Nomor: 3/2012 tentang Honorer Tertinggal.

Perekaman ini sebagai data awal bagi BKN. Sebab, tidak seperti K1, honorer K2 tidak masuk data base BKN. ‘’Karena belum masuk data base, maka perlu ada perekaman. Setelah perekaman baru diverifikasi dan validasi lagi,’’ ujar Tumpak.

Minta Jatah Honorer Ditambah
Sebanyak 13 daerah meminta pemerintah pusat menambah jatah honorer tertinggal yang tidak sempat diajukan di 2010. Alasannya, karena saat SE Menpan-RB No 5 Tahun 2010 tentang Verifikasi dan Validasi Honorer K1/K2, ke-13 daerah tersebut belum sempat melakukan pendataan.

‘’Mereka beralasan karena terganjal masalah teknis, terutama jarak tempuh ke lokasi sangat sulit karena medannya berat,’’ kata Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Selasa (22/5).

Tumpak mengaku heran dengan permintaan ke-13 daerah tersebut. Sebab, bisa jadi itu alasan daerah untuk menyisipkan honorer baru. ‘’Kok sudah lama baru diajukan lagi. Harusnya paling lambat ya tahun lalu,’’ ujarnya.

Meski mencurigai ada indikasi permainan data, namun Tumpak mengatakan, pihaknya akan tetap menampung permintaan daerah-daerah tersebut. Akan ditindaklanjuti atau tidak, pemerintah belum mengambil kebijakan apa-apa.

‘’Mau mengajukan silakan saja, tapi diterima atau tidak urusan pemerintah pusat kan. Apalagi waktunya sudah lama begitu. Takutnya nanti, ini akan memberikan peluang baru lagi ke daerah lain untuk mengajukan honorer tertinggal K2,’’ bebernya. Adapun ke-13 daerah tersebut mayoritas dari wilayah timur Indonesia, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Monokowari, Dompu, Wajo, Teluk Wondan, Alor, dan NTB.(esy/jpnn/ila)

Graha Pena Riau Space for Rent
KOMENTAR
Berita Update
KASUS CHAT MESUM
Habib Rizieq Dinilai Hambat Penyidikan karena Tak Kunjung Kembali
Sabtu, 27 Mei 2017 - 18:30 wib
MENJADI INCARAN NOMOR SATU
Bertahan di Chelsea, Conte Tolak Pinangan Inter
Sabtu, 27 Mei 2017 - 18:00 wib
MENGAKALI PENYUSUNAN STANDAR LAPORAN KEUANGAN
Segini Jumlah Uang Hasil OTT KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:45 wib
DIYAKINI BAKAL KEMBALI MAJU
CSIS Beberkan Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi 2019
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:30 wib
MENCAPAI RP150 RIBU/KILOGRAM
Harga Kembali Naik, DPR: Bawang Putih Selalu Bermasalah
Sabtu, 27 Mei 2017 - 17:15 wib
DIBENRTUK PT DKI JAKARTA
Banding Perkara Ahok Akan Dipimpin Majelis Hakim Imam Sungundi
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:55 wib
HARUS PUNYA ANGGOTA DPD
Kecuali Kaltara, Nasdem Sarankan Penambahan Jumlah Anggota DPR Ditunda
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:52 wib
TERKAIT PENYEGELAN RUANG
Anak Buah Terjaring OTT, Menteri Desa Tunggu Keterangan Resmi KPK
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:48 wib
BESUK KORBAN DI RS
Bom Kampung Melayu, Irjen Arief: Harus Sabar dan Yakin
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:32 wib
TERKAIT PENEMUAN PASPOR
Dugaan Adanya WNI dalam Pemberontakan ISIS di Filipina
Sabtu, 27 Mei 2017 - 16:27 wib
Cari Berita
Hukum Terbaru
Habib Rizieq Dinilai Hambat Penyidikan karena Tak Kunjung Kembali
Segini Jumlah Uang Hasil OTT KPK terhadap Irjen Kemendes dan Auditor BPK
Polisi Ungkap Kemungkinan Perpanjang Masa Penahanan Sekjen FUI
Banding Perkara Ahok Akan Dipimpin Majelis Hakim Imam Sungundi
Anak Buah Terjaring OTT, Menteri Desa Tunggu Keterangan Resmi KPK
sumatranet
Ranggi Riau Pos
loading...
Follow Us