Home » Berita

Dana Pensiun Anggota DPRD Diusulkan

Jumat, 07 Juli 2017 - 10:56 WIB | Dibaca 996 Klik

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) 18/2017 tentang hak keuangan anggota DPRD, DPRD Riau melakukan rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Riau, Kamis (6/7).

Dalam pandangan fraksi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Yusuf Sikumbang mengusulkan bahwa hendaknya dalam Ranperda tersebut dibahas mengenai dana pensiun bagi anggota DPRD. Pengusulan tersebut semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anggota DPRD.

‘’Kami dari Fraksi PKB memandang bahwa dana pensiun untuk anggota DPRD juga dibahas dalam Ranperda tersebut,’’ katanya saat membacakan pandangan fraksi.

Juru bicara fraksi PDIP, Soniwati dalam pandangan fraksinya mengatakan, kenaikan pendapatan bagi anggota DPRD Riau tersebut juga seharusnya diberlakukan untuk para tenaga ahli yang ada di DPRD Riau. Pasalnya para tenaga ahli tersebut juga berperan penting untuk menunjang kinerja DPRD.

‘’Karena kalau hanya bekerja profesional saja namun tidak diikuti degan kenaikan tunjangan, dikawatirkan akan mempengaruhi kinerja. Untuk itu, pendapatan mereka juga harus dinaikkan,’’ katanya.

Juru bicara fraksi Golkar, Ramos Teddy Sianturi, mengatakan, pihaknya mengusulkan bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang setiap bulan. Tujuannya agar antisipasi kalau ada proses PAW, penghitungannya akan lebih mudah.

‘’Dengan kenaikan pendapatan ini, adalah tantangan bagi anggota DPRD untuk menyelesaian masalah yang ada, sekaligus menjawab keraguan masyarakat. Mari bersama-sama meningkatkan kinerja untuk pembangunan daerah,’’ ajaknya.

Wakil Ketua DPRD Riau, dr Sunaryo yang memimpin rapat saat itu mengatakan, bahwa setelah penyampaian pandangan fraksi tersebut selanjutnya akan kembali dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan tim badan pembentukan peraturan daerah.

‘’Selanjutnya nanti akan dibentuk panitia khusus, pansus inilah nantinya yang akan membahas permasalahan. Beberapa hal yang akan dibahas oleh tim pansus nantinya seperti tunjangan transportasi, di mana selama ini tidak jelas pengaturannya. Termasuk tunjangan perumahan, perjalanan dinas dan masih ada beberapa lagi,’’ jelasnya.(sol)