Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Pelayanan Publik

21 Mai 2012 - 06.59 WIB > Dibaca 6352 kali | Komentar
 

Keluhan dari masyarakat tentang efisiensi dan profesionalitas pelayanan publik sudah lama menjadi keluhan masyarakat.

Dengan frekuensi yang sering, hal ini dianggap menjadi biasa alias tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi dimaklumi.

Begitu juga dengan reformasi birokrasi. Desakan ini sudah didengungkan hampir 14 tahun lamanya sejak Era Reformasi dimulai oleh mahasiswa.

Berbagai gagasan dan rancangan kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, namun hal itu hanya sebatas konsep. Realitanya, tak banyak terjadi perubahan.

Akhirnya, kedua hal ini menjadi hal yang biasa saja alias tidak menarik. Bahkan ada sebagian masyarakat menjadikan pameo bahwa hal itu hanya sekadar wacana, dan akan hilang seiring dengan perkembangan informasi lainnya, terutama masalah politik.

Lalu, sejauh mana pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar soal program reformasi birokrasi, yaitu Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SPPT)?

Sang Menteri menilai, keberadaan Kantor SPPT di daerah hanya jadi formalitas sehingga kualitas layanan publik sangat rendah.

‘’Target saya, tahun ini seluruh KPPT sudah bekerja maksimal. Karena itu seluruh kewenangan yang tadinya ada di instansi tertentu, diserahkan ke KPPT baik di kementerian/lembaga maupun Pemda,’’ kata Azwar Abubakar.

Dilihat dari pernyataan sang Menteri, anjuran untuk pelayanan terpadu ini tak hanya sebatas pengurusan KTP dan hal-hal rutin lainnya, namun lebih pada kegiatan lainnya yang berdampak luas terhadap perkembangan ekonomi daerah.

‘’Harus ada deregulasi perizinan usaha, biaya atau tarif serta persyaratan pengurusan izin mesti jelas dan transparan,’’ ujarnya.

Desakan Sang Menteri ini tentu kita sambut baik. Meskipun rasa pesimis masih menggelayut di pikiran masyarakat, jika dikaitkan dengan kenyataan yang ada selama ini, cukup bertolakbelakang.

Namun demikian, khusus untuk Negeri Lancang Kuning ini, program Sang Menteri itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Sebab, tanpa adanya anjuran itu pun, daerah ini memang seharusnya sudah menyesuaikan diri dengan perkembangan, karena negeri ini sangat strategis, yang terletak di lintas ekonomi dunia dan dekat dengan negara tetangga yang sangat maju, seperti Malaysia dan Singapura.

Dengan banyaknya simpul-simpul ekonomi dan peluang investasi di negeri ini, pelayanan terpadu, efisien dan profesional relatif sangat diperlukan.

Sebab, inilah infrastruktur utama yang membuat nilai investasi itu semakin meningkat dan akan berkesinambungan.

Sangat disayangkan, negeri yang maju karena letaknya strategis ini, tidak bisa menjadi tuan di rumah sendiri —semuanya dalam kendali sendiri— tapi harus terpaksa mengikuti gaya orang lain. Semua itu karena ketidaksiapan dan kemampuan.

Kita berharap, pernyataan dan kondisi alami yang dialami negeri ini, mampu memberikan kesadaran penuh kepada pemerintah untuk segera melakukan reformasi birokrasi, agar daerah ini berkembang dengan pesat sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Semoga.***

KOMENTAR
Terbaru
Olahraga Bangun Peradaban Positif

Kamis, 20 September 2018 - 19:00 WIB

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina

Kamis, 20 September 2018 - 18:38 WIB

Polres Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata

Kamis, 20 September 2018 - 18:30 WIB

Ketua Ombudsman RI Gelar Kuliah Umum di Unri

Kamis, 20 September 2018 - 18:24 WIB

Follow Us