Seleksi Honorer K1 dan Pembuktian Lapangan

16 Mai 2012 - 07.05 WIB > Dibaca 8140 kali | Komentar
 

Seleksi honorer K1 yang akan diangkat menjadi CPNS lebih selektif, jika dibandingkan dengan pengangkatan CPNS tanpa embel-embel honor.

Ini terjadi, karena pemerintah tidak ingin kecolongan dengan pembohongan yang mungkin saja pernah terjadi di berbagai daerah terhadap aksi kejahatan serupa terutama dalam pengangkatan CPNS.

Agar tidak mengulangi kesalahan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tahapan evaluasi dalam bentuk uji publik di tengah-tengah masyarakat Indonesia selama 14 hari.

Ini dilakukan, agar pengangkatan honorer K1 menjadi CPNS benar-benar tepat sasaran. Sebab bukan mustahil, rekomendasi honorer yang diajukan merupakan rekayasa disebabkan adanya kong kalingkong antara honorer K1 dengan dinas ataupun instansi terkait.

Tidak puas dengan uji publik empat belas hari, BKN kembali membuka peluang informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar melakukan evalusasi dan uji publik tahap kedua dengan waktu yang relatif panjang, kepada seluruh honorer K1 yang sudah diumumkan lulus menjadi CPNS.

Keseriusan pemerintah yang dihembuskan BKN ini, otomatis membuat honorer K1 yang sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS susah tidur, terutama mereka-mereka yang melakukan pembohongan tentang status dan masa kerja honorer yang berkasnya dinyatakan lengkap dan lulus sebagai CPNS.

Jika keseriusan pemerintah sudah seperti itu, maka menjadi tugas masyarakat Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kelulusan honorer K1 sebagai CPNS.

Apabila masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Papua benar-benar peduli terhadap kebijakan pemerintah ini, maka status CPNS honorer K1 akan lebih teruji kebenarannya.

Jika uji publik ini dapat membuktikan kebohongan-kebohongan honorer K1 yang dinyatakan lulus CPNS, maka kebohongan itu akan dibayar dengan pencabutan SK pengangkatannya.

Pencabutan SK CPNS itu tentulah akan memberikan secercah sinar kemuliaan bagi mereka-mereka yang sudah bertungkus lumus menjadi honorer tetapi selalu terabaikan oleh kepentingan penguasa lokal.

Persoalan sekarang adalah, apakah uji publik yang dibuka kembali oleh pemerintah lewat BKN ini akan benar-benar efektif. Jika saja efektif, apakah masyarakat Indonesia akan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata jujur dan menyampaikan sesuatu yang benar tidak lain dari kebenaran.

Untuk menjawab kemungkinan itu, kedewasaan bersikap serta tindakan profesional dan proporsional menjadi arah penentu untuk kemajuan masyarakat di negeri ini.

Sebab bukan mustahil, jika ada di antara masyarakat yang akan menyuarakan jeritannya, sangat mungkin terjadi tekanan dan ancaman dari para pihak yang merasa posisinya terancam.

Tapi apakah masyarakat Indonesia saat masih takut dengan ancaman demi perjuangan hidup dan harga diri. Untuk menjawab semua itu, lagi-lagi waktulah yang akan menentukan jawabannya.***
KOMENTAR
Follow Us