Depan >> Opini >> Opini >>

Sistem Keuangan Negara dan Problematikanya

23 Februari 2012 - 08.02 WIB > Dibaca 16939 kali | Komentar
 

Keuangan Negara merupakan hal terpenting dalam suatu Negara yang berdaulat, tanpa adanya keuangan Negara tidak mungkin suatu Negara yang berdaulat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan hukum yang bersifat publik dan semua alat dan kelengkapan Negara dapat berjalan dengan baik.

Awal perkembangan keuangan Negara di mulai pada akhir abad ke dua puluh ketika Negara mulai ikut campur dalam kepentingan negaranya ini yang dapat di sebut dengan Negara modern (welfare state modern).

Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sangatlah di sambut gembira karena diharapakan dapat mengatur dan mengelola segala pertanggungjawaban Negara dengan baik dan bijaksana serta dapat mengakhiri silang pendapat yang sering terjadi selama ini.

Adapun pengertian dari keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat di nilai dengan barang yang dapat di jadikan milik Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Selama ini pengertian keuangan Negara hanya bersumber pada APBN saja, walaupun pada prinsipnya pengelolaan tersebut juga selain bersumber pada Negara juga bersumber pada daerah yang menggunakannya tidak hanya Negara sebagai badan hukum publik tetepi juga badan-badan hukum lain yang pengelolaan dan penggunaanya serta pertanggungjawabannya dari setiap badan hukum berbeda.

Oleh sebab itu pengertian keuangan keuangan Negara dapat memiliki substansi yang dapat di tinjau dalam arti luas dan arti sempit. Menurut Dr Muhammad Djafar Saidi SH MH keuangan Negara dalam arti luas mencakup, anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan Negara pada badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah.

Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa sumber keuangan Negara bersumber pada APBN, APBD, tetapi hal tersebut juga dapat meliputi pengertian keuangan yang bersumber pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun milik daerah (BUMD) atau Badan Hukum Milik Negara (BHMH).

Berdasarkan dari kedudukan serta fungsi dari sumber keuangan Negara maka masing masing sangat berbeda, menurut literatur hukum dan ekonomi Anglo Saxon keuangan tidak hanya meliputi dari APBN atau APBD saja tetapi state owned company yang sering disebut dengan public finance (Otto Eickstein, 1979; Musgrave, Richard A.,1959; Roger Douglas & Melinda Jones, 1996) yang juga membicarakan APBN, APBD, dan BUMN serta BUMD maka sebaiknya istilah keuangan Negara di rubah menjadi Keuangan Publik. Dikarenakan fungsi keuangan publik sangatlah penting maka perlulah di ketahui bagaimana tata cara pengelolaannya yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik dalam masing masing keuangan tersebut.

Perlu arif dan bijaksana dalam pengelolaan keuangan negara, karena merupakan bagian dari tata cara pelaksanaan pemerintahan dalam suatu Negara. Pengelolaan keuangan Negara merupakan kegiatan pejabat dari suatu pengelolaan yang harus sesuai dengan kewenangan dan kedudukan yang dapat diliputi oleh perencanaan, pengawasan, serta adanya pertanggungjawaban. Menurut UUKN, terdapat asas-asas tentang pengelolaan keuangan Negara antara lain, pertama, asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Asas proporsional adalah asas yang mengemukakan keseimbangan antar hak dan kewajiban pengelola keuangan Negara. Ketiga, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Kelima, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apappun.Menyikapi tentang pengawasan dalam pengelolaan keuangan Negara tentu saja tidak semua lembaga pemeriksa dan pengawas baik di tingkat pusat maupun daerah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara prosedural terhadap masing masing-keuangan badan hukum tersebut.

Hal tersebut di karenakan pengelolaan badan hukum publik dan dan badan hukum privat sangat berbeda cara pengelolaanya mengingat untuk meningkatkan akuntabilitas dalam keuangan harus jelas batasan batasannya, sehingga jangan sampai terjadi keuangan BUMN atau BUMD mempertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mewakili masing-masing badan hukum publik tersebut.

Merujuk pada konstitusi Undang Undang Dasar 1945, juga harus memperhatikan fungsi keuangan publik sebagai lembaga atau badan hukum yang mengelola dan bertanggungjawab danal keuangan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara justru menghindari tentang rumusan keuangan Negara,padahal sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga Pasal 23 ayat (4) tidak memberikan definisi yang jelas tentang pertanggungjawaban secara yuridis tentang keuangan Negara hal ini dikarenakan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mencantumkan pasal 23; 23A; 23B; 23C; 23D; dan 23E UUD1945 sebagai acuan dasar dalam konstitusinya sehingga tidak memmiliki batasan yang jelas tentang substansi mengenai keuangan Negara baik secara akademik maupun secara syarat dalam rumusan sebuah undang undang yang berlaku di masyarakat yang harus memiliki landasan filsafat dan harus bersifat mutlak sebagai suatu syarat berlakunya undang undang yang baik. Dikarenakan masih sangat lemahnya pengawasan dan perencanaan dalam pengelolaan keuangan Negara maka sebaiknya masyarakat lebih berperan aktif dalam pengawasan dan sebagai kontrol sosial demi tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.***


Aryo Akbar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
KOMENTAR
Follow Us