Surat Pembaca
d

Korupsi Anggaran Desa

18 November 2019 - 12.15 WIB

Sebenarnya desa hantu atau desa siluman, hanyalah modus cara korupsi biasa. Mengundang kehebohan karena temuan itu memiliki aspek kebaruan (news). Sehingga terlihat menarik. Kalau temuannya hanya beberapa desa, jelas dana desa yang bocor tidak besar dibanding dana desa yang sekitar Rp70 triliun. Tetapi memang perlu diusut agar tidak beranak pinak.

ICW mencatat, berdasar data, sejak 2015 sampai 2018 ada total 252 kasus korupsi yang terkait dengan anggaran desa dan kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar.

 Kemudian Polda Sultra dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut ada 34 desa bermasalah. Tiga di antaranya fiktif, sedangkan yang lain dibentuk dengan tanggal mundur agar bisa mengunduh dana desa. Tak sulit mengusut korupsi kelas mini ala daerah pelosok itu. Tak ada kekuatan besar yang menghalangi pengusutan tersebut.

Yang jauh lebih merisaukan adalah korupsi kelas garong. Mereka tetap bahaya laten terbesar. Bahkan, bahaya manifes. Seiring melemahnya KPK karena kukunya dicopoti revisi Undang-Undang (UU) KPK, mereka bisa makin merajalela. Dan, seperti pengalaman selama ini, makin sulit karena bisa jadi mereka berada di pusat-pusat kekuasaan. Dengan segenap kewenangannya memrintah orang atas nama jabatan.

Apa yang disampaikan Roni Dwi Susanto, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, tetaplah mengejutkan meskipun banyak yang sudah menduga. Yakni, dari Rp 1.153 triliun dana pengadaan, sekitar Rp 200 triliun dikorurpsi.

Penggarongan dana pengadaan itu dilakukan dengan bermacam kelicikan ala hantu. Mulai mark up, persekongkolan, pengaturan pemenang tender, kolusi antar penyedia barang, hingga pengadaan fiktif. Jelas, kerugian sebesar gunung itu hanya bisa diakibatkan para elite berwatak jahat yang saling berkolusi. Baik elite birokrasi, politik, maupun ekonomi.

Mimpi buruk penggarongan tersebut bakal makin dalam bisa terjadi bila kelak UU KPK hasil revisi sudah berjalan penuh. KPK yang lebih condong berada dalam kendali presiden bisa tidak leluasa lagi menyentuh para elite. Terlebih yang berada dalam afiliasi kekuasaan.

Kalau kini desa hantu yang tak seberapa diributkan, sebenarnya itu tak seberapa dibandingkan bahaya bakal makin saktinya para koruptor elite. Seperti rezim Orde Baru (Orba) yang banyak membangun fisik tapi terguling karena korupsi, kolusi dan nepotisme.

Saat ini beragam model korupsi ada di negeri ini. Jika masa Orba masih terlihat, kini bagaikan hantu, tidak terlihat.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook