Opini
Dr Machasin MM (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau)d

Menjaga Kehormatan Mahkota Jabatan

1 November 2019 - 11.13 WIB

Menjaga Kehormatan Mahkota Jabatan

Mengawali artikel ini kami mengucapkan selamat atas dilantiknya bapak/ ibu menjadi anggota dewan periode 2019 – 2024. Peristiwa tersebut merupakan anugerah yang pantas disyukuri, karena dari sekian banyak calon yang ikut  berkompetisi  mencari dukungan masyarakat, bapak/ibu yang mulia berhasil meraih kemenangan sebagai representasi suara rakyat. Sungguh merupakan prestasi yang luar biasa karena untuk bisa terpilih dan duduk di kursi singgasana rumah rakyat merupakan sebuah amanah yang sangat mulia, saking mulianya, siapapun yang berpidato dihadapan anggota dewan selalu menyampaikan kata-kata “yang mulia anggota dewan”. Artinya sangatlah pantas wakil rakyat disebut yang mulia, karena yang bersangkutan mendapat mandat dari rakyat guna memperjuangkan kepentingan rakyat: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menjaga Kehormatan
Duduknya bapak/ ibu yang mulia sebagai anggota dewan melalui pemilihan umum tentunya memerlukan proses perjuangan yang panjang dan melelahkan; tidak saja pengorbanan moril tetapi juga materil. Banyaknya dukungan masyarakat mengindikasikan bahwa bapak/ ibu yang mulia memiliki kelebihan dibanding calon lainnya, memiliki popularitas, memiliki citra diri, dan memiliki daya tarik dimata masyarakat pendukungnya. Meskipun harus diakui bahwa untuk mendapat dukungan masyarakat tidak bisa terlepas dari persoalan politik praktis “tersedianya modal  yang memadai”. Karena demokrasi di kalangan masyarakat kita masih identik dengan politik balas budi. Persoalan  ini  yang sering menjadi sumber utama  lunturnya integritas seorang anggota dewan. Begitu ia dilantik dan duduk menjadi anggota dewan, ia  lupa dengan janji-janji yang telah mereka tawarkan pada saat kampanye mencari dukungan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana modal yang telah dikeluarkan secepatnya bisa kembali, bahkan bila perlu mendapatkan keuntungan.

Sebagai wakil rakyat, yang baru dilantik harus mampu menjaga kehormatan mahkota jabatan. Posisi dan kedudukan sebagai wakil rakyat sungguh sangat mulia. Untuk itu dalam menjalankan amanah rakyat, harus mampu bekerja profesional mewujudkan tim yang kompak dan solid, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berpihak demi untuk kepentingan rakyat. sebagai pilihan dan representasi suara rakyat, harus mampu menjadi panutan dan tuntunan bagi rakyatnya. Pemimpin yang baik harus selalu mendengar, bertukar pikiran, menampung aspirasi rakyat.  

Dalam berbagai hal, seorang wakil rakyat harus mampu merevolusi pemikirannya untuk membuat perbedaan sebagai sebuah tantangan kemajuan rakyatnya, mengubah gagasan-gagasan inspiratif menjadi kenyataan-kenyataan hebat. Untuk itu mereka harus mampu menawarkan filosofi kehidupan bahwa sebaik-baik kehidupan; adalah orang yang mampu berbuat demi untuk kemaslahatan orang banyak. Kebahagiaan kita terletak pada kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Hilangkan kepentingan Individu demi untuk kepentingan bersama, sikap dan tindakannya harus jujur dan terbuka, bersifat kredibel, bisa dipercaya, jadi panutan, dan bisa bekerja sama dalam tim.

Fakta yang Teramati
Ditangkapnya sejumlah anggota dewan baik di tingkat daerah maupun pusat termasuk juga pejabat publik yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji, membuat parlemen kita semakin menjadi sorotan banyak pihak.  Idealnya, sebagai representasi suara rakyat, ia akan memperjuangkan rakyat menuju kemuliaan dalam semua aspek kehidupan. Namun fakta berbicara lain, banyak anggota dewan terjebak dan terbelenggu dengan berbagai permasalahan yang mengantarkan mereka untuk berbuat hal-hal yang tidak terpuji seperti konspirasi dan mafia parlemen lainnya. Mereka tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dimata para pendukungnya. Siapa sebenarnya yang salah? bayangkan betapa memilukan, “syaraf takut” tidak dimiliki oleh mereka yang telah diamanahkan oleh rakyat. Sanksi hukuman pun tidak mampu menjadi terapi bagi yang mulia anggota dewan.

Mungkin sistem rekrutmen calon anggota dewan perlu diperbaiki. Sehingga untuk lolos menjadi calon legislatif,  yang bersangkutan benar-benar orang bersih, memiliki jiwa dan kemampuan kenegarawan, memiliki jiwa patriotis, dan memiliki jiwa pejuang. Selama ini rekrutmen calon legislatif terkesan mudah, bahkan hanya tergantung selera pimpinan partai. Anehnya lagi yang lebih dipentingkan dalam rekrutmen caleg adalah mengutamakan modal politik praktis, dan kurang mengedepankan modal etika jabatan dan sikap mental terpuji.

Etika Jabatan
Puluhan  juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan keterpurukan. Kondisinya sangat memprihatinkan.  Namun kenyataannya, rakyat ditelantarkan, dan para petinggi negara yang memiliki kekuasaan justru  asyik dengan kenikmatannya sendiri. Mereka tega menikmati keberlimpahan dan kesenangan hidup, sementara rakyatnya banyak yang menjerit,dan menangis meratapi nasib yang mengenaskan. Kita tidak habis pikir mengapa orang-orang terhormat seperti yang mulia anggota  dewan  dan petinggi negara lainnya tidak mampu menjaga kehormatan mahkota jabatannya. Tragisnya lagi mereka bertindak tidak amanah memanfaatkan jabatannya di tengah kondisi rakyat mengalami kesulitan hidup.  Gerakan nasional yang ditujukan untuk memperbaiki kemerosotan moral bangsa terus ditumbuhkan kepada seluruh komponen bangsa. Namun sayangnya kalangan pejabat dan politisi kurang berani bersuara lantang, kemungkinan karena khawatir apa yang dikemukakannya tentang perbaikan moral dan etika justru akan menempeleng dirinya sendiri.  

Gejala merebaknya praktik tindakan tidak terpuji di kalangan wakil rakyat dan pejabat publik, menimbulkan pertanyaan, sejauh mana etika jabatan dapat mempengaruhi cara pandang, sikap dan perilaku para petinggi negara? Tanpa etika jabatan yang menekankan nurani, kejujuran dan ketulusan, maka dengan bermodal kekuasaan yang melekat pada diri seseorang penguasa akan mengantarkan  mereka kalap jabatan yang lebih mementingkan pada kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Bayangkan kalau kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dijalankan tanpa pegangan etika jabatan, tidak ada filter dan kompas dalam kehidupan bernegara maka negeri kita akan mengalami kebangkrutan. Kekayaan sumber daya yang dimiliki negeri kita akan tergadai, bahkan bisa  terjual dan dimiliki oleh investor padat modal dari berbagai penjuru dunia. Meskipun para petinggi bangsa ini telah dibekali sumpah jabatan saat pelantikan dan diikrarkan dengan disaksikan oleh banyak orang, namun sumpah jabatan sepertinya hanya di bibir saja bahkan dirinya lupa bahwa sumpah jabatan merupakan pertanggungjawaban lahir batin dan dunia akhirat.

Semoga  anggota dewan yang baru saja dilantik dan mendapat mandat dari rakyat mampu menjalankan amanahnya untuk lima tahun ke depan, dan benar-benar bekerja demi untuk kepentingan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selamat bekerja, tugas berat ada di hadapan Anda dan masyarakatpun menunggu serta  menagih janji yang telah bapak/ibu yang mulia ikrarkan pada saat mencari dukungan. Mudah-mudahan yang mulia anggota dewan tetap memiliki komitmen, konsisten dan menjunjung tinggi nilai-nilai  integritas jabatan. Salam sukses.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook