Tajuk Rencana
d

KPK Menunggu Ajal

18 Oktober 2019 - 10.34 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menunggu ajal. Dengan Undang-Undang KPK yang baru, yang disahkan DPR 17 September 2019 lalu, maka KPK ibarat harimau tak bertaring dan berkuku. Masih punya belang, berwajah garang, bersuara auman lantang, tapi tak bisa menggigit, tak punya daya serang. KPK akan jadi macan ompong karena kewenangan urgennya selama ini sudah dipreteli. Presiden, sesuai kewenangannya, punya waktu 30 hari untuk menandatangani RUU KPK itu. Baik ditandatangani Presiden atau pun tidak, RUU itu tetap akan berlaku setelah 30 hari disahkan DPR. Per Kamis (17/10), RUU KPK itu berarti sudah sah dan bisa diberlakukan.

Tapi sebelum ajalnya, KPK seperti "kejar tayang". Sayangnya, para penjarah uang negara tidak meningkatkan kewaspadaan mereka jelang KPK jadi macan ompong itu. Padahal, isyarat atau sinyal itu sudah sangat banyak. Makanya, dalam 72 jam terakhir sebelum Undang-Undang berlaku, KPK beraksi banyak sekali. KPK menangkap Bupati Indramayu Supendi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Refly Ruddy Tangkere, dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Bahkan, sepanjang 2019 hingga Undang-Undang ini diberlakukan, KPK menggelar 21 kali operasi tangkap tangan (OTT). Ini merupakan rekor luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Memang, penangkapan-penangkapan yang dilakukan hanya yang kecil-kecil. Paling banyak melibatkan kepala daerah, dengan sembilan di antaranya turut jadi tersangka. Sebelum Bupati Indramayu dan Wali Kota Medan, ada Bupati Lampung Utara dan Bupati Bengkayang. Kemudian Bupati Muara Enim, Bupati Kudus, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Kepulauan Talaud, dan Bupati Mesuji.

Terjadi juga empat OTT yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara. Empat pejabat BUMN yang jadi tersangka yakni Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Direktur Utama PTPN III, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, dan GM Central Maintenance dan Facilities PT Krakatau Steel. Ada juga dari kementerian dan lembaga di bawahnya. Terjadi dua operasi tangkap tangan. Pertama, Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram. Kedua, Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII.

Selain itu, ada juga tiga penegak hukum yang tertangkap hingga Oktober 2019 ini. Ada hakim di PN Balikpapan, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan jaksa di Kejari Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, DPR juga disikat KPK. Romahurmuziy (Romy), Bowo Sidik Pangarso dan I Nyoman Dhamantra juga tertangkap tangan.

Selain operasi tangkap tangan, ada juga tokoh dan pejabat yang jadi tersangka. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi yang diduga menerima suap untuk bantuan proposal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga menjadi pasien KPK. Kasus suap proyek PLTU Riau-1 yang sudah cukup lama disidik KPK, akhirnya menyeret Direktur Utama PLN Sofyan Basir, masih pada 2019

Dengan demikian, pasien KPK 2019 ini sesungguhnya sangat banyak. Mau diapakan mereka ini nantinya? Boleh jadi para pasien KPK ini akan tidak diapa-apakan. Potensi itu bisa terjadi jika KPK periode berikutnya benar-benar masuk angin. Sebab, pilihan DPR kali ini banyak dikritik publik karena dinilai beberapa di antaranya bermasalah. Apalagi perangkat aturannya sudah makin melemah. KPK tak bisa menyadap, boleh mengeluarkan SP3 (penghentian perkara) yang bisa "dimainkan", dan beberapa aturan lainnya. KPK memang benar-benar di ujung tanduk. KPK sedang menunggu ajal dan yang kena OTT sekarang boleh berlega hati.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook