Tajuk Rencana
d

Martir Insiden Bendera

30 Agustus 2019 - 14.55 WIB

Insiden bendera di Asrama mahasiswa Papua Surabaya tidak segera berakhir. Buntut kejadian itu masih terus saja terjadi. Korban pun mulai berjatuhan. Sebagian mereka bisa jadi telah menjadi "martir" atas apa yang mereka yakini. Kejadian terakhir adalah rusuh di Kabupaten Deiyai, Papua. Tiga orang tewas dalam rusuh itu. Seorang anggota TNI gugur terkena anak panah. Dua warga sipil Papua juga tewas akibat kena panah dan terjangan peluru di kaki.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut teriakan “Papua merdeka” dari massa aksi memantik kerusuhan di Kabupaten Deiyai, Papua pada Rabu lalu (28/8) itu. Padahal, unjuk rasa di bawah komando Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Stevanus Pigai di depan Kantor Bupati Deiyai itu mulanya berlangsung tenang. Aksi damai tersebut menyuarakan penolakan terhadap bentuk rasialisme dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada pertengahan Agustus 2019 lalu.

Aksi massa yang diikuti 100 orang dan berlangsung pada pukul 13.00 WIT itu mulanya berlangsung aman. Aparat TNI dan Polri turut berjaga di sana. Namun, selang satu jam, situasi mendadak berubah ketika ada massa yang datang sambil meneriakkan "Papua Merdeka" dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Mereka juga bersenjata panah, parang, serta batu. Massa bertindak brutal dan membabi buta melakukan penyerangan pelemparan batu dan anak panah ke arah aparat keamanan dan Kantor Bupati. Korban pun tak terhindarkan.

Di beberapa tempat, korban telah berjatuhan pula. Kebanyakan terjadi setelah adanya aksi massa. Tapi tidak ada yang separah di Deiyai. Korban lainnya yang juga mulai berjatuhan adalah konsekuensi hukum dari berbagai peristiwa yang sudah terjadi.

Ironisnya, konsekuensi hukum berupa penetapan tersangka itu ditetapkan aparat kepolisian karena keyakinan pada kebenaran para tersangka. Salah satunya menyangkut nasionalisme dan patriotisme mereka. Sebagaimana diketahui, isu Papua ini diawali dengan adanya isu pembuangan bendera Merah Putih ke dalam comberan oleh sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya. Kejadian itu tak lama setelah peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2019.

Sebagian massa yang terpantik rasa nasionalisme mereka langsung mendatangi asrama Mahasiswa Papua. Ketegangan pun terjadi. Kabarnya asrama itu sempat dikepung. Tapi "tidak terjadi apa-apa di sana". Tidak ada juga pembakaran, pembunuhan, dan sebagainya. Tapi isu kemudian melebar. Di Papua, muncul isu rasialisme. Di daerah lain, para mahasiswa Papua juga mulai khawatir pada keselamatan diri mereka.

Untuk meredam kemarahan masyarakat Papua, para pembela Merah Putih pun mulai diperiksa. Bahkan aparat sudah menetapkan tersangka pada Tri Susanti alias Mak Susi. Tri Susanti dijerat dengan Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP.

Mak Susi adalah koordinator lapangan dalam aksi "patriotik" tersebut. Tapi aksi patriotisme yang ditunjukkannya berpotensi membuat dia masuk penjara. Ada lima pimpinan ormas lainnya yang juga berpotensi sama: masuk penjara. Mereka bahkan sudah dicekal. Inilah Indonesia.

Pemerintah tentu harus berhati-hati dalam kasus ini. Korban sudah berjatuhan. Anggota TNI sudah gugur, tersangka pembela Merah Putih mulai ditetapkan. Bintang Kejora berkibar juga. Tapi jika terlalu keras pada orang Papua, salah-salah melanggar HAM pula. Mereka minta referendum pula. NKRI terancam tercabik.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook