Tajuk Rencana
d

Perlu Terobosan Atasi Masalah Ekonomi

28 Agustus 2019 - 11.31 WIB

Penerimaan maupun belanja negara dirancang mengalami peningkatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sementara sisi pembiayaan ditargetkan menurun. RAPBN 2020 cukup istimewa karena akan menjadi amunisi awal bagi kabinet baru pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Namun, itu juga penuh tantangan karena disusun di tengah situasi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan. Karena itu, formulasi strategi dan postur RAPBN 2020 yang akan dieksekusi kabinet baru harus menjawab tantangan perlambatan ekonomi.

Laju volume perdagangan global semakin menyusut seiring proteksi yang meningkat akibat memanasnya perang dagang. Outlook International Monetary Fund (IMF) memperkirakan, volume perdagangan global hanya akan tumbuh 2,5 persen pada 2019 setelah tahun lalu berhasil tumbuh 3,7 persen. Meski 2020 diproyeksi dapat kembali ke angka 3,7 persen, perkiraan IMF itu masih sangat sementara. Sebab, ketegangan kembali terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Bagi Indonesia, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, situasi tersebut semakin menyulitkan untuk mengelola neraca transaksi perdagangan. Hal itu akibat penurunan impor yang tidak sepadan dengan laju ekspor. Apalagi, di saat bersamaan, perekonomian dunia turun sehingga permintaan komoditas yang merupakan andalan ekspor Indonesia juga ikut turun.

Kecenderungan inflasi rendah bukan suatu prestasi karena pertumbuhan ekonomi memang rendah. Sasaran inflasi 3,1 persen pada asumsi makro RAPBN 2020 akan sulit terealisasi. "Pendarahan" pada defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) belum mampu dihentikan sehingga melebar ke 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Itu merupakan alarm bagi stabilitas nilai tukar rupiah di tengah situasi global yang tanpa kejelasan arah.

Tanpa upaya serius mengatasi pelebaran defisit, nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi liar melawan dolar Amerika Serikat. Sementara itu, meski bertema penguatan inovasi dan sumber daya manusia (SDM), RAPBN 2020 tetap harus menjadi salah satu stimulus fiskal yang efektif dalam mencegah perlambatan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mendorong dunia usaha domestik dan investasi secara keseluruhan agar laju ekonomi Indonesia tetap tegak di tengah gencarnya perang dagang. Pemerintah juga perlu mengubah skenario pendapatan negara, khususnya perpajakan serta bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diperlukan juga percepatan realisasi penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25 persen menjadi 20 persen agar dunia usaha lebih cepat berkembang.***


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook