Tajuk Rencana
d

Umrah Digital Langgar Aturan?

19 Juli 2019 - 09.06 WIB

Ada yang janggal dalam pemberitaan Memorandum of Understanding (MOU) antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara, dengan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Alshawa.  Yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika Pak Menteri menjelaskan potensi kerja sama Indonesia Arab Saudi berkaitan dengan umrah. Apa pasal?

Dua unicorn Indonesia yakni Tokopedia dan Traveloka digadang-gadang Pak Menteri untuk pengembangan umrah digital. Rudiantara menjelaskan pasar umrah merupakan captive market yang potensial, baik untuk Arab Saudi maupun Indonesia, karena semua umat Muslim akan menunaikan ibadah umrah. Kolaborasi dengan Arab Saudi antara lain mencakup inisiasi pengembangan Umrah Digital Enterprise yang diyakini mampu menjadi solusi bersama memecahkan masalah utama di seluruh rantai umrah.

Dua unicorn Indonesia, Tokopedia dan Traveloka akan mengambil bagian dalam kolaborasi ini sebagai perwakilan industri Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar? Pertama, apakah Pak Rudiantara sedang berbicara sebagai Menkominko atau sebagai CEO Unicorn? Kalau sebagai Menteri tentu tidak elok beliau berbicara atas nama korporasi, seakan-akan beliau sudah mewakili dua unicorn tersebut.

Lalu bagaimana dengan unicorn Indonesia yang lain seperti Bukalapak dan Gojek? Lebih jauh kita bisa mempertanyakan apakah hanya unicorn yang “diberi” peluang dengan kerja sama ini. Bagaimana dengan UKM start-up yang dilakoni anak-anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas?

Pernyataan ini tentu tidak adil dan sangat berpihak. Bukankah seorang Menteri yang merupakan representasi pemerintah harusnya memberi ruang yang sama bagi seluruh potensi anak bangsa.

Kedua apakah Pak Rudiantara, Menkominfo, sudah membaca Undang-Undang Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan pada sidang Paripurna DPR RI 28 Maret 2019? BAB VII UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Pasal 86 ayat (1) mengatur dengan jelas bahwa “Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara per seorangan atau berkelompok melalui PPIU” yang dipertegas pada ayat (2) “Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan melalui PPIU” lalu diperkuat pada pasal 87 di mana setiap orang yang akan menjalankan umrah selain beragama Islam, memiliki paspor, memiliki tiket pergi pulang, keterangan sehat, juga memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi lagi-lagi dari PPIU. Apa itu PPIU? Dijelaskan pada BAB I Ketentuan Umum, pasal (1) angka 19 UU No 8/2019, “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah”. Lalu kita hubungkan dengan Tokopedia dan Traveloka, apakah kedua unicorn tersebut PPIU? Jawabnya pasti, tidak!

Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa PPIU wajib dimiliki oleh WNI beragama Islam. Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak beribadah umat Islam hanya boleh diselenggarakan oleh umat Islam. Karena umrah bukanlah “perjalanan wisata biasa” sebagaimana yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata umumnya, tetapi merupakan “spiritual journey” yang sarat dengan hubungan antara hamba dengan khaliqnya. Jadi tentu kita berharap sebuah kebijakan jangan jadi bumerang bagi usaha lokal yang sudah ada selama ini. Dan juga jangan jadi bumerang yang memperlihatkan kementerian tidak paham pada regulasi yang ada. Jadi sudahlah. Hentikan saja kerja sama ini sebelum masalah makin bertambah kusut.***





Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU