Tajuk Rencana
d

Enam Ribu Dolar Singapura Itu

12 Juli 2019 - 09.36 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (10/7). Kali ini, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang diamankan lembaga superbodi tersebut. Nurdin yang ditangkap bersama enam orang lain diduga melakukan transaksi tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan perizinan lokasi rencana reklamasi.

OTT tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Febri mengatakan, pihak-pihak yang diamankan malam itu dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk diperiksa terkait dengan dugaan transaksi itu. Sementara, uang yang berhasil diamankan KPK sebesar 6 ribu dolar Singapura (Rp62,293 juta). OTT KPK tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Sebelum Nurdin, KPK menciduk Bupati Mesuji Khamamik dan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip di tahun ini. Kedua kepala daerah itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap

Kita tentu menyesalkan hal ini terjadi. Sebab itu yang ketiga kalinya tahun ini kepala daerah ditangkap KPK. Artinya berbagai kejadian di depan mata belum juga menjadi pelajaran berharga ke depan.  Potensi korupsi di daerah, terutama wilayah kepulauan, masih akan terus terjadi. Apalagi, bila kepala daerah yang berkuasa memiliki latar belakang atau profil gaya hidup high class.

Apalagi sebagian besar korupsi yang ditangani KPK adalah by greed (tamak), bukan by needs. Untuk menyembuhkan korupsi yang didasari ketamakan jelas tidak mudah. Sebab, sebaik apa pun sistem pemerintahannya, pejabat tersebut bakal mencari celah melakukan korupsi untuk membiayai kehidupan mewahnya. Modus semacam itu pernah dibuktikan KPK ketika menangani kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Potensi korupsi di daerah, terutama wilayah kepulauan, masih akan terus terjadi. Apalagi, bila kepala daerah yang berkuasa memiliki latar belakang atau profil gaya hidup high class. Seperti Manalip yang diketahui gemar mengoleksi barang-barang mewah.  Perbuatan melawan hukum ini seperti tidak ada habisnya. Padahal KPK sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah untuk lebih bertanggung jawab menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Sebagai pemimpin seharusnya memberi contoh dengan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup boros dan berlebihan memancing terjadinya kasus seperti ini.

Gaya hidup dan kebiasaan menggunakan barang-barang bermerek dan mahal tidaklah sejalan dengan semangat kesederhanaan dalam memberantas korupsi. Apalagi ketamakan  jadi pendorong terjadinya perilaku korupsi yang bukan saja merugikan masyarakat bangsa dan negara tetapi juga bagi si pelaku itu sendiri.

Karir hancur, keluarga menanggung malu akibat perbuatan tercela ini. Jadi gerakan gaya hidup sederhana itu jangan hanya slogan tetapi juga ada di tataran pelaksanaan. Bila terus mengikuti gaya hidup  glamour maka pendapatan yang tak sesuai akan mengakibatkan para kepala daerah tergoda untuk melakukan korupsi untuk memenuhi keperluannya.  Lalu OTK demi OTK akan terjadi lagi.***






Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

TERBARU