Pemkab Bengkalis Sampaikan Jawaban Nota Keuangan

Riau | Sabtu, 19 November 2011 - 08:52 WIB

BAGIKAN


BACA JUGA

Laporan EVI SURYATI, Bengkalis    evisuryati@riaupos.com

Pemerintah Kabupaten Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah H Asmaran Hasan menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2011 melalui rapat paripurna yang digelar, Jumat (18/11).

Ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam jawaban Pemkab tersebut. Seperti persoalan alokasi dana desa (ADD) dan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP), pembangunan infrastruktur, program ekonomi kerakyatan, program jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda), tidak disalurkannya bantuan bibit untuk hutan tanaman rakyat serta realisasi APBD 2011 yang menjadi sorotan fraksi.

Terkait persoalan pengalokasian ADD yang kurang pada APBD murni, menurut Sekda hal itu dikarenakan persoalan kekurangan anggaran. Di samping itu Pemkab sudah memperkirakan dana yang telah dialokasikan tidak mencukupi hingga Juli dan kekurangannya akan ditambah dari APBD-Perubahan.

Pemkab juga menanggapi bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan eknomi kerayaktan merupakan dua isu yang sama pentingnya. Keduanya saling keterkaitan dan saling menunjang.

‘’Ekonomi kerakyatan tidak akan tumbuh jika tidak didukung dengan infrakstruktur seperti jalan yang bagus. Kita sepakat menjadikan dua hal tersebut sebagai prioritas utama sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bengkalis,’’ ungkap Sekda.

Terkait banyaknya keluhan dalam pelaksanaan Jamkesmasda, Pemkab dapat menerimanya mengingat program ini baru berjalan tahun ini sehingga wajar terdapat berbagai kelemahan.

Namun demikian, papar Sekda, Pemkab tidak menutup mata dan akan berupaya semaksimal mungkin bersama-sama untuk memperbaikinya.

Kemudian persoalan bantuan bibit hutan tanaman rakyat yang telah dianggarkan di tahun 2011 ini, namun tidak disalurkan kepada masyarakat, Sekda beralasan karena lahan yang hendak ditanam masih dalam kawasan hutan dan belum ada izin pelepasan lahan.

Sementara pertanyaan fraksi tentang berapa besar realisasi APBD 2011, Sekda berjanji akan menjelaskan pada rapat bersama Banggar.

‘’Kita mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran yang disampaikan terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2011. Masukan dan saran fraksi-fraksi akan menjadi perhatian serius kita untuk perbaikan ke depan,’’ ungkap Sekda.


Inkonsistensi
Usai Sekda membacakan jawaban Pemkab terhadap pandangan umum fraksi, Ketua Fraksi Gabungan Lancang Kuning langsung meminta hak berbicara kepada pimpinan sidang Hidayat Tagor Nasution.

Ia menilai, jawaban yang disampaikan Sekda terkait tidak disalurkan bantuan bibit karet dan coklat kepada masyarakat karena permasalahan lahan masuk dalam kawasan hutan, merupakan bentuk inkonsistensi Pemkab.

‘’Kenapa rumah masyarakat yang rusak diamuk gajah yang jelas-jelas berada di kawasan hutan konservasi tetap dibantu pemerintah. Kemudian kenapa pemerintah membangun jalan-jalan dan sekolah di dalam kawasan hutan. Sementara kelompok petani karet minta batuan bibit tidak bisa disalurkan dengan alasan lahan berada di kawan hutan. Ini bukti inkonsistensi Pemkab,’’ tegas Misliadi.

Politisi PKB ini juga menilai dinas terkait tidak turun ke lapangan melihat lahan masyarakat tersebut, yang nota benenya berada di tepi-tepi jalan yang dibangun oleh pemerintah.

‘’Kalau persoalan lahan masyarakat yang berada di kawasan hutan yang dijadikan alasan oleh Pemkab tidak menyalurkan bantuan bibit karet dan coklat, ke depan kita minta konsisten,” ujar Misliadi.(jrr)




loading...

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook