Kebijakan Peng-SK-an Para Dai

21 Mai 2018 - 10.29 WIB > Dibaca 223 kali | Komentar
 

Aksi teror yang belakangan ini muncul dalam bentuk bom bunuh diri menjadi perhatian publik. Fenomena ini memunculkan kebijakan pemerintah bagaimana menghentikan aksi-aksi teror dengan bunuh diri. Salah satu kebijakan pemerintah, dengan memberi surat keputusan (SK) Dai dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI).

Kebijakan pemerintah menertibkan dai (mubalig) mendapat respon yang beragam. Ada yang setuju, dan banyak yang tidak setuju, sebab selama ini sudah ada ormas atau wadahnya yang menertibkan dai. Ada yang nama Majelis Dakwah Islamyah (MDI), Ikatan Masjid Indonesia (Ikmi), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Ittihadul Mubaliqin dan masih banyak ormas lain tempat berkumpulnya dai.

Bahkan ada juga wadah tempat ulama berkumpul. Yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) di sinilah termpat berkumpulnya ulama-ulama yang berasal dari beragam organisasi masyatakat (ormas), mulai dari Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perti dan lainnya. Di masing-masing ormas Islam ini dikirim utusan ulama-ulama mereka menjadi pengurus MUI.

Di masing-masing organisasi dai inilah para dai dilatih dan dibekali ilmu-ilmu tentang keislaman. Selain itu, seleksi keanggotaan di masing-masing organisai dai sangat ketat. Tidak sembarang dai bisa masuk ke organisasi ini. Setiap calon dai dites dan setelah melewati tes yang diuji dai senior, akhirnya mereka diterima keanggotaannya di organisasi dai.

Lalu mengapa perlu peng-SK-an oleh Kemenag? Mungkin untuk mengawasi materi  dakwah yang disampaikan ke masyarakat. Sebenarnya pemerintah tidak perlu khawatir dengan materi dakwah yang disampaikan para dai, sebab masyarakat sudah menyeleksi mana dai yang bisa didengar, dan mana yang tidak layak. Umat semakin cerdas.

Umat tidak bisa dibohongi lagi, sebab semua informasi dengan gampang menyebar, bisa melalui SMS, WA, facebook dan media sosial lainnya. Di masa teknologi digital kian canggih, siapa pun tidak bisa menghentikan informasi, termasuk di dalamnya membatasi dai dalam berdakwah.

Inilah masalahnya. Dai yang belum ikut seleksi di Kemenag --belum mendapat SK-- tetapi diminati dan didengarkan umat Islam, mereka akan semakin diminati. Tersebab muncul anggapan, dai yang mendapat SK dianggap materi ceramahnya tidak menggigit, tidak berani mengkritisi kebijakan pemerintah, malah menyanjung pemerintah yang berkuasa. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, semua bisa distel ke arah mana dukungan.


 Untuk itu pemerintah harus hati-hati dalam menelurkan kebijikan peng-SK-an para dai. Jangan sampai yang muncul hal-hal yang tidak produktif terhadap pembangunan kerukunan umat beragama di negeri ini. Bukan membangun kerukunan, tetapi memunculkan perpecahan umat. Ini penting menjadi perhatian pemerintah.***


KOMENTAR
Terbaru
Xiaomi Mi Max 3 Tampil dengan Layar Lebar

Minggu, 24 Juni 2018 - 14:02 WIB

Sofa cushion Bikin Susah Beranjak

Minggu, 24 Juni 2018 - 13:59 WIB

Masyarakat Harus Aktif Melaporkan Kecurangan

Minggu, 24 Juni 2018 - 13:51 WIB

Buka Posko Warung Pengawasan di 83 Kelurahan

Minggu, 24 Juni 2018 - 13:48 WIB

Samsung Galaxy S10 Full View Display

Minggu, 24 Juni 2018 - 13:44 WIB

Follow Us