Serbuan TKA

27 April 2018 - 11.19 WIB > Dibaca 1790 kali | Komentar
 

Isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) kembali menggema, terutama dengan adanya temuan di lapangan soal TKA kasar asal Cina yang bekerja di sejumlah wilayah di Indonesia. Masifnya kedatangan tenaga kerja asing asal Cina ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Pasalnya beredar pula kabar bahwa mereka bukan sekadar tenaga kerja biasa melainkan tentara merah yang menyamar.

Apa benar itu bagian dari kontrak investasi dengan Cina? Bagaimana dengan TKA ilegal? Kenapa harus keluar aturan setingkat Perpres? Apa benar ini semua adalah strategi pemerintah dalam meningkatkan investasi masuk ke dalam negeri? Atau jangan-jangan benar bahwa ada isu kedatangan tenaga kerja asal Cina merupakan bagian dari agen spionase untuk mencaplok Indonesia?

Riwayat serupa konon kabarnya pernah terjadi pada Tibet dan Anggola di Afrika. Mulanya tenaga kerja tetapi pada waktunya mereka bergerak dan merebut wilayah tersebut dan menjadikan bagian dari wilayah Cina. Kekhawatiran tersebut memang bukan tidak beralasan karena di dua tempat tersebut hal itu memang terjadi.

Di sisi lain isu serbuan TKA ke Indonesia semakin jadi perhatian lantaran terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/ 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kemudian dianggap mempermudah masuknya TKA asal Cina dan mengancam tenaga kerja lokal. TKA kian tersisihkan. Jika bertahan pada profesi itu pun dengan upah yang jauh jomplang dengan tenaga kerja asing.

Sebagai misal adanya kebijakan pemerintah akan mendatangkan dosen dari luar negeri dengan gaji Rp65 juta per bulan. Hal ini jelas membuat suasana makin keruh karena seolah menganggap bangsa sendiri tidak memiliki kemampuan akademik yang bagus. Padahal ribuan anak Indonesia berkarya dan berprestasi di luar negeri. Artinya SDM Indonesia tidaklah serendah yang di asumsikan oleh pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menjelaskan kepada anggota Komisi IX DPR RI latarbelakang pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang penggunaan TKA. Tujuan aturan ini dirilis untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Hanif mengatakan, walaupun beberapa tahun ini iklim investasi di Indonesia menunjukkan perbaikan, namun masih kalah bila dibandingkan beberapa negara ASEAN, misalnya Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Meski demikian pemerintah dianggap mempermudah masuknya TKA dengan menerbitkan Perpres Nomor 20/2018 berisi 10 bab dan 39 pasal yang membahas mengenai TKA.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan itu dengan tujuan mempermudah proses administrasi TKA. Salah satu tujuan lainnya menambah jumlah investasi yang masuk dan mengawasi jumlah TKA yang ada. Namun beberapa pihak memandang bahwa perpres tersebut mempermudah masuknya TKA. Pemerintah pun diminta jujur dan transparan dalam menjabarkan data-data tenaga asing yang ada di Indonesia. Sebelum semuanya terlambat.***


KOMENTAR
Terbaru
Olahraga Bangun Peradaban Positif

Kamis, 20 September 2018 - 19:00 WIB

TGB Blak-blakan Bicara Tudingan Gratifikasi

Kamis, 20 September 2018 - 18:43 WIB

AS Potong Bantuan Dana bagi Palestina

Kamis, 20 September 2018 - 18:38 WIB

Polres Gelar Apel Pasukan Operasi Mantap Brata

Kamis, 20 September 2018 - 18:30 WIB

Ketua Ombudsman RI Gelar Kuliah Umum di Unri

Kamis, 20 September 2018 - 18:24 WIB

Follow Us