Tutup Celah Penyimpangan Anggaran Desa

27 Januari 2018 - 10.04 WIB > Dibaca 405 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - NIAT untuk mengalokasikan dana desa pastinya hanya satu. Supaya pembangunan bisa merata dan dimulai dari desa. Desa diberi anggaran kemudian mengalokasikannya untuk tujuan pembangunan. Menurut ketentuan, penganggarannya harus jelas dan dimusyawarahkan serta dikerjakan secara gotong royong.

Tapi kemudian banyak kasus kepala desa terjerat mengkorupsi dana desa, tentulah hal yang miris. Apalagi ada kepala desa yang sampai menggunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk dana menikah lagi misalnya. Alamak. Parah nianlah kepala desa itu. Ada juga untuk diputar dalam mengerjakan proyek. Atau dialokasikan untuk kegiatan pembangunan yang sama sekali tak ada bentuk fisiknya. Jika terus dibiarkan, kehancuran negeri ini akan dimulai dari desa. Bukan lagi oleh tikus berdasi saja.

Apa yang salah. Murni kepala desakah? Pengawasannnya yang lemahkah? Atau konsep penganggaran dana bagi desa ini yang tak tepat. Yang ujung-ujungnya negara juga yang salah. Diibaratkan anak belum tahu apa-apa terus diberi mainan yang tak sesuai umurnya. Maka hancurlah.

Berkaca pada kasus-kasus korupsi dana desa, di samping moral oknum kepala desanya yang tak elok, pengawasan penggunaan dana juga tak kuat. Sistem pengawasan yang dilakukan hanya menempatkan orang. Terdengar juga termasuk anggota polisi yang diminta ikut mengawasi. Seharusnya pengawasan itu bersistem. Terintegrasi.

Pemerintah desa diajarkan mencairkan anggaran berdasarkan sistem yang sudah dibuat. Misalnya mengajukan, meminta mengadakan musyawarah bersama seluruh warga terlebih dahulu dengan melampirkan dokumen atau bukti, setelah itu dana dicairkan seketika pekerjaan dilakukan. Bukan dana diberikan sekaligus baru kemudian musyawarah dilakukan. Jika pengawasan lebih dominan dilakukan orang, maka bisa-bisa terjadi kongkalikong. Ya pada akhirnya kepala desa juga yang jadi penanggungjawabnya.

Tapi kita yakin seluruh sistem, tata cara, pelatihan sudah disiapkan cukup rapi. Model pengawasan juga. Kenapa masih terjadi tindak korupsi, berarti ada celah sistem diterobos. Uang sudah di tangan, kepala desanya kalap. Seolah-olah jatah dia sebagai kepala desa. Muncul kalimat, kapan lagi. Akhirnya disimpangkan penggunannya.

Negara harus menutup celah terbukanya kesempatan bagi kades untuk tidak menyalahgunakan anggaran. Sistem diperkuat. Pengawasan diperketat. Niat awal membangun dari desa harus tercapai. Kawal dana desa, jauhkan Kades dari godaan dana desa dan jamin pembangunan merata dari desa.***
KOMENTAR
Follow Us