Pertalite Perlu Solusi Konkrit

26 Januari 2018 - 10.18 WIB > Dibaca 295 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - RIAU penghasil minyak dan gas. Juga minyak nabati sawit. Sehingga kerap diidentikkan dengan daerah kaya. Di atas minyak di bawah minyak. Namun nasibnya dibuat seperti ayam yang mati di lumbung padi. Penghasil migas terbesar di Indonesia tetapi harga BBM Pertalitenya malah termahal di Indonesia.

Sedih? Tentu iya. Masa Papua yang diujung sana bisa lebih murah harga pertalitenya. Masa bukan daerah penghasil migas bisa menikmati harga pertalite yang murah. Sementara daerah penghasil malah dianaktirikan dengan harga tinggi. Mengapa?

Dari komunikasi awal Pertamina mengaku kepada DPRD Riau, kenaikan harga pertalite merupakan kebijakan Pertamina untuk Riau dan Kepulauan Riau. Namun kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Ternyata yang membedakannya adalah pajak daerah.

Di Riau 10 persen sedang di daerah lain hanya 5-6 persen. Kepala Dinas Perdagangan menyatakan, memang Riau itu terlalu tinggi pajaknya. Maka dari itu mereka berjanji agar perda itu dievaluasi dan direvisi.

Sebelumnya Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau Indra Agus mengklaim PBBKB 10 persen tak mengganggu harga. Dia menilai harga Pertamina yang lebih tinggi menjadi faktor penentu kenaikan harga pertalite.

Kesannya saling lempar bola. Harusnya ada itikad baik Pemprov Riau dan DPRD  untuk rakyat agar mencabut ketentuan pajak 10 persen tersebut. Jangan saling lempar tanggungjawab. Legislatif dan eksekutif tidak boleh berkelit  soal yang menyangkut harga ini. Turunkan pajak daerah untuk pertalite. Inilah solusi konkrit.***
KOMENTAR
Follow Us