Depan >> Opini >> Opini >>

BAGUS SANTOSO

Pilkada dan Dilema Politik ASN

22 Januari 2018 - 10.36 WIB > Dibaca 663 kali | Komentar
 
Pilkada dan Dilema Politik ASN

RIAUPOS.CO - Pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu menimbulkan dilema politik bagi seorang aparatur sipil negara (ASN). Menjadi dilema dari proses perjalanan di lapangan menunjukkan dalam menentukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan seorang ASN berkorelasi positif dengan pemimpin politik kepala daerah yang terpilih.

Maka apa yang terjadi di depan mata, meski proses Pilkada 2018  sebenarnya masih di fase awal,  sudah terlihat pelanggaran terhadap prinsip netralitas aparatur sipil negara. Maknanya potensi pelanggaran pilkada melibatkan ASN akan terus berulang serta sulit dihentikanya.

Salahkah mereka para ASN yang terseret arus ke pusaran politik pilkada? Jangan timpakan kesalahan sepenuhnya kepada ASN. Jika saja pola kerja birokrasi beralaskan meritokrasi, maka seorang pegawai negeri tidak akan menggadaikan baju korps netralnya atau seperti pepatah  “hidung tak mancung pipi tersorong-sorong “ yakni mencebur berpolitik praktis demi setidaknya untuk mempertahankan karir jabatan.

Cara keliru kepala daerah terpilih, Gubernur, Bupati pada penentuan jabatan ASN yang lebih ditakar menurut kedekatan hubungan keluarga (consanguinity), dukungan politik informal serta daerah asal mewarnai atau bersinggungan dengan pola kerja birokrasi yang masih berwatak aristokratik, bukan merit system.

Para kepala daerah terpilih yang berwatak aristokratif seringkali melanggengkan kekuasaan yang berbasis kekayaan, keluarga (familism), posisi kelas sosial dan suku atau klan. Di sinilah jebakan dan dilema pegawai negeri sipil dalam pilkada. Maka dengan terpaksa atau sukarela ASN akhirnya beramai ramai terseret dalam arus politik sebab disanalah taruhan karir jabatan “mendukung atau kecemplung”.

Jika sudah demikian, sejatinya mereka adalah barisan politisi yang tersamar dalam seragam ASN. Maka “politisi berseragam” itu terlibat dalam pilkada karena mereka merasa diri adalah vote getters  bagi pasangan calon pilkada. Demi mempertahankan atau mengejar jabatan akibat sistem birokrasi yang kental dengan aroma politik dimana sosok terpilih kepala daerah berwatak aristokratik, yang dinilai berjasa dengan mudah naik eselonnya, yang berkeringat dia yang dapat, dan siapa netral kena tinggal.

Fenomena barisan ASN ramai-ramai ikut kegiatan politik dalam pilkada tak dapat dielakkan. Larangan Kementerian PAN-RB akan menindak tegas ASN yang tidak bersikap netral pada pilkada dianggap angin lalu. Padahal ancaman yang  ditimpakan tidak mengenal hukuman ringan, langsung masuk kategori sedang dan berat. Kenapa tidak takut ? Ya sudah terbukti tidak ditemukan data pegawai negeri yang dipecat gara-gara mendukung calon gubernur atau bupati. Sebaliknya sudah jamak terjadi ASN melompat eselon karena menjadi tim sukses atau pendukung inti.

Demokrasi memang memberikan kepada setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Tetapi, warga negara yang berstatus sebagai aparatur sipil negara mempunyai batas dan cara dalam berpolitiknya. Itulah dalam ilmu politik adanya batas dan kemungkinan demokrasi.

Dalam demokrasi di Indonesia, aparatur sipil negara hanya diperkenankan untuk memilih, sebab mereka adalah warga negara yang memiliki hak pilih. Hak pilih itulah yang mereka gunakan dalam pesta demokrasi pilkada.

Jelang pilkada serentak 2018 sejumlah kasus tercemarnya netralitas ASN mengemuka. Setelah melalui hasil kajian mendalam Bawaslu Riau memutuskan merekomendasikan kepada lembaga berwenang yaitu, Menpan RB, Mendagri, BKN, dan Komisi ASN untuk melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran aturan netralitas ASN terhadap ASN yang hadir dalam kegiatan politik di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru.

Sekitar 4 bulan yang lalu tepatnya Oktober 2017, Bawaslu Riau meminta baliho bertuliskan ‘Lanjutkan’ di SMA dan SMK Negeri dicopot karena berbau politik. Pemasangan spanduk ‘Lanjutkan’ yang masuk ke SMA dan SMK Negeri se-Riau ini atas surat resmi intruksi Kadis Pendidikan Riau. Meski niat mulia karena sudah masuk musim pilkada tak urung mendapat protes dari kalangan masyarakat karena dianggap berbau politik. Sampai sejauh mana perkara ini diproses? Yang jelas Pemprov Riau mengklaim tidak ada aturan pilkada yang dilanggar.

Tepat sebulan sebelum kasus baliho “lanjutkan”,  masih di Riau dihebohkan dengan beberapa kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Golkar dalam rangka pemenangan Pilgub Riau 2018. Langsung ditanggapi Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman dengan menyatakan pegawai negeri sipil tak diperbolehkan berpolitik.

Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selama tahun 2016 dan 2017, terdapat  45 pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada serentak. Pada tingkat provinsi, tercatat sebanyak 6 kasus, sementara pelanggaran di tingkat kabupaten/kota tercatat ada 39 kasus. Sebagian besar kasus tersebut atau 34 kasus telah diselesaikan secara tuntas, dan tinggal 11 kasus yang masih dalam proses penyelesaian.

Kementerian PAN-RB juga mencatat terdapat beberapa perilaku ASN yang menjurus kepada sikap tidak netral  menjelang pilkada serentak 2018. Beberapa sikap tidak netral tersebut ialah ASN terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan tindakan terselubung lainnya.

Selain itu, sejumlah ASN mendeklarasikan dirinya sebagai bakal pasangan calon pada pemilihan gubernur/wakil gubernur, pemilihan bupati/wakil bupati atau pemilihan wali kota/wakil wali kota. Perilaku lain, ASN ikut serta dalam deklarasi paslon dengan memakai atribut atau menyanyikan yel-yel paslon terkait. ASN juga ada yang mem-posting di akun FB,WA berupa status, comment, like, atau bahkan imbauan. Belum lagi yang foto bersama dengan mengikuti mengacungkan jari tangan sebagai simbol  yang digunakan paslon.

Ada juga ASN yang merupakan suami/istri bakal paslon ikut dalam kegiatan deklarasi dan mengimbau pihak lain untuk berpihak ke bakal paslon tersebut. Pejabat pemerintah juga ada yang memfasilitasi dan ikut serta dalam kegiatan deklarasi paslon, dan  ada ASN yang hadir atau menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan partai atau ulang tahun partai politik.

Jika saja pola kerja birokrasi konsisten beralaskan meritokrasi, maka dipastikan seorang aparatur tidak akan lagi mencari muka dengan berpolitik praktis dalam Pilkada. Di mana sistem rotasi dan mutasi didasarkan pada kemampuan (kapabilitas), kepakaran (expertise), pendidikan dan pengalaman, sebagai tambahannya. Maka tidak akan terjadi eselonisasi yunior melompati yunior serta tidak ada kejadian sarjana teknis ditempatkan di bagian arsip perpustakaan. Sebaliknya sarjana peternakan di ugaskan di di bagian pekerjaan umum.

Bagaimana seorang pegawai negeri berkonsentrasi dan berfokus pada pekerjaan dan fungsi jabatan. Tatkala politik pilkada merusak tatanan dan menyeret mereka. Maka, hampir semua tingkatan dan jabatan bekerja keras untuk mendapatkan muka di hadapan pemimpin politik. Demi kenaikan atau mempertahankan jabatan.***
KOMENTAR
Terbaru
Oktober, Pasar Induk Difungsikan

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:45 WIB

Organda Protes Pajak Pertalite

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:37 WIB

Masyarakat Pertanyakan Proyek PDAM Duri

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:27 WIB

Resleting Celana Terbuka

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:18 WIB

Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:16 WIB

Follow Us