Menjaga Netralitas

20 Januari 2018 - 07.50 WIB > Dibaca 537 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - APARATUR sipil negara diminta netral. Jangankan mendukung terang-terangan, seperti ikut menyambut kedatangan bakal calon dengan memakai pakaian ASN, me-Like status politik saja tidak boleh. Me-like, me-share atau membuat postingan dukungan di medsos maksudnya. Dilarang dengan tegas dalam ketentuan Pilkada. Terkesan berlebihan sampai-sampai perilaku ASN di medsospun diatur? Ya harus demikian. Demi menjaga kekondusifan pelaksanaan pilkada. Apalagi beberapa yang maju sebagai kepala daerah adalah petahana.

Bukan ASN saja. Wartawanpun demikian. Dewan Pers sudah mengeluarkan seruannya. Sejak 2015 lalu malah. Setiap wartawan yang memilih menjadi calon kepala daerah atau wakilnya, ataupun menjadi anggota tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon diserukan untuk, Pertama, segera non-aktif sementara. Kedua, mengundurkan diri secara permanen. Aturan ini memosisikan wartawan menjadi yang seharusnya. Menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama serta dapat memberitakan peristiwa (termasuk peristiwa politik) sesuai fakta dan hati nurani.

Jelas sudah posisi ASN dan wartawan. Profesi lain sebenarnya tak kalah begitu. Juga dituntut posisi netral alias tidak berpihak kepada calon. Tapi sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, silahkan tentukan sendiri. Boleh memilih. Akan tetapi jika vulgar berpihak kepada para calon, penyandang profesi bisa dinilai tidak akan bisa lurus di jalur kerjanya. Jika pekerjaannya terkait pilkada, akan sulit dipercayai oleh publik.

Menjaga netralitas pilkada juga untuk kekondusifan pelaksanaan Pilkada. Supaya tidak ada celah terjadinya kecurangan. Mengapa ASN dituntut sangat serius untuk netral? Karena ASN adalah profesi yang rawan ditarik-tarik oleh kepentingan politik. Dan ASN juga rawan untuk ikut-ikutan mendukung para calon. Untung-untung jika calon yang didukung menang. Jika menang bisa menikmati hasil jabatan nantinya.

Selain itu, tak kalah penting juga diingatkan netralitas TNI/Polri. Karena dua status penjaga keamanan ini strategis untuk terciptanya pelaksanaan Pilkada yang bersih konflik. Apalagi jika ada di antara calon yang berasal dari TNI. Dicemaskan, ada aksi dukung mendukung. Dan lebih dicemaskan lagi melakukan intimidasi.

Siapa bertugas untuk mengawal netralitas ini? Selain penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu, publik juga diharapkan ikut mengawasi. Bisa pribadi atau kelompok. Bisa juga organisasi masyarakat. Bagian dari terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan itu jika partisipasi publik tinggi. Mencegah terjadinya kecurangan. Semakin banyak mata yang mengawasi, akan semakin sedikit yang berani melakukan kecurangan. Semoga netralitas semua profesi bisa dilaksanakan sebaiknya hingga Pilgubri dan Pilkada Inhil bisa terlaksana dengan lancar dan baik.***
KOMENTAR
Terbaru
Korupsi Bapenda, Kejati Terbitkan Sprindik Baru

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:16 WIB

Promo Spesial untuk Pelanggan Setia

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:13 WIB

Pengundian Pesta Blanja Poin Telkomsel Periode 4

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:11 WIB

Perbaikan Jalan Ditimbun Kerikil

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:10 WIB

Retail Sales Daihatsu Tembus 15.896 Unit

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:08 WIB

Follow Us