Kisruh Impor Beras

18 Januari 2018 - 10.17 WIB > Dibaca 396 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - JANJI Presiden Jokowi dalam kampanyenya pada 2014 memang hebat-hebat. Salah satunya soal rencana tak akan ada lagi impor beras dan akan melakukan swasembada pangan. Indonesia termasuk lumbung padi sejak masa Orde Baru, namun kemudian berubah menjadi importir beras. Ini yang kemudian kembali ingin digelorakan dalam kampanye.

Rencana itu memang terealisasi di awal pemerintahan. Pada 2015-2017, tidak ada impor beras. Apa artinya rezim ini sudah langsung hebat di masa awalnya, sehingga tak perlu lagi impor beras? Secara logika tentu tidak. Sebab, swasembada beras tentu sudah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya sehingga selama dua tahun berikutnya tak perlu lagi ada impor beras. Ini juga mengindikasikan konsistensi Pemerintahan Jokowi dalam membela kepentingan petani di awal-awal pemerintahannya itu.

Poin ini menjadi penting karena impor beras otomatis akan membuat harga di tingkat petani akan anjlok. Beras impor jelas lebih murah. Para petani di Vietnam dan Thailand sudah mendapatkan formula yang benar-benar hebat sehingga beras mereka bisa melebihi petani Indonesia, padahal dengan luas lahan yang lebih kecil. Dengan adanya beras impor, maka harga di dalam negeri tentu saja tertekan. Petani dalam negeri pun menjerit.

Sebanyak 500 ribu ton beras kini sudah siap menyerbu Indonesia. Alasan pemerintah melakukan impor kali ini pun sebenarnya klasik, yakni untuk menjaga stabilitas pangan. Sebab, dalam beberapa hari terakhir, harga beras terus melonjak, terutama di Jawa. Masa panen yang masih menunggu bulan depan jadi alasan. Padahal, sekitar Maret, diperkirakan akan ada panen raya. Lalu dikemanakan beras petani itu ketika beras murah sudah beredar dari luar negeri? Inilah yang jadi soal.

Tak kurang Wapres Jusuf Kalla mengkritik rencana Kemendag untuk impor beras ini. Kalla menyebut Mendag tak memahami data pertanian dengan akurat. Kalla memang dikenal dekat dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Melakukan impor beras setelah selama dua tahun moratorium, otomatis akan membuat banyak spekulasi. Salah satunya soal kegagalan Menteri Pertanian dalam menghasilkan swasembada beras, yang selama ini diagung-agungkan pemerintahan Jokowi. Protes keras dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli juga mengindikasikan bahwa rencana ini serampangan. Rizal bahkan dengan sinis menyebut bahwa Mendag hanya mencari “rente” dari keuntungan impor ini.

Di tengah kasus beras, muncul kasus kelaparan di Papua. Adanya kelaparan pada komunitas suku Asmat di Papua menjadi indikasi lain soal kegagalan pangan dan distribusinya ini. Apalagi pemerintah mengklaim juga soal infrastruktur di Indonesia timur, termasuk Papua yang sedang dibenahi luar biasa. Jalan baru dibangun. Tol laut. BBM satu harga. Buktinya malah kelaparan terjadi di sana, membuat rakyat malah bertanya soal swasembada, infrastruktur, dan cerita sukses lainnya ini.

Berbagai kasus ini menjadi indikasi soal kurang kompaknya para menteri dan kurangnya koordinasi antarkementerian. Kasus penenggelaman kapal Menteri KKP Susi Pujiastuti yang tak didukung Menkonya Luhut Panjaitan menambah indikasi itu. Para menteri jalan sendiri-sendiri. Yang mau panen raya silakan. Impor jalan terus. Yang mau tenggelamkan kapal malah dihadang demi hubungan baik dengan negara tetangga. Ah, Indonesiaku.***
KOMENTAR
Terbaru
Sedia Payung Sebelum Hujan

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:16 WIB

Korupsi Bapenda, Kejati Terbitkan Sprindik Baru

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:16 WIB

Promo Spesial untuk Pelanggan Setia

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:13 WIB

Pengundian Pesta Blanja Poin Telkomsel Periode 4

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:11 WIB

Perbaikan Jalan Ditimbun Kerikil

Rabu, 21 Februari 2018 - 10:10 WIB

Follow Us