Depan >> Opini >> Opini >>

BAGUS SANTOSO

Koalisi Pilkada 2018

15 Januari 2018 - 14.10 WIB > Dibaca 597 kali | Komentar
 
Koalisi Pilkada 2018

RIAUPOS.CO - Banyak yang berharap tetapi ada juga yang cemas pilkada serentak 2018 akan mengulang kembali pertarungan ideologis seperti pada pilgub DKI Jakarta. Kekuatan politik akan terbelah menjadi dua kubu yang bertarung kental dengan warna politik identitas.

Bukan tanpa alasan jika ada pandangan kontradikitif, melihat suasana elite parpol saling tahan balak bak main domino dalam mengeluarkan atau menarik dukungan kandidat menambah panasnya jagat politik. Ada calon yang merasa dikriminalisasi, ada yang diserang dengan gambar-gambar porno, ada juga yang ditinggal  tegak-tegak serta banyak lagi manuver lain yang muncul.

Tapi harapan dan kecemasan tersebut bercampur aduk. Kalangan dengan ambisi mengulang model koalisi parpol seperti yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta hanya terjadi di Jawa Barat. Di provinsi lainnya koalisi Gerindra, PAN dan PKS tidak dapat dipertahankan. Begitupun dengan PDIP, NasDem, PKB, Golkar atau poros yang selalu ambil posisi “aman” Demokrat.  Maka pilkada bukan lagi pertempuran dengan basis politik  identitas  tetapi sudah seperti jus buah-disebut serasa pilpres memang iya.

Pilkada serentak 2018 boleh jadi tetap merepresentasikan pertarungan presiden tetapi tidak hanya antara kubu pendukung Prabowo dan Jokowi tetapi juga munculnya tanda-tanda retak atau peluang perkongsian baru koalisi elite parpol pusat pendukung pemerintahan Jokowi.

Di posisi lain, Jokowi berhasil memasang pada semua paket gubernur seperti yang terjadi di Jawa Timur. Sehingga siapapun terpilih menjadi gubernur, pemenangnya Jokowi.  Begitu juga di Riau dengan mendukung pasangan Golkar-PDIP tak dapat dibantah jika kandidat yang didukung menang, posisi Jokowi diuntungkan karena Golkar yang pertama kali berkomitmen mendukungnya untuk calon presiden di pilpres 2019.

Dukungan parpol pada pilkada 2018, diakui atau tidak begitu dinamis tidak terlepas dari faktor pertimbangan pragmatis saling menguntungkan misalnya menghitung peluang menang, karena kedekatan atau faktor figur kandidat. Terlepas apakah ada mahar politik atau faktor transaksional dalam bentuk dan jenis apapun.

Di Jawa Timur, justru PKS yang menjadi sekutu Gerindra bergabung bersama “musuh” bebuyutannya yaitu PDIP. Di Jawa Timur dan Riau justru Gerindra asyik bergandengan tangan dengan PKB, partai yang istiqamah berkoalisi dengan PDIP. Masih di Riau NasDem satu meja dengan PKS.

Khusus di Riau sangat menarik di mana hegemoni Golkar akhirnya runtuh. Di Bumi Lancang Kuning tradisi paket Gubernur-Wakil Gubernur yang selalu Golkar-Golkar, untuk pilgub 2018 ini menggandeng kekuatan “merah” PDIP. Maka muncullah paket kuning-merah plus partai koalisi  kuning muda yaitu Hanura. Dominasi kuning di Riau memang pudar tetapi koalisi elite partai PDIP Golkar jelas berhasil.

Maka berlanjut kepada fenomena politik sangat unik hadir. politisi lokal getol mengkritisi salah satu baka calon harus tergigit lidahnya tatkala elite pusat menetapkan pasangan pilgub yang “dihajarnya”. Maka mau tak mau harus sanggup menelan ludahnya kembali bila keputusan pusat berlawanan arah dengan realita politik lokal.

Berkaitan dengan pilihan orang per orang sejatinya siapapun tidak akan bisa memaksakan. Secara kepartaian memang bisa diinstruksikan bahwa kader harus loyal terhadap keputusan parpol. Pertanyaanya apakah instruksi parpol sesuai dengan pilihannya.

Maka terhadap perilaku pada pilkada tidak sebangun dengan pemilu legislatif dan presiden. Tidak sedikit contoh pasangan yang memborong dukungan parpol tetapi keok alias kalah. Dan banyak kandidat hanya modal dukungan pas-pasan, sekadar lepas syarat yang ditetapkan KPU berhasil memenangkan pertandingan.

Siapakah pasangan Pilgub Riau yang bisa merebut hati masyarakat Riau. Teori peluang ke empat pasangan berpeluang untuk menjadi pemenang. Yang pasti setiap yang dipilih dan yang memilih punya identitas. Di mana dan sampai kapanpun politik identitas tetap akan selalu ada.

Menjadi catatan setiap orang mempunyai lebih dari satu identitas. Suku, agama, organisasi, alumni atau ikatan lainnya. Siapa kandidaat yang paling banyak memiliki ikatan emosional (dengan menghilangkan faktor money politik)  maka sangat berpeluang untuk merebut hati pemilih.

Sejatinya politik berbasis identitas, tidak perlu dicurigai dan ditakuti karena bukan sesuatu yang buruk sejauh calon yang diajukan memiliki integritas dan mampu bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Yang menjadi persoalan dan disayangkan adalah kegagalan atau kandasnya para kandidat berkapabilitas akibat kekurangan fasilitas dan isi tas.***
KOMENTAR
Terbaru
Oktober, Pasar Induk Difungsikan

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:45 WIB

Organda Protes Pajak Pertalite

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:37 WIB

Masyarakat Pertanyakan Proyek PDAM Duri

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:27 WIB

Resleting Celana Terbuka

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:18 WIB

Komunitas Lingkungan Suarakan Pemilahan Sampah

Selasa, 20 Februari 2018 - 12:16 WIB

Follow Us