Depan >> Opini >> Opini >>

BAGUS SANTOSO

Pilkada, Arena Tanding untuk Naik Kelas

4 Desember 2017 - 10.33 WIB > Dibaca 258 kali | Komentar
 
Pilkada, Arena Tanding untuk Naik Kelas

RIAUPOS.CO - Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak putaran terakir juni 2018, akan menjadi arena pertandingan para Bupati dan Wali Kota  yang hendak naik kelas ke tingkat provinsi. Sudah banyak nama yang beredar dalam bursa Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Riau, terdapat nama-nama kepala daerah, bupati ataupun wali kota yang beredar di pusaran kontestasi Pilgub Riau 2018.

Dari kaca mata politik maraknya nama-nama kepala daerah dalam pusaran Pilgub sebagai sesuatu yang wajar.  Secara personal setiap kepala daerah pasti ingin menaikkan kelas dalam karir politiknya. Direncanakan 171 Pilkada, 17 di antaranya merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan 11 di antaranya akan melahirkan pemimpin baru karena petahana tidak lagi maju. Provinsi Riau salah satu dari petahana yang masih mencalonkan diri dan diprediksi akan bertanding sengit dengan bupati, wali kota.

Peluang kepala daerah tingkat kabupaten dan kota yang memiliki segudang prestasi punya kans besar menang. Pertanyaanya apakah kepala daerah yang berniat naik kelas, sentuhan tangannya sudah terbukti mengukir prestasi, sehingga patut dibanggakan untuk dijadikan pilihan. Tren baru, naik level atau naik kelas dari Bupati, Wali Kota, seakan sudah diturunkan melalui demokrasi di Riau, sejak Pilkada langsung. Tercatat, Rusli Zainal berangkat dari Bupati Inhil, kemudian Annas Ma’mun dari Bupati Rohil.

Faktor pengalaman dan kemampuan mengelola pemerintahan dari skala kecil, kabupaten, provinsi, salah satu diantara pertimbangan masyarakat memilihnya, disamping jelas secara basis dukungan di daerah asal Bupati, Wali Kota menjadi lumbung mendulang suara. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, salah satu kunci Jokowi memenangkan pemilihan presiden tahun 2014,  terletak pada rekam jejak telah memimpin Kota Surakarta dan DKI Jakarta.

Dalam ilmu politik fenomena “naik kelas” disebut dengan istilah meritokrasi. Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi sebenarnya menunjuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan yang dapat dipakai untuk menentukan suatu jabatan tertentu.

Dan menurut Wikipedia kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin Meritokrasi merupakan tren positif bagi perpolitikan karena akan menggerus oligarki yang mendorong calon kepala daerah bertarung dengan modal uang, transaksional atau kedekatan, bekingan oleh dan dengan penguasa.

Tren demikian jelas belum sepenuhnya muncul di berbagai daerah di Indonesia. Riau selangkah maju ke depan, memberikan contoh politik meritokrasi. Meskipun dengan sistem tersebut faktor lainnya seperti sentimen agama, atau kesukuan, putera daerah dan pendatang masih “terdengar”.

Berdasarkan catatan yang diolah dari media, dari 34 gubernur aktif saat ini, 19 di antaranya pernah memimpin wilayah administrasi tingkat dua, kabupaten atau kota. Sementara itu, hanya sembilan dari 34 wakil gubernur aktif yang pernah menjadi bupati atau wali kota.

Hingga saat ini, sejumlah kepala daerah tingkat dua “berprestasi dan berintegritas” telah mendeklarasikan diri baik yang telah mendapatkan dukungan partai politik (parpol) ataupun yang setakat baru klaim untuk bertarung pada pilkada tingkat provinsi tahun 2018.

Khusus di Riau Wali Kota Pekanbaru Firdaus misalnya, meski belum diketahui akan diusung oleh parpol mana dan apa. Begitupun sederetan nama Bupati M Harris, Yopi Arianto, Syamsuar, dan Suyatno. Lalu, apakah mereka pemimpin kepala daerah yang sudah berprestasi, jawabnya pasti, jika kita tanyakan kepada pendukungnya.

Sebagai gambaran secara nasional Wali Kota Ridwan Kamil dikabarkan di dukung PKB dan Partai NasDem menjadi calon gubernur (cagub) Jawa Barat. Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi Cagub Sulawesi Selatan dan Cawagub Jawa Timur.

Ridwan, Nurdin, dan Azwar Anas pernah meraih penghargaan kepala daerah berintegritas dan berprestasi dari Tempo. Ketiganya juga pernah dianugerahi titel terbaik berkat capaian pemerintahan mereka di sektor pertumbuhan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah, dan indeks pembangunan manusia.

Sementara bagi partai politik mengusung kepala daerah “berprestasi” atau faktor keistimewaan lainnya sejujurnya untuk menyiasati sistem kaderisasi yang jalan di tempat. Jika ,secara personal tiap kepala daerah  ingin menaikkan kelas dalam karir politiknya. Sisi lain yang baik bagi bupati atau wali kota yang memiliki kinerja dan track record yang membanggakan sudah sepantasnya memikirkan rakyat dan wilayah dalam cakupan yang lebih besar.

Tidak dinafikan, dengan menjadi gubernur atau wakil gubernur, akan bisa memberi manfaat lebih. Meski juga ada sisi penting lainnya yaitu adanya kepentingan politik dari partai tempat bernaung kepala daerah yang bersangkutan, untuk pertarungan-pertarungan lebih lanjut seperti pemilu legislatif dan Pilpres.

Dengan banyaknya nama kepala daerah dalam kontestasi Pilgub Riau bermakna banyak bupati dan walikota yang dianggap bagus oleh masyarakatnya atas kinerja dan track record-nya dalam mengelola pemerintahan. Maka regenerasi kepemimpinan di Riau bisa dibilang berhasil terbukti dengan begitu banyaknya kandidat kepala daerah yang bisa dipromosikan untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Publik Riau semakin cerdas dalam menentukan pilihan dengan beredarnya nama-nama sehingga tahu siapa sosok yang dinilai berprestasi membangun negeri. Kendati demikian hak publik untuk tidak memilih atau memilih calon kepala daerah berdasarkan pengalaman memimpin. Sebab yang paling penting sebenarnya komitmen dan kredibilitas. pengalaman memimpin daerah juga tidak menjamin 100 persen keberhasilan atau integritas seorang gubernur, bupati, atau wali kota.

Pasal 7 pada UU 10/2016 tentang Pilkada memuat 19 syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah. Syarat itu mengatur batasan pendidikan, usia, dan status hukum yang tak boleh dilanggar. Namun beleid itu tak mengatur rekam jejak karier yang harus dipenuhi calon kepala daerah. Alasannya, setiap orang dengan beragam latar belakang pekerjaan boleh menjadi pemimpin daerah. Sebab kepala daerah adalah jabatan politik.

Kita tunggu, apakah meritokrasi Pilgub di Riau akan terulang kembali, atau sebaliknya akan berganti peran. Jika Bacagub dari kepala daerah tidak satupun mendapat “perahu” otomatis, akan digantikan sosok kader Parpol misalnya Lukman Edy (PKB), Arsyadjuliandi Rachman (Golkar), Asri Auzar (Demokrat), Rusli Efendi (PPP) dan Edy Tanjung (Gerindra).***
KOMENTAR
Follow Us