Depan >> Opini >> Opini >>

Dr Djonieri SE MBA Ak CA

Mencari Pemimpin Riau yang Visioner

22 November 2017 - 10.08 WIB > Dibaca 462 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Sejatinya pemilihan kepala daerah adalah pesta rakyat untuk mencari pemimpin terbaik, yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Di Riau, kontestasi pemilihan kepala daerah akan dimulai pada tahun 2018. Apakah kontes tersebut akan menjadi jawaban bagi kesejahteraan masyarakat Riau, tentu akan sangat tergantung kepada kualitas calon gubernur yang akan bertarung. Sebagai upaya untuk melihat kualitas masing-masing calon gubernur melalui visi dan misinya, maka Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau Jabodetabek menghelat acara diskusi bertajuk mencari pemimpin Riau yang visioner. Tentu saja, inisiatif ini merupakan bagian dari kepedulian alumni Universitas Riau untuk mencari pemimpin terbaik di negeri yang kaya sumber daya alam tersebut.

Sambil menyeruput kopi, kami bertukar ide tentang sosok pemimpin seperti apa yang diperlukan Riau dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di bidang ekonomi. Pertambahan ekonomi Riau dari tahun ke tahun menunjukkan perlambatan. Jika pertambahan ekonomi Riau 2014-2016 dihitung dengan memasukkan komponen pendapatan minyak dan gas (migas), maka pertambahan tersebut adalah 2,71 persen, 0,22 persen, dan 2,23 persen berturut-turut, sedangkan tanpa komponen migas adalah 5,91 persen, 2,03 persen, dan 3,74 persen berturut-turut.

Jika angka pertumbuhan ekonomi Riau tersebut dibandingkan dengan provinsi lain, maka pertumbuhan ekonomi Riau termasuk rendah. Misalnya, untuk tahun 2014-2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tanpa migas adalah 7,84 persen, 4,64 persen, dan 1,67 persen berturut-turut, Sumatera Selatan tanpa migas adalah 4,70 persen, 4,50 persen, dan 5,03 persen berturut-turut, dan Sumatera Utara tanpa migas adalah 5,23 persen, 5,10 persen, dan 5,18 persen berturut-turut.

Dari data tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Riau dari tahun ke tahun masih di bawah pertumbuhan ekonomi di provinsi lain, kecuali di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Riau lebih tinggi dari Sumatera Selatan dan Sumatera Utara, dan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Riau lebih tinggi dari Kalimantan Timur. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Riau membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membuat terobosan-terobosan bagi kemajuan ekonomi Riau di masa depan. Tidak berlebihan jika keinginan tersebut disandarkan pada pemimpin tertinggi di Riau, Gubernur yang nantinya akan terpilih di tahun 2018.

Untuk menggali ide-ide dari berbagai pihak, termasuk calon gubernur Riau di masa depan, tentang pembangunan ekonomi Riau, alumni Universitas Riau Jabodetabek, melakukan dialog dengan Jon Erizal. Saat ini Jon Erizal adalah Anggota Komisi XI DPR-RI, yang membidangi keuangan. Beliau juga pernah menjadi salah satu calon gubernur Riau. Pemikiran-pemikiran dan ide-ide Jon Erizal kami paparkan dalam tulisan berikut. Pertama, paradigma lama tentang kebijakan fiskal yang berfokus pada pengeluaran harus diubah menjadi paradigma baru yang berfokus pada penerimaan. Oleh karena itu, mencari potensi sumber penerimaan yang baru adalah sebuah keniscayaan. Dengan kata lain, Riau tidak boleh lagi hanya tergantung pada sumber pendapatan minyak dan gas. Selama ini ketergantungan Riau terhadap sumber penerimaan yang berasal dari migas terlalu besar. Misalnya, pada 2014, ketergantungan Riau dari pendapatan migas adalah sebesar 54 persen dari total pendapatan. Ketergantungan ini semakin besar pada tahun 2015, yaitu sekitar 89 persen. Dan pada tahun 2016, ketergantungan Riau terhadap pendapatan migas adalah sebesar 40 persen dari total penerimaan Riau. Ketergantungan terhadap migas akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan pembangunan Riau karena cadangan minyak di Duri dan Minas hanya akan bertahan 12 tahun lagi, jika tidak ada temuan lapangan dan cadangan baru (Riau Pos, 06 Maret 2012).

Kedua, Riau harus membangun tol laut. Pelabuhan Dumai sangat berpotensi dijadikan tol laut berskala internasional, yang akan dapat bersaing dengan pelabuhan Singapura. Pelabuhan Dumai sangat strategis, berada tepat di depan Selat Malaka. Selat Malaka adalah selat tersibuk kedua di dunia setelah selat Hormuz di teluk Persia. Selat Malaka dilewati oleh sekitar 200 kapal per hari, sebulan berarti ada 6000 kapal yang melewati Selat Malaka. Jika pelabuhan Dumai dapat menggaet 50 persen saja dari kapal yang melewati Selat Malaka, maka akan ada sekitar 3000 kapal yang bersandar dalam satu bulan. Sayangnya, antrian di pelabuhan Dumai sebelum bongkar muat barang adalah selama 10 hari. Sedangkan biaya per hari adalah sebesar Rp25 juta untuk kapal kecil. Ini berarti adalah biaya tambahan sebesar Rp250 juta bagi kapal tersebut. Inilah yang menyebabkan pelabuhan Dumai kalah bersaing dengan pelabuhan Singapura.

Dumai memiliki garis pantai sepanjang 234,2 KM. Jika dibandingkan dengan garis pantai Singapura yang hanya 193 KM, maka pelabuhan Dumai sangat berpotensi untuk bersaing dengan pelabuhan Singapura dengan mengambil bagian dari kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Singapura. Pelabuhan Singapura dapat menampung kapal dengan muatan 16000-18000 TEUs. Sedangkan Pelabuhan Dumai hanya dapat menampung kapal dengan muatan 7000 TEUs. Andaikata Pemerintah Daerah Provinsi Riau mau mengembangkan pelabuhan Dumai sama baiknya dengan pelabuhan Singapura, maka akan banyak kapal bersandar di pelabuhan Dumai. Dan ini tentu saja merupakan tambahan penerimaan yang akan masuk ke kas PAD Riau. Tentu saja, untuk mewujudkan pelabuhan Dumai yang berkelas internasional, infrastruktur pelabuhan tersebut harus dibangun dengan sebaik-baiknya, termasuk jalan menuju Dumai harus dibangun dengan baik. Sehingga biaya sandar masing-masing kapal akan menjadi murah dan biaya transportasi menuju pelabuhan juga menjadi kecil.

Ketiga, Riau harus mencari sumber daya yang produktif terlebih dahulu. Paradigma lama terkait penganggaran harus ditinggalkan. Pemimpin daerah jangan berpikir bagaimana menghabiskan anggaran APBN untuk membangun Rumah Sakit, Jalan Tol, dan Jembatan, akan tetapi mereka harus mencari sumber penerimaan terlebih dahulu. Setelah sumber penerimaan itu ada, barulah dibangun hal-hal yang diperlukan, seperti Rumah Sakit, Jalan Tol, dan Jembatan. Hal ini disebabkan sumber pendanaan dari APBN tidak akan mencukupi. Untuk menggali sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan tersebut, misalnya membuat pabrik untuk hilirisasi kelapa sawit, yang akan menghasilkan produk turunan seperti kayu lapis, sabun, dan alat kecantikan.

Keempat, Riau harus punya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD diharapkan dapat menjadi pelaku usaha yang menentukan di daerah. BUMD dapat bekerjasama dengan investor yang mau masuk ke Riau. Misalnya, investor yang akan masuk ke Riau diminta membangun pabrik manufaktur, sedangkan BUMD dapat menyediakan kebutuhan pabrik tersebut, seperti penyediaan kebutuhan alat berat, alat bangunan, dan alat perumahan. Dengan kata lain, pemerintah daerah jangan menjual lapak kepada investor yang mau masuk. Pekerjaan atau proyek yang bisa dikerjakan oleh BUMD, berikanlah kepada BUMD. Sedangkan untuk pekerjaan atau proyek yang tidak bisa dikerjakan oleh BUMD, barulah diberikan kepada investor.

Kelima, Riau harus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM tersebut juga harus dimiliki oleh aparat pemerintah daerah. Misalnya, seorang kepala dinas harus diberikan target capaian pekerjaan. Jika target tersebut tidak tercapai, maka kepala dinas tersebut harus diganti dengan orang lain yang lebih mampu.

Pemimpin Riau di masa depan, haruslah sosok yang inovatif dan mampu menyelaraskan program kerja daerah dengan program kerja yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga terdapat sinergi antar pemerintah daerah dan pusat, yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Riau.***
KOMENTAR
Follow Us