Depan >> Opini >> Opini >>

BAGUS SANTOSO

Ada Apa ASN Mundur?

20 November 2017 - 11.46 WIB > Dibaca 702 kali | Komentar
 
Ada Apa ASN Mundur?

RIAUPOS.CO - BEREDAR kabar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengundurkan diri. Kabar itu semakin menyebar setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Eko Purwanto, dalam wawancara yang di kutip media, mengakui di instansi yang dipimpinnya meski masih kabar kabur ada yang mau mundur.

Itulah kabar berita teriuh hampir dua pekan terakhir, sejak Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan 18 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas.

Proyek yang dikenal sebagai tugu antikorupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dibangun di lokasi bekas Kantor Dinas PU Riau. Terus, di mana letak benang merahnya antara niat mengundurkan diri dengan kasus yang terjadi? Aneh, tetapi itulah faktanya. Menurut Dadang, ASN yang mau mundur memegang jabatan kunci. Karena rasa cemas dan dihantui ketakutan yang luar biasa akibat dampak dari kasus terheboh RTH.

Boleh jadi cemas dan takut sebenarnya hanya sebentar. Tetapi ada faktor lainnya yang turut  mempengaruhi, yaitu soal penghasilan tambahan. Sebagian pejabat pemegang kegiatan ke depan beranggapan akan menemui masa-masa paling suram.

Tersebab Pemprov Riau akan menerapkan single salary system. ASN hanya boleh menerima  pendapatan dari ‎satu sumber. Padahal sebelumnya, seorang pejabat pemegang kegiatan bisa mendapatkan amplop honor dari setiap kegiatan.

Gejala ASN ingin mundur tidak hanya di Riau. Entah gertakan atau gerakan, kabar yang sama juga terdengar di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Pejabat pelaksana proyek ramai-ramai mengajukan pengunduran diri. Langkah ini dilakukan lantaran beban pekerjaan yang dianggap terlampau berat. Di samping karena faktor perkara hukum seperti di Riau, kegiatan yang dilaksanakan berurusan dengan aparat hukum.

Pejabat pembuat komitmen (PPK), pemimpin proyek (pimpro) mengajukan pengunduran diri. Mereka yang biasa terlibat dalam kelompok kerja proyek dan terkait dalam unit layanan pengadaan (ULP).

Bukan lagi rahasia di lingkup instansi, para pejabat pemegang proyek selain bertugas di instansi, juga mendapat tugas tambahan sebagai pejabat proyek dalam kelompok kerja (pokja). Secara teknis juga mengurusi proyek pembangunan, baik fisik maupun pengadaan. Sumber pendapatan bertambah. ‘Amplop’ honor hasilnya jauh lebih gede dibandingkan gaji resminya.

Lain di Riau dan Mojokerto, lain pula kasus yang diberitakan di Jambi. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Dodi Irawan resmi mengajukan pengunduran diri kepada Gubernur Jambi, Zumi Zola. Letak perbedaanya Dodi Irawan yang baru setahun menjabat mundur dari jabatan bukan karena was-was berurusan dengan aparat hukum. Melainkan karena sadar diri merasa tidak mampu mengemban tugas yang diamanahkan di pundaknya. Dodi Irawan secara ksatria mengaku tidak mau memaksakan diri - karena khawatir target program yang dicanangkan gagal gara- gara kinerjanya kurang baik.

Sementara di Kabupaten Kampar, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dipersilakan mengundurkan diri dari jabatannya. Di awal masa jabatannya, Bupati Azis Zaenal mengultimatum semua ASN, pimpinan OPD harus punya kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja, namun juga harus paham mampu melihat titik kelemahan serta tahu mengatasinya.

Azis Zaenal yang punya latar belakang pengusaha menaruh harapan dengan ASN andal dan mumpuni akan membawa keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan tepat guna bagi masyakat.

Fenomena keinginan mundur ASN terutama yang memegang peranan PPK atau Pokja-ULP menggambarkan situasi dan kondisi bekerja serta pengakuan dari sejumlah ASN karena merasa dalam posisi dilematis.

‎Meski kegiatan proyek sudah dilalui sesuai prosedur. Namun dalam perjalanan banyak pihak yang kurang puas atau memainkan proyek. Banyak oknum turut memperkeruh suasana. Jika sudah demikian, maka pejabat penanggungjawab menjalankan tugas membubuhkan tanda tangan, ikut terseret pada pusaran perkara hukum. Pada situasi demikian, maka muncul kalimat biarlah tidak memegang jabatan atau cukup jadi staf dari pada memegang jabatan dan kegiatan tetapi di belakang hari menyusahkan, terseret pasal tindak pidana penyelewengan.

Dulu, pimpro, PPK, pokja, sebuah jabatan yang jadi rebutan. Peminatnya sama banyak seperti  saat mengikuti asessment untuk memenuhi syarat menduduki jabatan.

Jika benar ASN mengundurkan diri, sementara proses pelaksanaan kegiatan mepet waktu, maka peluang kegagalan kegiatan sudah di depan mata. Selanjutnya apa yang didambakan masyarakat untuk menikmati infrastrukur jalan, jembatan, bangunan fisik lainnya bakal semakin sulit diwujudkan. Belum lagi faktor klasik rendahnya kinerja jajaran di setiap OPD.

Kecemasan yang paling mendalam yang dihadapi bukan hanya ASN tetapi semua abdi negara, tatkala berurusan dengan oknum penegak hukum. Banyak kejadian oknum aparat penegak hukum yang tertangkap dan diproses hukum, karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya dijadikan kedok untuk pemerasan. Ada Istilah jika sudah berurusan akan dianalogikan menjadi ‘kartu ATM’ berjalan.

Namun, tidak sepatutnya ada kecemasan dan kekawatiran yang berlebihan. Zaman sudah berubah, semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya secara benar.

Sudah banyak contoh kasus oknum penegak hukum yang terjerat hukum. Oknum wartawan dan oknum LSM terjebak pusaran perkara karena ulahnya. Maknanya, siapapun tidak ada yang kebal hukum serta beban mental karena dosa. Apapun perbuatan yang tidak benar, akan menanggung risiko besar bila bermain-main dengan profesi atau jabatannya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak kompromi dengan ulah para oknum jaksa nakal. Terbukti, sepanjang semester pertama 2016, sebanyak 106 oknum jaksa telah dihukum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010. Karena diduga terbukti melanggar kode etik atau melakukan tindakan indispliner. Menurut Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan M Jasman Panjaitan, pelanggaran indisipliner yang kerap dilakukan para jaksa, didominasi persoalan penyalahgunaan wewenang, perbuatan tercela dan perdata. Di antaranya kasus pemerasan sampai pelepasan tahanan.

Khusus kasus RTH di Riau, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta mengatakan bahwa tidak perlu kawatir dan takut. Penegakan hukum tidak asal menghukum. ASN yang bekerja dengan benar dan tidak melakukan kesalahan, apalagi yang menjurus pada korupsi. Karena, Kejati adalah mitra pemerintahan. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka bukan tanpa sebab, di sana sudah ditemukan adanya perbuatan yang menurut kacamata hukum salah dan punya unsur pertanggung jawaban pidana.

Sugeng Riyanta menjelaskan, tidak semua orang yang melakukan perbuatan itu salah kemudian dihukum. Jika ada alasan pembenar, pemaaf tidak akan terseret. ASN yang menjalankan perintah atasan, kepepet karena diancam atau untuk membela diri.

Maka tidak perlu cemas dan ketakutan, apalagi setelah diketahui tidak melakukan sesuatu yang salah. Orang yang melakukan kesalahan saja tidak serta merta dihukum, karena harus ada pertanggung jawaban pidananya.

Maka rasanya kita semua dimanapun yang mengabdikan diri kepada negara tidak perlu takut dan cemas, jika masing- masing menjalankan tugas dan kewajiban taat aturan dan menjunjung tinggi norma kebenaran. Dan yang terpenting jika selama ini apa yang dikerjakan menyerempet kesalahan maka saatnya menyadari menuju lebih baik, saling mengingatkan  serta meluruskan.

Semoga rasa cemas dan takut itu berangsur sirna seiring semua pihak berubah berbenah diri demi kemajuan dan kejayaan negeri. Amin.***
KOMENTAR
Terbaru
Ahok Akan Sampakan Bukti Istrinya Selingkuh

Rabu, 21 Februari 2018 - 02:17 WIB

Retail Sales Daihatsu Januari 2018 Tembus 15.896 Unit

Rabu, 21 Februari 2018 - 01:56 WIB

 18 Tahun Hino Ranger Jadi Market Leader di Indonesia
KFC Tutup Ratusan Restorannya

Rabu, 21 Februari 2018 - 01:16 WIB

BUMN Proyek Infrastruktur Dapat Ancaman

Rabu, 21 Februari 2018 - 00:58 WIB

Follow Us