Depan >> Opini >> Opini >>

BAGUS SANTOSO

Bila Parpol Jadi ’’Perahu’’ Sewaan

6 November 2017 - 10.36 WIB > Dibaca 475 kali | Komentar
 
Bila Parpol Jadi ’’Perahu’’ Sewaan


RIAUPOS.CO - Apapun kabar pemberitaan tentang partai politik (parpol), di masa sekarang, kesannya kurang mendapat tanggapan simpatik. Boleh dikatakan hanya menjadi sesuatu menarik bagi elite partai.


Survei P2P-LIPI menunjukkan bahwa tingkat kedekatan masyarakat kepada partai demikian lemah. Hanya 5 persen responden yang menyatakan sangat dekat dengan partai, sementara 60 persen responden menyatakan tidak dekat sama sekali dengan partai manapun.

Temuan survei ini mempertegas kembali temuan yang sama dari survei dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Kedekatan yang demikian lemah tak pelak adalah dampak dari kepercayaan yang lemah.

Sebutan parpol semakin buruk, tak sedap di dengar. Manakala pemimpin, pengurus parpol banyak terseret kepusaran hukum. Parahnya kalau berhadapan dengan kasus demikian, parpol mengambil sikap tidak ambil tahu alias cuci tangan.

Di momentum berbeda, bila ada tokoh yang sedang naik daun, meraih prestasi, parpol bangga dan serta merta menyatakan sebagai kader hebat yang lahir dari partainya. Namun jika terkena masalah kurang baik, tersangkut perkara pidana, maka dengan enteng parpol menendang dan menyebut sebagai tindakan pribadi. Parpol tidak ikut cawe-cawe.

Kabar tak sedap terhadap parpol juga tercium setiap ada helat pilkada. Calon kepala daerah yang memiliki kekuatan uang dengan mudah mendapatkan parpol sebagai kendaraan untuk meraih kursi gubernur, bupati. Parpol berubah peran hanya menjadi penyedia jasa rental atau jual beli ‘’kendaraan’’.

Siapapun Anda meski bukan kader partai, bisa dengan mudah menunggangi parpol tanpa harus menempuh penjenjangan dalam struktural partai. Anda bisa langsung tancap gas asal mampu membayar harga rental atau membeli sekalian.

Hitungan yang dipakai oleh para elite parpol, hanya dengan kata, wani piro. praktek transaksional ini sudah menjadi rahasia umum. Apakah berlaku bagi semua parpol, jawabannya di relung hati bukan pada mulut dan pernyataan di media.

Di musim pemilu, mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, tak terlepas dari ‘’duit’’ dengan kiasan ‘’mahar’’ dan oleh elite parpol dikemas dengan sebutan biaya politik. Maka parpol berubah sebagai gudang komoditas untung rugi, barang dagangan bisa di rental dan juga diperjual belikan.

Maka siapapun Anda, bisa menggunakan parpol, asalkan cocok harga, angkat itu barang. Uang jadi ukuran, emas intan berlian menjadi penentu jabatan. Lirik lagi perjuangan yang sangat terkenal, yaitu Maju Tak Gentar Membela yang Benar. dipelesetkan Maju Tak Gentar Membela yang Bayar.

Di musim pilkada serentak, samar tapi terdengar, asal deal antara elite partai dengan calon pejabat, gubernur, bupati dan wali kota, jika berani menyodorkan angka tertinggi. Uang akan jadi penentu utama, persoalan lainnya diketepikan, tentang ideologi itu dibicarakan belakangan, terkait program kerja itu bisa dirundingkan.

Betul, apa yang dikatakan Dr Rizal Ramli, tokoh yang pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan zaman Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa parpol itu bagaikan taksi sewaan. Mematok angka kelewat tinggi, tarif atas. Masih manusiawi perusahaan taksi di Jakarta, masih ada yang pasang tarif bawah.

Menurut Rizal menteri yang diangkat lalu diberhentikan oleh Presiden Jokowi bahwa parpol tidak ubahnya sebagai kendaraan sewaan. Tidak punya peran apa-apa, tapi justru transaksi capital dan uang yang berkembang. Maka yang terjadi kemudian, tokoh- tokoh yang dipilih tidak mencerminkan aspirasi dan jauh dari yang di idam-idamkan.

Siapapun Anda, apalagi termasuk golongan kaya raya, punya jaringan bisnis legal atau ilegal, dikocek ada uang recehan Rp100 miliar-Rp500 miliar saja, dijamin dan pasti akan ada parpol yang mau mendekati bahkan mengejar. Plus diberikan layanan special jadi pengurus inti serta di dukung untuk maju menduduki jabatan politis.

Terus terang saya pelaku politik juga pendiri cikal bakal salah satu parpol di Riau, tetapi saya tahu diri belum bermimpi menjadi ketua parpol apalagi merebut kursi gubernur.

Elite pusat akan menepikan kader dan lebih mengutamakan sosok siapa berkuasa serta tak peduli asal usulnya yang penting memegang jabatan. Maka di partai saya bernaung, sudah dua periode ketua setingkat provinsi diberikan kepada tokoh yang menjabat kepala daerah.

Menurut peneliti politik LIPI Firman Noor bahwa cara pandang politik sekarang adalah kekuasaan yang berujung pada uang. Persepsi di politik adalah mencari nafkah. Menyalurkan keinginan di sembarang tempat-tempat strategis.

Masa sekarang dikatakan Firman yang juga dosen ilmu politik UI, orang tidak punya tambang emas atau minyak, tetapi menjadi pimpinan partai bisa lebih kaya dibandingkan pengusaha tambang emas atau minyak. Karena nilai transaksi lebih besar, dibandingkan dengan ekplorasi emas atau minyak.

Kalau yang didukung menang dan berkuasa, maka tambang emas dan minyak bisa dimiliki oleh yang berkuasa dan mendukungnya. Itulah realitasnya politik di Indonesia.

Sehingga jangan berharap kemunculan pemimpin bijak berwibawa. Justru banyak muncul wajah-wajah bermasalah bahkan bisa mendatangkan bencana.

Sememang, pemilihan secara langsung memunculkan figur yang ‘’tajir’’ menjadi jauh lebih penting ketimbang partai. Hal sama juga pada pilihan legislatif.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto mengingatkan partai politik supaya tidak menjadi ‘’perahu sewaan’’ yang digunakan pihak eksternal partai untuk menjadi pemimpin, baik level eksekutif ataupun level legislatif. Tetapi apakah ini di dengarkan oleh elite parpol?

Jika parpol dijadikan kendaraan rental, maka hakikatnya sudah mereduksi peran dan fungsi parpol yang sejatinya sebagai wadah untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa.

Parpol tidak selayaknya hanya menjadi ‘’perahu sewaan’’ menerima bayaran oleh pihak pemodal untuk meraih kekuasaan. Idealnya parpol harus menjadi tempat untuk mencetak calon-calon pemimpin bangsa.

Berdasarkan data minimnya kader partai yang menjadi calon kepala daerah di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2017, seharusnya menjadi evaluasi dan introspeksi bagi parpol.

Bahwa diakui atau tidak oleh elite parpol proses kaderisasi partai belum berjalan maksimal, sehingga banyak kader partai yang elektabilitasnya rendah. Militansi kader parpol sudah jelas teruji, namun militansi tidak bertaji jika di adu dengan non kader yang memiliki segudang ‘’susu’’ dan ‘’mesiu’’.

Sebenarnya, kondisi di mana kurangnya kader partai berjibaku, merupakan akibat dari tidak berjalannya kaderisasi. Parpol minim kader berkualitas yang layak dimajukan ke arena kompetisi politik. Begitupun saat partai memiliki kader berkualitas tetapi minim ‘’isi tas’’ akhirnya kandas.

Parpol semestinya bertindak sebagai tempat penggodokan calon para pemimpin bangsa, tidak hanya sebagai ‘’perahu yang bisa disewa’’. Untuk menjadi tempat penggodokan, parpol perlu memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasi.

Parpol perlu mendemokratisasi diri. Berbagai praktik nepotisme yang sekarang banyak terjadi harus dihentikan. Jangan heran, di ranah politik-lah, anak, isteri, menantu karib kerabat menguasai struktur pengurus parpol dan puncaknya menguasai gedung DPRD, DPR RI.

Kegiatan-kegiatan seperti pendidikan politik, sekolah partai, kaderisasi secara berjenjang, dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan integritas kader baru sekadar bumbu penyedap lagu rindu.

Rasanya patut, jikalau ada rasa was-was, demokrasi telah membawa dan berpihak kepada paham kapitalisme. Bahkan jauh sebelumnya demokrasi telah di evaluasi oleh para filsuf.

Leslie Lipson, dalam dilema demokrasi menyatakan bahwa demokrasi cenderung menempatkan orang-orang bodoh ke tampuk kekuasaan.

Didasarkan pada konsep bahwa hanya sebagian kecil manusia yang mampu memimpin. Bahwa benar seni pemerintahan memerlukan seseorang yang ahli dan mengerti secara teknis mengenai pemerintahan. Bukan sekadar punya modal segudang uang dan berpengalaman sebagai preman jalanan.***
KOMENTAR
Terbaru
Serunya Game Tiang Listrik, Sesulit KPK Tangkap Setya Novanto
BPJS TK Gelar Pasar Murah dan Donor Darah

Sabtu, 18 November 2017 - 21:00 WIB

Uang Sayembara Tangkap Setnov Akhirnya Disumbangkan

Sabtu, 18 November 2017 - 20:45 WIB

TNI-Polri Banjir Pujian usai Berhasil Bebaskan Sandera di Papua
Politikus Golkar Ini Sebut Setnov Sebenarnya Sudah Siap Ditahan, tapi...
Follow Us