Tragedi Kemanusiaan, PBB di Mana?

8 September 2017 - 12.34 WIB > Dibaca 833 kali | Komentar
 

Eskalasi konflik di Rakhine kembali terjadi. Dalam sepekan terakhir tercatat 400 warga minoritas etnis Rohingya tewas di tangan militer Myanmar, sementara 38.000 lain mengungsi ke Bangladesh. Ini kelanjutan dari ledakan kekerasan pada 2012 dan 2016, dan ketegangan di Rakhine telah berlangsung lebih lama. Rentetan kekerasan terhadap muslim Rohingya pada dasarnya sudah memenuhi definisi untuk disebut pembersihan etnis dalam pengertian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang genosida.

Tapi di mana PBB? Mengapa diam dan membiarkan semua terus terjadi? Padahal Pasal 2 konvensi menyatakan genosida berarti perbuatan dengan tujuan menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, sebuah bangsa, etnis, ras, dan kelompok agama dengan cara membunuh atau membatasi hak-hak dan kebebasan mereka. Konvensi ini juga menyebutkan, di bawah mandat Pasal 6 dan 8 Piagam PBB 1945, PBB mempunyai tanggung jawab melakukan tindakan untuk melindungi sebuah populasi dari genosida dan kejahatan kemanusiaan lain. Salah satu prosedurnya melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.

Namun, dalam kasus krisis Rohingya di Rakhine, PBB secara kelembagaan hanya mengeluarkan dua kali resolusi. Pertama, resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor S/2007/14 pada 12 Januari 2007. Kedua, resolusi Dewan HAM PBB tentang tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada 26 Maret 2017. Meski PBB mengirim tim pencari fakta pada Januari 2017 setelah eskalasi konflik pada 2016, tetapi dua resolusi PBB itu belum berhasil memecahkan persoalan. Korban terus berjatuhan.

Tragedi kemanusiaan yang lagi-lagi menelan nyawa warga Rohingya bermula saat militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine, Sabtu (12/11/2016). Aksi militer itulah yang berakhir menjadi bentrokan. Pihak militer Myanmar menuding kaum Rohingya yang menyerang terlebih dulu. Meski demikian, aktivis HAM seluruh dunia mengecamnya sebagai “tindakan cuci tangan” saja.

Ternyata mekanisme melalui PBB untuk menyikapi krisis Rohingya di Rakhine masih sama bertele-telenya dengan konflik Rwanda. PBB masih terjebak rumitnya mekanisme pengambilan kebijakan. DK PBB yang secara langsung mendapat mandat Piagam PBB untuk melakukan aksi, sampai memberi sanksi dalam konflik kemanusiaan, masih terjerat kepentingan nasional anggota tetapnya. Resolusi DK PBB 2007 yang memutuskan perhatian khusus pada konflik kemanusiaan di Rakhine gagal karena tidak mendapatkan kesepakatan dari seluruh anggota DK PBB.

Tercatat dalam rilisan rapat DK PBB bernomor S/PV.5619 pada 12 Januari 2007, Inggris, AS, Perancis, Belgia, Ghana, Italia, Panama, Peru, dan Slovakia menerima resolusi tersebut; Cina dan Rusia memveto; Afrika Selatan menolak; sedangkan Indonesia, Qatar, dan Republik Kongo abstain. Kita sesalkan juga mengapa Indonesia harus abstain. Harusnya menerima resolusi tersebut.  

Dalam mekanisme pengambilan di DK PBB, sebuah resolusi diterima dan dapat dilaksanakan bila terdapat sembilan negara yang menyetujui. Tapi, dengan ada veto dari Cina dan Rusia sebagai anggota tetap DK PBB, status resolusi ini diblokir. Veto kedua dalam resolusi ini menjadi veto ganda (diveto dua negara sekaligus) pertama sejak 1989 dalam sidang Dewan Keamanan PBB.  

Cina beranggapan konflik itu soal internal negara itu sendiri. Jadi tak perlu melibatkan dunia. Astaga..korban berjatuhan dengan sadis masih dikatakan konflik internal? Artinya dunia tak bisa lagi berharap pada PBB untuk menghentikan ini semua. Haruskah negara-negara yang peduli mengirimkan angkatan perangnya menghentikan kebengisan yang menjijikan itu? Jika PBB terus diam maka waktu akan jadi saksi warga Rohingya punah ditelan maut atau muncul pasukan ‘swasta” di luar PBB yang akan menghentikannya.***


KOMENTAR
Terbaru
KPU Sebut Tak Ada yang Salah

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:48 WIB

Anjurkan Kampanye Negatif, Tapi Haramkan Black Campaign
Kepenghuluan Dukung Inovasi Desa

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:30 WIB

Biar Golput Tak Banyak, Lomba Cipta Lagu Pemilu pun Digelar
Mengenali  Politisi Spanduk

Senin, 15 Oktober 2018 - 15:12 WIB

Follow Us