Depan >> Opini >> Opini >>

Abdul Wahid Pemerhati Pemilu

Kursi untuk Cagubri

30 Agustus 2017 - 10.53 WIB > Dibaca 438 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Genderang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap tiga tahun 2018 akan sudah ditabuh, dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, sosialisasi sudah dimulai pada Juni 2017 dan  pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada tahun 2018 akan digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada ini diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Di Provinsi Riau akan dilakukan Pilkada Gubernur Riau dan Pilkada Bupati Indragiri Hilir. Walau hanya dua Pilkada yang akan digelar di Provinsi Riau, namun pesta rakyat ini akan melibatkan seluruh masyarakat Riau dalam menentukan nakhoda Negeri Lancang Kuning untuk periode 2018-2023.

Banyak sudah baleho wajah-wajah yang bertebaran di setiap sudut dan persimpangan sepanjang  jalan dari Kota Pekanbaru sampai ke parit-parit di Indragiri Hilir, ibarat parade berjejer dengan berbagai ukuran dan warna, ditambah pula dengan untaian kata-kata berisi slogan dan janji-janji tak ketinggalan menghiasi baleho. Semua itu bagian dari promosi para tokoh yang berkeinginan untuk menjadi Calon Gubernur Riau (Cagubri)  di Pilkada 2018 dan tidak satu pun dari baleho itu yang menyatakan ingin menjadi Wakil Gubernur (Wagubri). Mereka berasal dari banyak kalangan, mulai dari para pejabat yang masih aktif, pejabat yang sudah purna tugas, anggota DPR RI, dan  angggota DPD RI.

Fenomena banyaknya baleho menjelang digelarnya Pilkada adalah merupakan efek dari adanya pemilihan langsung, masyarakat pemilih sudah tidak  asing  lagi  dengan pemandangan yang demikian. Karena tahapan Pilkada belum dimulai semua orang masih bebas untuk membuat dan memasang baleho-nya, aturan main belum ada, sehingga wajar mereka yang punya niat dan duit akan memajang baleho sebanyak mungkin dan menjangkau sejauh mungkin hingga ke pelosok negeri.

Namun apakah baleho saja sudah cukup untuk melenggang maju menjadi Cagubri, kalau untuk sekedar mengangkat popularitas mungkin bisa, agar menjadi tokoh yang paling populer menurut survei sebagai calon gubernur. Akan tetapi secara aturan pemilu jumlah baleho tidak masuk dalam persyaratan kelengkapan administrasi pendaftaran Cagubri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau.

Hanya ada dua jalan untuk mewujudkan mimpi menjadi Cagubri tersebut, pertama jalur Parpol sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang  Pasal 40 ayat 1,  Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Ada pun jumlah kursi di DPRD Riau berjumlah 65 buah, berapa kursi yang diperlukan untuk bisa maju menggunakan jalur ini, 20 persen dari 65 kursi DPRD Provinsi Riau berarti 13 kursi dikuasai barulah kenginan untuk menjadi Cagubri itu bisa diwujudkan. Kalau tidak maka baleho yang sudah bertebaran itu hanya akan menjadi saksi bisu belaka.

Parpol apa saja pemilik 65 kursi ini, ada 10  parpol yang meraih kursi di DPRD Riau pada Pemilu 2014 lalu. Parpol itu sesuai urutan perolehan kursi adalah, Partai Golkar, 14 kursi, memenuhi persyaratan, PDIP, 9 kursi, kurang 4 kursi. Demokrat, 9 kursi, kurang 4 kursi, Gerindra, 7 kursi, kurang 6 kursi, PAN, 7 kursi, kurang 6 kursi,  PKB, 6 kursi, kurang 7 kursi, PPP, 5 kursi, kurang 8 kursi, PKS, 3 kursi, kurang 10 kursi, Nasdem, 3 kursi, kurang 10 kursi, dan Hanura, 2 kursi, kurang 11 kursi. Dari 10 parpol itu hanya Partai Golkar yang bisa melengang sendiri untuk mengusung Cagubri pada Pilkada 2018 nanti, karena sudah memenuhi syarat minimal 13 kursi. Sedangkan yang sembilan parpol lagi tidak bisa mengajukan calon sendiri, akibat kursinya kurang dari 13 kursi, untuk maju mereka harus berkoalisi dengan parpol lain.

Alternatif  yang kedua adalah jalur independen, pada Pasal 41 ayat 1 Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan, pada huruf  b provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen (delapan setengah persen). Jumlah pemilih di Provinsi Riau yang terakhir sebanyak 4.206.308 pemilih, berarti harus punya dukunga  fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah  357.706 pemilih yang merupakan 8,5 persen dari 4.206.308 pemilih.

Khusus untuk jalur independen belum pernah digunakan dalam sejarah Pilkada Gubernur Riau selama ini. Karena mengumpulkan dukungan sejumlah itu bukanlah perkara mudah harus memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat 3,  yaitu Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.

Selama ini hanya jalur parpol yang digunakan oleh para kandidat untuk menjadi Cagubri dan bertarung dalam pilkada,  kalau itu terjadi kembali pada Pilkada 2018 nanti, secara hitung-hitungan jumlah parpol yang mempunyai kursi di DPRD Riau. Maka pasangan Cagub dan Cawagub yang akan bertarung maksimal hanya ada empat pasangan, dengan catatan Partai Golkar maju sendiri tanpa berkoalisi dan 9 partai lainnya melakukan koalisi dalam mengusung calon.

Namun hal itu juga kecil kemungkinan terjadinya, karena untuk berkoalisi bukanlah sesuatu yang mudah, banyak aspek yang harus disatukan, apalagi kalau ada aksi borong partai oleh salah seorang calon, yang berpuncak pada pertarungan head to head dua pasangan calon saja. Ini tentu sangat merugikan masyarakat pemilih, karena tidak ada calon alternatif dalam menentukan pilihan.

Kerja keras para tokoh yang baleho-nya sudah terpampang di sepanjang jalan, kiranya sangat menentukan, apakah mereka berhasil meyakinkan parpol pemilik kursi untuk berkoalisi mengusungnya dalam Pilkada 2018 nanti atau tidak. Jangan hanya sibuk memasang baleho dengan jargon-jargon yang menggiurkan masyarakat, tapi usaha sesungguhnya terlupakan, yaitu mendapatkan kursi sebagai kendaraan politik agar dapat berlayar maju sebagai Calon Gubernur Riau di Pilkada 2018 nanti. Sudah menjadi hukum alam untuk mendapatkan kursi harus dengan kursi juga. “Kursi… ya… kursi….”.***
KOMENTAR
Terbaru
Jamkrida Bukukan Jaminan Kredit Rp1,164 Triliun

Sabtu, 26 Mei 2018 - 11:16 WIB

PGN Buka Bersama PWI Dumai

Sabtu, 26 Mei 2018 - 10:50 WIB

Asal Bukan Real

Sabtu, 26 Mei 2018 - 10:46 WIB

Perkembangan RAPP Tak Terlepas dari Dukungan Masyarakat
Revisi UU ASN Masih Menggantung

Sabtu, 26 Mei 2018 - 10:43 WIB

Follow Us