Depan >> Opini >> Opini >>

Ilham M Yasir Komisioner KPU Provinsi Riau Divisi Hukum dan Pengawasan

Bola Salju dan Kodifikasi UU Pemilu

29 Agustus 2017 - 13.56 WIB > Dibaca 1191 kali | Komentar
 
Bola Salju dan Kodifikasi UU Pemilu

RIAUPOS.CO - PAGI dini hari akhir pekan ketiga Juli 2017 lalu, akhirnya Undang-Undang Pemilu disahkan. Sempat dibumbui aksi walk out dari 4 fraksi di Senayan; Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN, beleid pemilu diketok melalui suara aklamasi: “setuju...!” di paripurna DPR pagi itu (21/7). Pekan ini (28/8), genap sepekan UU No. 7/2017 tentang pemilu —dasar pemilu serentak 2019— efektif berlaku.  

Sebelumnya, undang-undang ini resmi diteken Presiden pada 15 Agustus 2017, dan jadi semacam kado spesial Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-72. Karena satu hari jelang ulang tahun, tepatnya 16 Agustus 2017 undang-undang ini resmi diundangkan melalui Lembaran Negara tahun 2017 No. 182. Dan, pada Senin 21 Agustus 2017 undang-undang ini mulai berlaku efektif.

Konstitusional Pemilu Serentak
Adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 atas uji materi UU No.42/2008 yang memutuskan pemilu diserentakkan sebagaimana maksud para perumus perubahan UUD 1945 saat memasukkan Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E, khususnya ayat (1).

Menurut MK dalam pertimbangannya, saat ini pelaksanaan pemilu presiden setelah pemilu legislatif tak memperkuat praktik sistem presidensial. Begitu pula, koalisi yang dilakukan oleh partai politik ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden trennya juga tidak mengarah pada penguatan sistem presidensial. Tak jarang, koalisi partai yang kalah cenderung bertingkah di parlemen dengan gaya legislator yang menganut sistem parlementer.

Setidaknya, pengalaman itu dapat diikuti saat periode ke-2 pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 - 2014. SBY yang nyaris dapat dukungan full time dari koalisi gemuk partai pengusung, tapi di perjalanan tampak babak-belur saat berkali-kali dihajar hak angket Bank Century.

Begitu pula, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Di awal pemerintahannya harus berhadapan dengan partai-partai yang tak mengusungnya di Pilpres 2014. Koalisi yang dimotori Gerindra, PKS, PAN, Cs yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) langsung mengambil langkah progresif. Berkali-kali KMP mengancam meng-impeach pemerintahan Jokowi-JK, akibat pemerintahannya dinilai tak prorakyat.

Balik lagi bahasan kita ke pemilu serentak. Dari sisi penafsiran sistematik, MK berpendapat apabila ditelusuri lebih dalam, makna asli yang dimaksud oleh perumus perubahan UUD 1945 adalah pemilihan umum untuk DPR, DPD,  presiden dan wakil presiden. Selaras dengan apa yang disampaikan Slamet Effendy Yusuf, salah seorang anggota tim perumus perubahan UUD 1945 (1999-2002), yang memberikan kesaksiannya di persidangan di MK, saat itu.

Terlepas putusan MK itu tak serta-merta bisa dilaksanakan di pemilu 2014, mengingat dekatnya tahapan pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 dan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 ketika itu, putusan yang dimohonkan Effendy Ghazali dan koalisi masyarakat sipil setidaknya memacu sejumlah kalangan menggiatkan kajian akademis.

Kodifikasi UU Pemilu
Perkumpulan pemilu untuk demokrasi (Perludem) yang sejak sebelum adanya uji materi UU No42/2008, sudah fokus mendesain usulan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dapat disimak dari sejumlah hasil kajian ilmiah lembaga ini sejak 2011. Ketika evaluasi pelaksanaan pilkada gelombang I (2005-2010) dinilai belum memberikan dukungan yang signifikan dalam menghasilkan pemerintahan daerah yang kuat dan stabil. Justru yang muncul pada waktu itu, helat pilkada sangat berserakan sehingga membuat energi bangsa ini benar-benar terkuras. Belum lagi konflik ikutan yang mengiringi setiap pelaksanaan pilkada tersebut.

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 sebenarnya jadi pemantik sejumlah kalangan melakukan kembali kajian beberapa regulasi pemilu. Mulai dari UU No. 8/2012 tentang pemilu legislatif, UU No. 42/2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak hanya regulasi pelaksanaan pemilu saja, tapi regulasi penyelenggara pemilu juga harus didorong untuk disatukan. Yaitu UU No. 15/2011 tentang penyelenggara pemilu. Bahkan, Perludem dan kalangan pakar seperti Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso juga mengusulkan terkait pilkada yang masih jadi bagian UU No. 32/2004 tentang pemerintah daerah juga harus disatukan.

Sasarannya, menyatukan seluruh perundangan terkait pemilu yang berserakan dalam satu buku. Malah arahnya ke arah pengkodifikasian undang-undang pemilu dalam satu naskah induk. Sehingga tumpang-tindih dan kerancuan norma di antara regulasi pemilu tidak terjadi lagi.

Langkah ini, tercatat, pertama kali dilakukan oleh Perludem begitu keluar putusan MK, atau setidaknya sebelum pemilu 2014. Perludem menyatukan seluruh perundang-undangan terkait pemilu dalam satu naskah yang mereka namakan “Kodifikasi Undang-Undang Pemilu”.

Selanjutnya di 2015 disusul oleh Kemitraan yang mengumpulkan para akademisi dan kalangan koalisi masyarakat sipil. Sumbangan mereka dalam bentuk naskah akademis rancangan undang-undang pemilu. Kemudian setahun berikutnya 2016 disusul oleh koalisi perempuan yang juga mengusulkan dalam bentuk naskah akademis rancangan undang-undang pemilu.

Barulah terakhir usulan pemerintah. Melalui Kemendagri pada akhir 2016 resmi mengusulkan naskah akademis rancangan undang-undang pemilu ke DPR. Jika Perludem, Kemitraan dan koalisi perempuan memasukkan pilkada dalam naskah usulan mereka. Maka tidak demikian halnya dengan pemerintah, yang justru mengeluarkan pilkada dalam naskah rancangan undang-undang pemilu usulannya.

Sementara Perludem, Kemitraan dan Koalisi Perempuan tetap beranggapan, pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Para perumus perubahan UUD 1945 pada pembahasan Bab VIIB tentang Pemilihan Umum UUD 1945, amandemen ketiga menyatakan,  pemilu meliputi juga pilkada. Tafsiran ini didasari mengenai makna “gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis” pada Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, adalah pemilu sebagaimana dimaksud para perumus UUD 1945.

Memang, saat pembahasan Pasal 18 ayat (4) itu belum dibahas makna “dipilih secara demokratis” secara terperinci. Karena pembahasan Bab VI tentang Pemerintah Daerah dilakukan sebelumnya, yaitu pada pembahasan amandemen perubahan kedua. Atau sebelum bab terkait pemilu dibahas oleh para tim perumus.

Namun demikian pemerintah tetap bersikukuh. Pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilu. Konsekuensinya harus dikeluarkan dari dalam naskah rancangan undang-undang pemilu serentak. Pandangan seperti itu biasanya didasari pada pandangan bahwa perintah dalam UUD 1945 harus tertulis jelas dan lugas. Tanpa perlu ditafsirkan lagi atau dimaknai sebagai —original intens— dari UUD.

Meskipun demikian, sebenarnya jika ditilik lebih dalam lagi, asas-asas umum pemilu sebenarnya semua sama. Tak ada bedanya antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Tak terkecuali juga pilkada. Asas pemilunya sama yaitu:  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Penyederhanaan Pemilu
Terakhir terlepas dari berbagai pembahasan kepemiluan, tujuan yang hendak disasar adalah bagaimana mewujudkan pemilu yang sederhana.

Penyederhanaan itu baru bisa terwujud, jika niat kita memang benar-benar ingin mewujudkan penyederhanaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Sehingga mimpi kita suatu hari nanti, adalah bagaimana bangsa ini hanya akan fokus menghelat 2 kali pemilu saja dalam setiap 5 tahunan. Selain menghemat beban biaya anggaran, pelaksanaan pemilu yang sederhana diyakini akan mengatasi masalah kebosanan pemilih datang ke TPS. Karena terlalu dijejali banyaknya jenis dan waktu pemilu selama ini. Semoga.***
KOMENTAR
Terbaru
KUA-PPAS APBD 2019 Disepakati Rp2,2 T

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:50 WIB

Kembangkan IKM Melalui Inovasi Kemasan Produk

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:43 WIB

Laporkan jika Drainase Tersumbat

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:38 WIB

Warga Minta Jalan Cipta Karya di Aspal Total

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:37 WIB

Pembangunan Sport Center Belum Prioritas

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:33 WIB

Follow Us