Depan >> Opini >> Opini >>

Hasrul Sani Siregar Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Riau. Alumnus IKMAS, UKM Malaysia

Sudahkah Penetapan Otonomi Daerah Sesuai Harapan?

23 Agustus 2017 - 15.17 WIB > Dibaca 2358 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Sudah 16 tahun otonomi daerah berjalan, terhitung sejak mulai berlakunya penerapan otonomi daerah tersebut pada 1 Januari 2001. Di mulai dengan pemberlakuan Undang-undang No: 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No: 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali dengan UU No: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pertanyaan yang mendasar perlu dikemukakan bahwa, sudahkah penerapan otonomi daerah tersebut dirasakan oleh pemerintah daerah dan sejauh mana kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi dengan penerapan otonomi daerah tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masih adakah benih-benih akan potensi disintegrasi bangsa seperti halnya ada keinginan terbentuknya Papua Merdeka dan Republik Maluku Selatan (RMS)?

Salah satu penerapan otonomi daerah adalah meminimalkan potensi perpecahan bangsa yang mana pada akhirnya akan masuk ke dalam disintegrasi bangsa yang akan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertanyaan-pertanyaan yang demikian barangkali akan muncul dan mengemuka. Justru dengan adanya otonomi daerah, potensi-potensi tersebut dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, jangan penerapan otonomi daerah berjalan setengah-setengah, mesti dilakukan secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat di daerah tentunya. Kalau tidak sejahtera mengapa ada otonomi daerah? Masyarakat tentu berharap banyak terhadap penerapan otonomi daerah tersebut untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Sebagai salah satu agenda reformasi, penerapan otonomi daerah merupakan salah satunya. Penerapan otonomi daerah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan sebagai suatu kebijakan desentralisasi. Di era Orde Baru, sistem pemerintahan daerah lebih bersifat kepada sentralistik yang tidak mengakomodir (keberpihakan) kepada kepentingan daerah secara nyata.

Oleh sebab itu, penerapan otonomi daerah di era reformasi sekarang ini merupakan sesuatu yang mutlak dan wajib dilakukan sesuai dengan amanah Undang-undang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah dalam rangka mempercepat dan mengejar ketertinggalan di daerah serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyakarat di daerah.

Dalam perjalanannya, penerapan otonomi daerah tidak terlepas dari pro dan kontra menyangkut hasil yang telah dicapai maupun dampak negatif dari penerapan otonomi daerah itu sendiri. Bagi pihak yang pro akan adanya otonomi daerah lebih melihat kepada hasil yang sudah dicapai dalam hal penerapan otonomi daerah itu sendiri. Kemandirian daerah semakin meningkat karena adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk berinovasi dan berkreativitas dalam hal membangun daerahnya sendiri seperti halnya di sektor ekonomi yaitu semakin banyaknya para investor untuk menanamkan modalnya di daerah khususnya dalam menggerakkan iklim investasi. Hal yang demikian merupakan salah satu dari sekian banyak keuntungan dari penerapan otonomi daerah yang sungguh-sungguh dilakukan. Hal yang demikian pula akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk tetap konsisten dalam menjalankan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan kepenti­ngan masyarakat setempat.

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan dae­rahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat dan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kewenangan yang diberikan tersebut dikecualikan atas 5 kewenangan yang mutlak (absolut) diurus oleh pemerintah seperti halnya pertahanan-keamanan, moneter dan fiskal, yustisi, politik luar negeri dan agama. Namun selain kelima kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menjadi kewenangan bersama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada 31 urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah seperti halnya urusan wajib harus dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut seperti halnya kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan sebagainya. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Urusan pilihan tersebut seperti halnya kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan serta energi dan sumber daya mineral.

Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang melalaikan penyelenggaraan urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Hal yang demikian untuk mencegah agar daerah jangan mengabaikan pelayanan dasar yang menyangkut keperluan pokok masyarakat karena terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara dan kepentingan nasional. Aturan yang dibuat seyogyanya untuk memberikan pemahaman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, penerapan otonomi daerah telah diatur mana yang menjadi porsi kewenangan pemerintah pusat dan mana porsi kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Sebaliknya yang memiliki dampak kurang baik adalah semakin banyaknya keinginan daerah untuk menjadikan daerahnya sebagai daerah otonomi baru (DOB), walaupun secara potensi ekonomi dan sumber daya belum memadai untuk dimekarkan, hanya ingin mengejar dana APBN.

Semangat Demokrasi
Tidak dapat dimungkiri bahwa, penerapan otonomi daerah juga berdampak terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Oleh karenanya, otonomi daerah yang tidak dikawal secara ketat dan sesuai aturan juga akan berdampak terhadap gagalnya otonomi daerah itu sendiri. Keinginan dan nafsu untuk berotonomi daerah secara berlebihan misalnya dalam hal pembentukan DOB dengan tidak melihat segala potensi dan kekuatan daerah yang ada, akan berdampak terhadap semangat demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif membentuk DOB merupakan hal yang sangat demokratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun iklim demokrasi di daerah.

Otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya pemekaran daerah. Kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dengan adanya otonomi daerah mustahil akan melahirkan DOB. Diharapkan dengan pembentukan DOB akan mendekatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Namun tidak mustahil pula, dengan banyaknya pembentukan DOB yang tidak terkendali tersebut akan mengabaikan pelayanan dasar masyarakat seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar bagi pelayanan masyarakat.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah dari 2001 hingga 2017 telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Hingga 2017 ini pula sudah ada usulan sebanyak 285 DOB. Namun hingga kini pemerintah masih melakukan moratorium (penghentian sementara) pembentukan DOB hingga selesainya desain besar (grand design) penataan daerah hingga tahun 2025. Bisa jadi tahun 2025 moratorium tersebut akan dicabut dan pembentukan DOB dipercepat? Ada anggapan bahwa, pemekaran daerah menjadi jalan pintas dan saluran formal untuk daerah mendapatkan porsi dana pembangunan yang datangnya dari pusat. DOB dalam praktiknya kurang mampu membangun kreativitas untuk menggali pendapatan daerah khususnya APBD. Pada satu sisi, DOB cenderung membebani APBN dan melahirkan daerah-daerah tertinggal baru. Dan disisi lain pula, pemekaran daerah merupakan bagian dari aktualisasi politik bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Sesungguhnya penerapan otonomi daerah merupakan sesuatu yang baik dan menjadi pengikat di antara daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Mengikut model pemikiran Tocquevillian disebutkan bahwa suatu pemerintahan yang tidak memiliki semangat untuk membangun institusi pemerintahan di tingkat daerah sama artinya dengan tidak memiliki semangat demokrasi.

Oleh karena itu, otonomi daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi. Kesan ketidakadilan yang melahirkan kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diminimalkan. Dengan adanya otonomi daerah tentunya akan memperkuat NKRI dan potensi disintegrasi bangsa tidak akan pernah terjadi. Konsep otonomi daerah yang sedang berjalan saat ini, merupakan hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di daerah yang menjadi fokus penerapan otonomi daerah. Insya Allah. ***
KOMENTAR
Terbaru
KUA-PPAS APBD 2019 Disepakati Rp2,2 T

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:50 WIB

Kembangkan IKM Melalui Inovasi Kemasan Produk

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:43 WIB

Laporkan jika Drainase Tersumbat

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:38 WIB

Warga Minta Jalan Cipta Karya di Aspal Total

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:37 WIB

Pembangunan Sport Center Belum Prioritas

Rabu, 24 Oktober 2018 - 09:33 WIB

Follow Us