Depan >> Opini >> Opini >>

Nadhira Anindita Ralena Puteri Riau, Kuliah di Fakultas Kedokteran UI Semester VII

Konsumsi Obat Psikotropika; Pidana?

21 Agustus 2017 - 11.05 WIB > Dibaca 355 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Belakangan ini, tayangan berita Indonesia dihebohkan oleh kasus penyalahgunaan obat psikotropika yang berujung pada kemungkinan vonis pidana pada salah satu aktor kawakan. Tiga puluh butir obat bermerek Dumolid ditemukan dalam kondisi tersimpan rapi di kediamannya dan setelah berbagai uji medis dilaksanakan. Sebutan tersangka pun diberikan dengan alasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tanpa resep dokter. Masalah ini menghasilkan kontroversi dari berbagai ahli karena Dumolid sendiri bukan termasuk narkoba tetapi adalah golongan psikotropika.

Dumolid adalah merek dari obat kategori hipnotik dan sedativa dengan komposisi utama nitrazepam dan termasuk dalam golongan IV psikotropika. Indikasi dari obat ini adalah insomnia berat, gangguan tidur yang berhubungan dengan kecemasan, rasa ansietas, stres, dan depresi. Nitrazepam dapat menyebabkan berbagai efek samping, seperti ataksia (kehilangan koordinasi dan keseimbangan pada tubuh), pusing, kepala terasa ringan, hingga adiksi. Tetapi, apakah pembelian tanpa resep dokter dan kemungkinan efek samping adiksi nitrazepam membuat aktor tersebut bersalah di mata hukum dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun?

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997  tentang Psikotropika telah mengatur peredaran dan penyerahan obat-obatan psikotropika. Dalam bab II pasal 4, hanya psikotropika golongan I yang disebutkan sebagai barang terlarang dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan selain tujuan ilmu pengetahuan. Sedangkan psikotropika lain dapat digunakan sesuai tujuan pengobatan dan perawatan, dengan kepemilikan yang sah, yang diterjemahkan sebagai atas resep dokter. Ketentuan hukuman bagi barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang diatur pada Bab XIV Pasal 62, adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Namun pada bagian lain UU tersebut, Bab VIII Pasal 38, disebutkan bahwa pengguna psikotropika dengan sindroma ketergantungan berhak mendapatkan konsekuensi berupa rehabilitasi untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Di sinilah letak kontroversinya. Secara tegas bahwa penggunaan psikotropika harus digunakan secara benar sesuai dengan aturan, yaitu harus berdasarkan resep dokter. Akan tetapi, hukum seharusnya tidak dilaksanakan secara membabi buta tanpa melihat konteks. Jika pengguna psikotropika tersebut memiliki riwayat penyakit dan sebelumnya telah pernah mendapatkan perawatan dokter, tentunya akan berbeda kasusnya dengan mereka yang menggunakan psikotropika tersebut sebagai sebuah kenikmatan. Pengguna psikotropika untuk kepentingan pribadi dan menyimpannya dalam jumlah wajar juga akan berbeda kasusnya jika pengguna psikotropika untuk disalurkan kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 36 UU dimaksud bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Kasus aktor ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat tentang budaya yang sudah salah kaprah selama ini dijalankan tentang kecenderungan self medication, tanpa atas resep dokter yang berpotensi berisiko tinggi  bagi tubuh si penderita sakit karena tidak berdasarkan rasional yang ilmiah dan memikirkan efek samping lainnya.

Kasus penggunaan psikotropika ini juga harus dikaji dari segi bagaimana penyaluran obat psikotropika hari ini di masyarakat, yang pada kenyataannya hari ini cukup mudah didapatkan di pasar bebas.Tindakan hukum seharusnya diberikan lebih tegas kepada para produsen obat, PBF, apotek, atau sarana penyediaan farmasi lainnya yang membiarkan obat psikotropika dapat beredar bebas, sesuai dengan Pasal 12 di UU Psikotropika.

Kasus ini layak dijadikan bahan pelajaran bagi masyarakat tentang penggunaan obat tanpa resep dokter, tidak hanya obat psikotropika tetapi juga obat keras lainnya. Sosialisasi yang luas dari pihak pemerintah diperlukan untuk membangun budaya pengobatan yang rasional dan berdasarkan rekomendasi dokter. Tanpa bermaksud mendahului hasil investigasi penegak hukum, kasus ini sendiri harus dilihat secara proporsional tanpa bias untuk kepentingan publikasi. Rehabilitasi ketergantungan menjadi prioritas bagi yang bersangkutan. Di tengah gencaran aktivitas sindikat narkoba dengan berbagai varian barunya, alangkah lebih baik jika pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional memfokuskan diri untuk pemberantasan jaringan peredaran narkoba. Sedangkan untuk pengguna psikotropika perlu ditangani secara kontekstual dengan memfokuskan rehabilitasi dan sosialisasi yang meluas kepada masyarakat. Mari kita budayakan penggunaan obat secara  rasional; dan atas resep dokter sesuai peruntukkannya.***
KOMENTAR
Terbaru
Syamsuar Ajak Warga Introspeksi Diri

Jumat, 22 September 2017 - 15:47 WIB

Tenda Bantuan Berhasil Dibangun

Jumat, 22 September 2017 - 14:54 WIB

18 CSO Tinjau Pembangunan Lingkungan Siak

Jumat, 22 September 2017 - 14:44 WIB

Auditor BPK Terima Suap

Jumat, 22 September 2017 - 14:41 WIB

KPU Ajak Peretas Bantu Jaga Sipol

Jumat, 22 September 2017 - 14:41 WIB

Follow Us