Depan >> Opini >> Opini >>

Dr H Irvandi Gustari Direktur Utama PT Bank Riau Kepri

Adakah yang Salah Utang LN Membengkak?

17 Agustus 2017 - 11.47 WIB > Dibaca 303 kali | Komentar
 
Adakah yang Salah Utang LN Membengkak?

RIAUPOS.CO - Hiruk-pikuk terkait utang luar negeri (LN) memang menarik untuk disimak. Bagi yang pro terhadap luar negeri yang semakin meningkat menggunakan dalil bahwa rasio utang LN Indonesia masih jauh lebih rendah dari rasio yang dimiliki negara termaju di dunia seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang serta negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, bagi yang kontra terhadap kenaikan utang LN yang cukup besar ini menggunakan dalil bahwa warisan utang kepada anak cucu kelak sudah sangat besar, dan penguasaan ataupun penjajahan gaya baru dari pihak negara donator sudah sangat mengkhawatirkan.

Lalu? Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal ini secara bijak dan pikiran yang sehat sehingga  kita melihat secara jernih? Tambah lagi yang perlu kita utamakan bahwa bagaimana kita bisa menentukan sikap dan pandangan kita terhadap pembengkakan utang LN ini, dengan pola pandan dan sikap dari diri kita sendiri, dan bukan hanya sekadar berkomentar mengutip pernyataan dari berbagai pihak yang merasa dirinya pakar? Memang luar biasa menarik untuk dicermati dan ditelaah.

Latah? Ya begitulah yang sering kita lihat dan kita dengan tentang komentar dan tanggapan atas peningkatan utang LN Indonesia akhir-akhir. Namun ada yang salahkah dengan banyaknya komentar miring dan sini terhadap hal itu? Kita akan telaah dalam artikel ini di mana benang merah tentang banyaknya padangan dan komentar yang miring tersebut? Apakah salah dari kebesaran utangnya atau letak kesalahannya pada kurangnya keterbukaan dan sosialisasi dari pemanfaatan utang tersebut?

Dalam artikel yang sangat singkat ini tentu tidaklah mungkin kita membahas tentang sebesar idealnya jumlah utang Indonesia yang sepatutnya. Juga, tidak mungkin dalam artikel ini kita membahas dengan rinci tentang kepatutan penggunaan dari dana utang luar negeri secara mendalam. Namun penulis ingin mengajak pembaca untuk melihatnya secara berimbang, dan komprehensif.

Mengutip dari berbagai pemberitaan media adanya pernyataan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada awal Juli lalu menegaskan, defisit APBN-P 2017 yang diserahkan kepada DPR ada peningkatan dari proyeksi di bulan lalu sebesar 2,6 persen menjadi 2,67 persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, total utang LN yang jatuh tempo pada periode 2018-2019 mencapai Rp810 triliun.Defisit anggaran tersebut telah mempertimbangkan seluruh penambahan dan penghematan anggaran yang perlu disesuaikan oleh pemerintah dalam APBNP 2017, sejalan dengan meningkatkan keperluan Kementerian/Lembaga (K/L) dan adanya beberapa pos yang bisa dihemat.

Lagi menurut Menkeu bahwa kesemuanya itu telah memperhitungkan kemungkinan dari K/L membelanjakan seluruh anggarannya mencapai 95 persen dan ini sama seperti tren selama ini. Dengan demikian, pihak Kemenkeu akan tetap menjaga defisit di bawah 3 persen sesuai yang diperbolehkan oleh undang-undang. Batas defisit anggaran diatur dalam UU No17 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 12 ayat (3) UU tersebut, yang menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

Menilik data dari Website Kemenkeu bahwa  data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, utang LN pemerintah yang jatuh tempo pada periode dua tahun ke depan (2018-2019) mencapai Rp390 triliun (2018) dan pada 2019 sekitar Rp420 triliun. Jika dijumlah akan menjadi sebesar Rp810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yah, memang kalau dilihat secara sekilas begini, terlihat mengerikan dan seolah-olah ada yang kurang pas ya. Tambah lagi defisit anggaran pada APBN 2017 ini diperkirakan meningkat dibanding tahun lalu, sebesar Rp397 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB nasional. Defisit ini lebih besar dibandingkan defisit anggaran tahun lalu yang hanya Rp 308 triliun, atau 2,49 terhadap PDB nasional. Bentuk kekhawatiran itu muncul dari banyak pihak dikarenakan penerimaan perpajakan di RAPBN-P 2017 diturunkan oleh pemerintah. Padahal hal  itu dijadikan  asumsi untuk pertumbuhan ekonomi justru dinaikkan dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen.

Penurunan penerimaan pajak itu menjadi polemik banyak pihak, seharusnya, bila pertumbuhan ekonomi dinaikkan, maka penerimaan pajak juga sepatutnya naik. Dengan kondisi ini tidaklah salah oleh banyak pihak dimaknai bahwa  pihak pemerintah akan menutup defisit anggaran dengan meningkatkan utang.

Di pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa target penerimaan perpajakan sebesar 1.498,9 triliun di APBN 2017 terlalu tinggi dan target penerimaan perpajakan diubah hanya Rp1.450 triliun. Penurunan atau tepatnya penyesuaian target secara realistis harus segera dilakukan mengingat dan menimbang bahwa angka penerimaan perpajakan pada semester I-2017 dengan pencapaian sekitar Rp571,9 triliun atau 38,2 persen dari total target di APBN 2017. Memang pada awalnya pihak pemerintah melalui Menko Perekonomian menginfokan, target penerimaan perpajakan sebesar 1.498,9 triliun pada 2017 lebih besar 16,6 persen dari realisasi penerimaan pajak 2016. Jadi sebenarnya terlihat bahwa asal muasalnya adalah adanya kejadian melesetnya angka penerimaan pajak dan sebaliknya adanya niat dari pemerintah untuk tidak menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan malah angka target pertumbuhan ekonomi malah dinaikan dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen. Sebenarnya pada alinea sudah ada titik terang kenapa utang LN kita membesar.

Bila kita ingin melihat seberapa besar jumlah utang Indonesia saat ini adalah berdasarkan data Kemenkeu, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp2.604,93 triliun, meningkat menjadi Rp3.672,33 triliun pada akhir Mei 2017, atau meningkat hingga Rp1.067,4 triliun. Kalau hanya melihatnya sekilas saja, maka tidaklah salah, akan timbul berbagai opini liar melihat adanya kenaikan  jumlah utang yang sangat besar itu dan tambah lagi adanya utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat yang jumlahnya mendekati jumlah angka defisit APBN-P 2017. Jadi memang diperlukan kecermatan dan diperlukan komprehensif data untuk bisa memahaminya dengan baik adanya peningkatan jumlah utang LN Indonesia tersebut.

Dari para pihak yang pro atas kenaikan utang LN ini, melihat dengan pola pikir pembenarannya bahwa besar rasio utang terhadap PDB Indonesia ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperi Filipina dan Australia yang masing-masing sebesar 36 persen, Malaysia 56 persen, maupun Thailand yang sebesar 47,5 persen. Lebih jauh ternyata rasio utang LN Indonesia tersebut, relatif sangat jauh di bawah AS dan Jepang yang rasio utang terhadap PDB-nya lebih dari 100 persen. Untuk kita ketahui bahwa utang Jepang itu dua setengah kali GDP-nya, 246 persen, kenyataannya negara Jepang adalah negara maju, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan bahwa Jepang akan segera bangkrut. Artinya untuk kita sepakati bersama bahwa besarnya rasio utang terhadap PDB tidak dapat dijadikan sebagai indikator utama mutlak satu-satunya atau indikator dominan dalam mem vonis bahwa suatu negara akan mengalami kebangkrutan.

Ya memang, kalau hanya ingin mencari pembenaran bahwa kondisi Indonesia (27,4 persen) jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya terkait jumlah utang terhadap GDP, ya bisa kita lihat data berikut:  Irlandia 107,45 persen, Bhutan 115,8 persen, Portugal 126 persen, Italia 133 persen. Lalu kita lanjut cari pembanding negara kondisi utang luar negeri negara-negara ASEAN lainnya: Filipina 35,5 persen, Thailand 47,5 persen, Malaysia 56,6 persen, Vietnam 62,2 persen, Singapura 97,7 persen. Di sinilah letak salah satu permasalahan yang harus kita luruskan, sebab acap kali dari pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang adanya penambahan utang LN, melakukan penjelasan informasi dengan penekanan bahwa jumlah utang LN Indonesia masih relatif kecil dan rendah secara rasio terhadap GDP dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Boleh-boleh saja kita menggunakan pembanding utang LN tersebut dengan negara-negara ASEAN lainnya ataupun dengan negara maju lainnya, namun yang tidak diungkap adalah kondisi rating tingkat korupsi di Indonesia masih pada rangking bawah, sedangkan negara-negara maju dan negara-negara ASEAN lainnya, rating tingkat korupsinya sudah pada rangking atas, artinya hal itu bisa dikaitkan dengan pengelolaan dana utang LN bisa diperuntukan secara Good Corporate Governance dan akan lebih tepat pada sasarannya.

Lebih lanjut kita belokkan sejenak untuk dikaitkan dengan teori dalam pembahasan utang LN, agar bahasan kita ada acuannya. Memang masalah utang LN sebagai sumber pembiayaan pembangunan (deficit budged) telah sejak dulu menjadi perdebatan panjang, baik dalam tataran teoritis maupun praktis ataupun dalam bahasan perbicangan di kedai kopi sekali pun. Dalam pemikiran pakar teori ekonomi pembangunan, Rostow berpendapat bahwa posisi utang LN selalu sebagai momok atau bahkan dianggap sebagai the missing link dalam mata rantai pembangunan ekonomi. Dalam dunia praktis, utang LN merupakan vicious cyrcle (lingkaran setan atau lingkaran tak berujung) dalam proses pembangunan, khususnya untuk negara-negara berkembang. Penyelesaian utang LN masih merupakan  problematika yang kompleks dan unik  untuk dipecahkan.

Dalam penjelasan teori-teori klasik, ada  dua aliran teori yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang perlunya utang LN bagi pembiayaan pembangunan. Aliran pertama berpendapat bahwa utang LN, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving gap. Jadi dalam hal ini utang LN diperlukan karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Sebenarnya untuk menutup saving gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu Debt Creating Flow (DCF) dan Non Debt Creating Flow (NDCF). DCF bisa berbentuk utang bilateral maupun multilateral, di sisi lain NDCF bisa berbentuk penanaman dan penyertaan modal seperti Foreign Direct Investment (FDI), Short Term Capital dan Long Term Capital. Aliran kedua mengemukakan, fenomena utang LN dari sisi neraca pembayaran, di mana ia merupakan salah satu account pada neraca modal, yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan neraca berjalan yang bersifat otonom. Dengan demikian bila neraca berjalan mengalami defisit, selanjutnya akan dikompensasikan dengan hutang LN dalam neraca modal. Dalam kondisi dan permasalahan ini utang LN dapat berfungsi sebagai gap filling dengan tujuan mengisi gap atau kesenjangan akibat defisit neraca berjalan.

Harus kita akui memang bahwa utang LN merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, dari berbagai hasil studi tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dari sejumlah hasil riset diperoleh hasil bahwa utang LN justru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sedangkan di sisi lain, dari sejumlah hasil riset lainnya menyimpulkan bahwa utang LN menjadi salah satu faktor yang secara signifikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang tersebut.

Yah memang kita tidak perlu larut dengan berbagai teori tentang utang LN itu tentunya. Namun yang lebih penting lagi adalah kita kembali ke laptop atau ke masalah bahasan kita yaitu apakah perlu kita cemas dengan peningkatan utang LN kita ini?

Perlu jadi pekerjaan rumah bagi kita semua terkait utang LN ini bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, belumlah sepenuhnya menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Memang secara kasat mata yang terlihat sama kita adalah baru mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki asing dan para konglomerat atau bisa dikatakan belum merata pertumbuhan ekonomi tersebut menyentuh langsung secara signifikan terhadap UMKM. Selanjutnya data juga menunjukan bahwa semakin meningkatnya pendapatan perkapita Indonesia belumlah menunjukkan penghasilan setiap warga negara Indonesia bertambah baik. Di dalam PDB terdapat milik orang kalangan atas yang kontribusinya cukup besar.

Jumlah yang besar dan terus bertambah dari investasi asing dan jadi dominan di Indonesia membuktikan masih sangat besarnya ketergantungan yang besar perekonomian dalam negeri terhadap luar negeri. Memang kalau negara diminati oleh para investor asing, tentunya kita bangga, namun tentunya ada porsi dan batasan yang jelas serta tidak adanya ketergantungan untuk jangka panjang. Tambah lagi saat ini relatif banyak investasi asing yang memasuki wilayah publik serta sumber daya alam. Dengan  relatif banyaknya masih dikuasainya aset-aset pelayanan publik ataupun industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka akan dengan mudah nantinya pihak asing sangat dominan dalam mengatur supply dan menentukan harga, itulah yang disebut dengan kita masih dikuasai oleh pihak asing.

Menyangkut utang LN sebenarnya tidak ada yang aneh dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, namun harus dengan transparansi dan sangat perlu sosiasialisasi yang intens dan masif kepada berbagai pihak di masyarakat. Perlu diingat bahwa isi kemakmuran dan kesejahteraan harus kita akui memang merupakan isu sentral sampai saat ini. Saat ini bila kita bicara tentang konteks kesejahteraan, maka perlu menjadi renungan kita bersama adanya data dari berbagai lembaga riset yang menyimpulkan bahwa ternyata 2 persen penduduk Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari yang dimiliki oleh 98 persen lainnya. Inilah menjadi isu yang sebenarnya, terkait kemakmuran.  

Yang perlu dicermati adalah pemanfaatan utang LN harus tepat sasaran, dan harus menyentuh masyarakat Indonesia yang 98 persen itu dan bukan tertuju pada 2 persen yang ternyata menguasai dana pihak ketiga lebih dari 50 persen  itu. Intinya harus tepat sasaran dan mengena.***
KOMENTAR
Terbaru
Golkar Pertahankan Setya Novanto, Begini Komentar Nasdem
Dinilai Janggal, Kesaksian Nazaruddin Harus Diuji

Rabu, 22 November 2017 - 20:45 WIB

Golkar Pertahankan Setnov, Zainal Bintang: Ini Bunuh Diri
Setnov Ditahan, Akom Beri Nasihat Ini untuk Kader Golkar
Kata PSSI, Pengganti Indra Sjafri Harus Cocok dengan Filanesia
Follow Us