Selubung Kasus M Nasir

12 Agustus 2017 - 10.49 WIB > Dibaca 148 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - SUDAH memasuki hari kelima terungkapnya kasus penetapan tersangka Sekda Kota Dumai M Nasir oleh KPK. Dan diketahui pula penetapan tersangka itu sudah terjadi semenjak 21 Juli lalu. Artinya cukup lama rentang waktunya. Terungkapnya ke publik bisa jadi karena kebetulan. Yaitu saat M Nasir akan berangkat ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah haji, dicekal di Bandara Hang Nadim Batam oleh Imigrasi setempat. Tentu saja semua jamaah tahu dan kemudian informasi itu pun menyeruak ke mana-mana. Terlanjur tahu, KPK langsung bergerak cepat mencari bukti tambahan dengan menggeledah sejumlah kantor dan rumah.

Walau sudah terungkap ke publik, kasus yang membelit Sekda Dumai Nasir ini cukup misterius. Terutama keberadaan Nasir itu sendiri. Juga rekanan yang juga dijadikan tersangka. Apakah Nasir masih di Dumai, Pekanbaru atau di tempat tertentu di Riau? Tidak ada yang tahu. Apakah Nasir sudah ditahan oleh KPK? KPK tidak juga menjelaskan secara jelas dan tegas. Dalam beberapa kasus, memang ada seorang tersangka yang ditetapkan KPK tidak langsung serta merta ditahan. Dan sebagian lagi ketika ditetapkan sebagai tersangka lagsung ditahan.

KPK menyebutkan kasus yang membelit Nasir ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Pulau Rupat, di Kabupatan Bengkalis. Kerugian negara disebut sampai Rp80 miliar. Proyek itu ditangani Nasir saat ia menjabat sebagai Kadis PU Bengkalis zamannya Bupati Herliyan Saleh. Ada yang menduga tidak hanya proyek itu saja. Tapi masih ada beberapa. Dalam lingkup proyek multi years yang ditangani Nasir semasa menjabat sebagai Kadis PU Bengkalis. Total nilanya lebih dari Rp1 triliun. Sedangkan untuk proyek Batu Panjang-Pangkalan Nyirih itu nilainya lebih dari Rp400 miliar.

Artinya masih banyak selubung misterius yang membungkus kasus M Nasir ini. Publik menunggu-nunggu langkah gesit KPK. Tentunya KPK tak ingin gegabah karena bisa saja pengembangan kasusnya melibatkan orang-orang tertentu yang berkuasa. Atau bisa juga para tersangka ini melalui koleganya berupaya menghilangkan barang bukti. Dan wajar jika kasus ini bisa membelit mantan atasan M Nasir yaitu Bupati Herliyan Saleh. KPK menyatakan bisa saja mengarah ke sana. Tapi tergantung pengembangan kasusnya.

KPK dan lembaga penegak hukum di Indonesia ini harus menjadi instansi yang memastikan tegaknya hukum dan menjerat yang benar-benar bersalah. Jika kepastian hukum ada dan terang, maka roda pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan jika kepastian hukum ada, maka idealnya tidak ada lagi pejabat yang takut menjalankan anggaran pemerintah. Maka sikap penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan sampai Polisi harus memastikan dua hal ini. Penindakan kasus korupsi dan penjaminan kegiatan pembangunan tetap berjalan tanpa ada hambatan. Jika ingin perekonomian terus bergerak dinamis, pembangunan tidak stagnan, maka lembaga penegak hukum harus memastikan anggaran berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai penegakan hukum yang gesit malah menimbulkan ketakutan di antara aparatur sipil negara dalam menjalankan fungsi anggarannya.***
KOMENTAR
Follow Us