Ramses Hutagaul

Untuk Siapa Demokrasi dan Keadilan?

2 Agustus 2017 - 12.19 WIB > Dibaca 976 kali | Komentar
 

RIAUPOS.CO - Ada apa sebetulnya dengan demokrasi di negara kita? Bukankan demokrasi sejatinya ada di tangan rakyat sehingga ketika rakyat menjadi “urat nadi” demokrasi maka keadilan adalah hal berikut yang mungkin sekali diterima oleh rakyat! Apakah demokrasi bisa berjalan tanpa keadilan ataukan sebaliknya disebut keadilan dalam negara tapi toh tidak demokratis?

Pertanyaan “untuk siapa” yang diajukan menginsyaratkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem bernegara kita ini, apakah untuk rakyat, untuk sekelompok orang, golongan tertentu, kelas tertentu, ras tertentu atau juga untuk agama tertentu. Upaya ini tentu harus bertolak dari gagasan-gagasan universal terkait tema dimaksud dan mungkin saja ada semacam “titik terang” bahwa sesungguhnya apa demokrasi bagi Indonesia dan siapakah yang berhak mendapatkan keadilan itudan ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang ingin sekali memperoleh keadilan yang sesunguhnya.

Secara mendasar, demokrasi dapat dimengerti sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi yang berasal dari kata demos (rakyat) dan cratos atau cratein (pemerintahan) memiliki esensi pada kata rakyat dan kenyataan bahwa rakyat yang mengatur (rule of people). Kewenangan di dalamnya akan berangkat dari bawah dan bukan dari orang atau figur yang berada di atas. Sekalipun demikian dalam penciptaan strukturnya, rakyat secara menyeluruh tidak dapat mengatur secara langsung tetapi melalui representasi yang mereka tentukan melalui pilihan sendiri.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai perdebatan mengenai kelayakan demokrasi untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan perdebatan pada bidang tertentu serta mengenai prioritas untuk memulai demokrasi dari suatu bidang tertentu, menjadi sering muncul. Tentang titik perdebatan yang pertama, yakni mengenai kelayakan demokrasi untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam bidang tertentu, sering terjadi penerimaan juga penolakan. Penolakan tersebut mendasarkan diri pada sejumlah pandangan yang anti-demokrasi.

Tentu saja dari semangatnya negara pada saat  sekarang ini yang selalu berupaya membuat negara ini menjadi negara demokrasi yang baik dan selalu berupaya menjadikan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita

Melihat kejadian-kejadian yang telah terjadi di negara kita pada saat sekarang ini banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak mendapatkan keadilan yang hakiki dan rasa keadilan itu belum mendapatkan perubahan yang sesunguhnya menjadi sebuah pertanyaan yang harus dikedepankan dan dijawab oleh negara sendiri “untuk siapa” yang diajukan menginsyaratkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem bernegara kita ini, apakah untuk rakyat, untuk sekelompok orang, golongan tertentu, kelas tertentu, ras tertentu atau juga untuk agama tertentu. Upaya ini tentu harus bertolak dari gagasan-gagasan universal terkait tema dimaksud dan mungkin saja ada semacam “titik terang” bahwa sesungguhnya apa demokrasi bagi Indonesia dan siapakah yang berhak mendapatkan keadilan itu.

Meskipun demikian kita tidak lalu bisa menyimpulkan sistem demokrasi itu berjalan dengan baik, mungkin pada aspek tertentu di mana prinsip dasar demokrasi terlaksana, seperti kebebasan, equality,  kesadaran kemajemukan, ketentuan kemanusiaan (HAM). Tetapi pada sisi yang kain turut menyisahkan keresahan yang tidak sedikit. Sedikit fakta tentang itu nampak dalam pesta demokrasi misalnya.

Pergeseran pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif secara langsung (sistem demokrasi di mana rakyat diberikan kebebasan untuk secara langsung memilih pemimpinnya) oleh rakyat kini memperlihatkan berbagai masalah di mana-mana. Banyak terjadi manipulasi dan kecurangan yang tidak sedikit meninggalkan keresahan yang cukup berarti bahkan berdampak pada konflik horisontal. Mungkin ini berhubungan dengan pendidikan politik rakyat yang lemah, sehingga mudah sekali dijadikan pintu masuk bagi kepentingan kekuasaan. Akibatnya rakyat kembali menjadi korban dari sistem demokrasi itu sendiri, yang katanya dicita-citakan itu. Money politic yang dulunya sering dialamatkan kepada para politisi (legislatif) juga eksekutif, kini bergeser kepada rakyat sendiri. Wattimury menegaskan  money politic seakan telah menjadi life style dari rakyat dan bukan kalangan politisi saja.***

Ramses Hutagaul, dosen. Jalan Riau No. 110, Tanjung Belati, Pasirpengaraian, Rambah, Rokan Hulu.
KOMENTAR
Terbaru
Pemko Gerah Pasar Kaget Marak

Selasa, 17 Oktober 2017 - 11:00 WIB

Berjuang Jadi Janda

Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:55 WIB

Sampah Rajawali Tak Ada Solusi

Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:52 WIB

Menjaga Jalur Hijau

Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:48 WIB

Ubah Sampah Jadi Gas

Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Follow Us