Menelisik Pasar Cik Puan yang Tak Bertuan
Bangunan Puluhan Miliar Itu Mulai Usang
Minggu, 16 Februari 2014 - 07:26 WIB > Dibaca 496 kali Print | Komentar
Bangunan Puluhan Miliar Itu Mulai Usang
Bangunan Pasar Cik Puan terbengkalai setelah dianggarkan miliaran rupiah di APBD. Foto: Defrizal/Riau Pos
Berita Terkait





Tarik ulur antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan Pasar Cik Puan membuat tempat mengais rezeki pedagang itu seakan tak bertuan.  Alhasil, bertahun-tahun pembangunan pasar yang telah menelan dana puluhan miliar itu Terbengkalai.

Laporan, Marrio Kisaz, Kota

Bangunan pondasi beton pasar Cik Puan masih berdiri tegap di jalan Tuanku Tambusai. Kondisi ini seakan menampilkan bukti pembangunan yang masih menyisakan”pekerjaan rumah”.  Puluhan tiang penopang yang dibangun sejak tahun 2010 lalu itu mulai terlihat usang, beberapa bagian besi terlihat menjulur ke luar mengarah ke sisi jalan, batu dan sampah terlihat menghiasi lantai dasar pasar yang sebelumnya pernah menjadi terminal Mayang Terurai itu.

Hasil pengamatan Riau Pos, pembangunan pasar Cik Puan yang tidak tuntas tersebut menjadi tempat penghentian sementara beberapa kendaraan bermotor. Terlihat rumput hijau menghiasi pinggiran luar lantai dasar, kondisi itu menjadi pemandangan yang menarik perhatian saat Riau pos mencoba mengelilingi akses pasar yang telah menelan dana mencapai Rp20 miliar itu.

Kondisi yang memprihatinkan juga terlihat di lantai dua, goresan hitam dan berdebu menjadi pemandangan di sisi bangunan. Di beberapa tiang juga terlihat wajah para calon legislatif promosi. Memprihatinkan memang, bangunan yang sudah mulai dimakan usia itu masih menyisakan tanda tanya untuk proses penyelesaian.

Salah seorang pedagang, Ani saat ditemui Riau Pos mengaku tidak berharap banyak pada pasar tersebut. Pasalnya, sudah beberapa tahun terakhir tidak terlihat kejelesan untuk melanjutkan pasar tersebut.

‘’Kami tidak berharap banyak, bagaimana kami dapat berjualan dengan nyaman dan aman. Karena memang dari sini kami melanjutkan kehidupan,” papar wanita berkualit agak gelap itu.

Dia menilai, proses jual beli yang saat ini ditekuninya sudah berjalan baik, dikhawatirkan jika tidak ada solusi bagi pedagang kecil, pasar yang dibangun dapat menjadi bomerang bagi pedagang kecil. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mencarikan solusi dengan tetap memberikan kesempatan kepada pedagang kecil.

Polemik penyelesaian pasar Cik Puan semakin rumit. Dimulai dari keabsahan bukti pemilikan, saat ini rencana melanjutkan pembanguna akses jual beli itu terganjal regulasi dan tarik ulur dua instansi pemerintahan. Sampai kapan ini berlanjut? Apakah perlu masyarakat yang menjadi korban keegoan elit-elit pemerintahan yang seakan bersembunyi dari  pertimbangan, alasan dan norma-norma peraturan.

Carut marut itu bermula ketika Pemerintah Provinsi Riau memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2008 lalu. Dengan pertimbangan untuk memaksimalkan peran pasar Cik Puan, Pemerintah Kota Pekanbaru mulai merancang pembangunan pasar tradisional dengan konsep melayu dan modern dengan porsi anggaran Rp70 miliar.

Rencana itu ternyata menuai kritikan dari Pemerintah Provinsi Riau yang merasa menjadi pemilik untuk lahan seluas 7.965 meter persegi itu. Dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah Provinsi Riau menolak rencana pembangunan.

Nasi sudah menjadi bubur, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyetujui program multi years untuk pembangunan pasar di jalan protokol itu.  Dimulai tahun 2010, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menggelontorkan dana Rp10 milyar untuk pembangunan awal, kemudian di tahun 2011, dianggarkan kembali mencapai Rp10 miliar.

Gesekan semakin meruncing antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Alhasil, pembangunan pasar tersebut positif dihentikan dan tidak dilanjutkan sejak tahun 2012 lalu hingga saat ini. Situasi itu menyebabkan nasib pasar yang diharapkan menampung ribuan pedagang itu masih terombang ambing.  Selama itu juga, para pedagang terpaksa berjualan di kios-kios mini disis kanan gedung pondasi pasar Cik Puan.

Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus menyebutkan, Pemko Pekanbaru tidak melanjutkan pembangunan pasar tersebut sejak tahun 2012 lalu, karena belum adanya kepastian hak pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Riau. “Kami akan bahas dulu mengenai kerjasamanya dengan Pemprov, sekaligus kami lakukan pendekatan secara komprehensif. Yang jelas, apapun kebijakan nantinya tidak akan merugikan masyarakat dan untung buat pedagang, kota dan pihak provinsi,” jelas Firdaus.

Menurut kader Demokrat itu, sesuai hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pembangunan Pasar Cik Puan, pembangunan lanjutan gedung pasar itu akan lebih baik tidak akan menggunakan dana APBD. Dimana dalam pembangunannya murni oleh pihak ketiga. Banyak pertimbangan yang menjadi alasan pembangunan pasar itu diserahkan ke pihak ketiga.

“Dana yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan gedung Pasar Cik Puan diperkirakan Rp50 miliar lagi. melihat dari pembangunan pasar yang didanai APBD, misalnya Pasar Rumbai, Pemko Pekanbaru harus mengeluarkan subsidi biaya operasional pasca selesai pembangunan fisik pasar. Kondisi ini memberatkan keuangan Pemko Pekanbaru. Jika dana sebanyak  50 Miliar itu dialihkan untuk membangun sekolah, akan jauh lebih bermanfaat,” ungkap Firdaus

Dari program tersebut, direncanakan pembangunan Pasar Cik Puan di Jalan Tuanku Tambusai menjadi 10 lantai. Dana untuk pembangunan ini di harapkan Pemerintah Kota (pemko) didapat dari Investor yang berminat dan ikut menang di lelang. ‘’Lelang pembangunan pasar ini akan kita mulai pada tahun 2014. Kita berharap investor yang menang menyanggupi membeli Bangunan yang kini sudah berdiri dan menghabiskan biaya Rp3,5 miliar,” ujarnya.

Karena menurutnya lagi, dana pembangunan Pasar Cik Puan yang di keluarkan dalam proyek multi years tersebut sudah termasuk aset. Dalam proses lelang tersebut Pemko juga berharap dilakukan dengan sistem semua Bangun Guna Serah (BGS). “Kita mau Pemko untung investor juga untung,” tegas Mantan Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Riau itu.

Katanya, bangunan lama ini nantinya akan di robohkan dan investor akan membangun bangunan baru maksimal untuk 10 lantai. Pasar ini di konsep menjadi perpaduan ruang pasar tradisional dan moderen. “Dua lantai pertama akan kita peruntukkan menampung 1.300 Pedagang Kaki Lima (PKL), lantai berikutnya kita sediakan bagi pasar moderen, dilanjut lantai selanjutnya untuk hotel,” terangnya.  

Konsep  ini diambilnya agar pembangunan pasar Cik Puan tidak seperti pasar milik pemko lainnya yang di bangun dengan APBD tetapi tidak diminati. Selain juga untuk bisa menampung seluruh PKL yang kini ada di Cikpuan. “Jika bangunan sekarang dilanjutkan maka kita hanya mampu menampung ada 800 PKL, sementara jumlah PKL yang ada saat ini saja sudah melebihi. Makanya kita menginginkan bangunannya maksimal 10 lantai,” urai Firdaus lagi.

Ketika ditanyakan kekhawatiran PKL terhadap mahalnya sewa kios dan los yang akan di tetapkan pihak swasta nantinya, Firdaus menyatakan PKL tidak perlu khawatir. Karena Pemko akan mencarikan solusi yang terbaik. “Soal mahal dan murahnya sewa tidak perlu di khawatirkan karena akan ada skim bantuan bagi PKL,” papar Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau itu.

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat menertibkan pedagang pasar yang semrawut di Pasar Cik Puan nampaknya masih tertahan. Pasalnya, semua proses kesepakatan pemanfaatan dan penggunaan lahan itu mesti menunggu Gubernur Riau defenitif. Sedangkan untuk dalam hal pemanfaatan lahan ini juga nantinya, Pemko meminta diberikan hak selama 30 tahun. Karena kalau hanya diberi hak selama 5 tahun misalkan, itu dikhawatirkan tidak ada investor yang berminatmengeluarkan investasi yang cukup besar.

Informasi itu disampaikan Asisten II Setdako Pekanbaru, Dorman Johan. Dilanjutkannya, alasan menunggu Gubernur definitif agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Soalnya, pemanfaatan lahan dan penggunaan lahannya cukup memerlukan waktu yang panjang. Tidak hanya itu, Pemko juga menunggu surat kuasa dari Gubernur utuk melakukan tendernya. ‘’Karena berdasarkan aturannya, setelah MoU ditandatangani, nanti ada surat kuasa untuk melakukan tender dan lelang investasi. Karena Pemprov pemilik tanahnya,” tambahnya lagi.

Dikhawatirkan Dorman, dari estetikanya, pembangunan pasar yang terbengkalai itu membuat pemandangan menjadi kurang indah dan juga menjadi kotor dari hal kebersihannya, begitu juga dari sisi keamanannya. Sebab dinilai dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dijadikan tempat negative.

Saat ditanya, apakah sudah ada investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Pasar Cik Puan, sisebutkannya, secara komplit belum ada karena memang belum ditender, namun dari selentingan informasi ada banyak yang berminat. ‘’Untuk ini tentu pimpinan yang lebih tahu. Apalagi untuk pembangunan baru itu investor harus menganti biaya yang sudah dikeluarkan,” katan Mantan Asisten Satu Setdako Pekanbaru itu.

Tunggu Kebijakan Gubernur Baru
Tindaklanjut pembangunan pasar Cik  Puan masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, progres pengembangan sarana infrastruktur tersebut masih menunggu persetujuan Gubernur Riau baru. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau belum dapat bersikap atas rencana penerapan sistem bangun guna serah (BGS) untuk solusi pasar tradisional tersebut.

Kepala Bidang Analisa dan Administrasi Aset Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Riau, Edi Saputra saat ditemui Riau Pos di Kantor Gubernur Riau menilai proses tersebut harus dimulai dari awal kembali. Pasalnya, sudah banyak terjadi perombakan pejabat dalam pengelolaan asset tersebut.

‘’Yang pasti kita mendukung untuk pembangunan pasar Cik Puan. Tapi kan harus diselesaikan administrasinya secara benar. Pasalnya melibatkan Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau dalam pengelolaan asetnya,’’ tutur Edi.

Saat ditanyakan mengenai tahapan yang sedang berjalan, dia mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan draf MoU kerja sama melibatkan pihak-pihak terkait. Hanya saja, pihaknya masih terkendala proses pertanggung jawaban yang mengalami perubahan. ‘’ Misalnya di sini kan prosesnya harus melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jadi harus diulang lagi penandatangananya, begitu juga untuk menunggu persetujuan gubernur baru yang akan dilantik dalam waktu dekat ini,’’ paparnya.

Sedangkan untuk sistem pengembangan yang digunakan, dia menerangkan pihaknya menggunakan sistem Bangun Guna Serah (BGS). Nantinya dalam pembangunan akan melibatkan pihak ketiga tanpa menggunakan APBD.  ‘’Yang pasti komitmen dari kedua belah pihak siap untuk mendukung itu. Kedepannya, untuk pembangunan Cik Puan murni menggunakan dana swasta, tanpa APBD,’’ urai Edi.

Lebih jauh saat ditanyakan mengenai proses lelang pembangunan Pasar Cik Puan, dia menerangkan hal itu menunggu mekanisme dalam proses BGS. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan diberikan mandat untuk proses lelang. ‘’ Pasalnya kalau dipaksakan dilanjutkan pembangunannya maka akan kurang maksimal. Karena kapasitasnya tidak mencukupi untuk menampung seluruh pedagang di pasar Cik Puan. Tapi kalau dengan sistem BGS, dapat menjadi solusi untuk menampung secara keseluruhan,’’ imbuh Edi.

Harus Ada Kesepakatan Awal
Pengamat Ekonomi Riau, Prof Detri Karya menilai rencana pengembangan pasar Cik Puan itu memerlukan kesepakatan awal. Ini diperlukan agar tidak menjadi polemik dikemudian hari, baik antara Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Provinsi Riau.

‘’Kesepakatan itu harus diatur mulai dari sekarang, karena nanti bisa menimbulkan persengketaan, fungsi dari pemprov dan pemko dengan penjelesan secara detail. Apalagi dalam kurun waktu tertentu ada penggantian kepemimpinan itu. Kalau ganti pemimpin, biasanya ganti kebijakan, makanya harus disepakati dulu,” imbuhnya.

Saat ditanyakan mengenai adanya rencana penerapan sistem BGS dalam rencana pengembangan pasar Cik Puan, dia mengatakan hal itu pada prinsipnya dapat diterapkan. Untuk pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penerapan BGS, dia mengatakan hal tersebut bergantung pada fasilitas yang disediakan.

Penerapan itu dinilai efektif untuk menjawab permasalahan pengelolaan pasar yang kerap memberatkan pemerintah dengan sitem subsidi. Dia mencontohkan, pengembangan pasar Senapelan yang masih memerlukan perhatian ekstra.

Disinggung mengenai dampak yang dapat dirasakan pedagang, dia mengatakan hal tersebut harus dikaji secara menyeluruh. Begitu juga kekhawatiran pedagang terkait mahalnya harga sewa kios, Rektor Universitas Islam Riau itu menilai proses itu dapat diselesaikan dengan mencarikan mekanisme yang benar dengan tidak memberatkan masyarakat.

   ‘’ Tapi kalau untuk rencana proses ganti rugi bangunan yang sudah dibangun itu bukan bagian saya, itu lebih ke bagian pertanahan atau bagian hukum. Yang jelas pengelolaan agar berdampak secara ekonomi dan pedagang harus disusun dari sekarang,” urai Detri.

Harus Untungkan Pedagang
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ir Afrizal Usman menegaskan,  pembangunan Pasar Cik Puan berlanjut hendaknya dapat menguntungkan pedagang.‘’Jika Pasar Cik Puan dilanjutkan pembangunannya dengan kerja sama pemerintah dan pihak ketiga, harus menguntungkan bagi pedagang Pasar Cik Puan yang saat ini tengah menunggu penyelesaiannya,” kata Afrizal.

Dijelaskannya, jika nanti proses ini terhenti, ada investor yang mau membangun seperti hotel atau apapun ditekankan, jangan sampai merugikan pedagang yang ada saat ini. ‘’Artinya, apapun yang dibangun pasar itu harus menguntungkan pedagang yang telah lama menunggu pembangunan pasar selesai,” kata Afrizal.

Menurut informasi, nanti ada pembangunan hotel bintang dua di lantai tiga pasar tersebut, dia tidak mempermasalahkan, lagi-lagi dia minta agar menguntungkan pedagang, dan semua yang diminta pedagang itu harus diakomodir untuk kesejahteraan. ‘’Harus tetap mengakomodir keberadaan pedagang kaki lima dan konsep tradisional modern. Sehingga, keberadaan PKL dan pedagang Pasar Cik Puan yang berdagang di tempat penampungan sementara saat ini, dapat pindah ke bangunan pasar tanpa ada yang memberatkan,” pungkasnya.

Ditambahkannya, pembangunan Pasar Cik Puan juga diminta menyediakan luang untuk pedagang kaki lima. Karena Afrizal berharap keberadaan Pasar Cik Puan menjadi penjawab keberadaan PKL yang selama ini jadi persoalan di Kota Pekanbaru. “Entah di bagian samping lobi dibuatkan los khusus PKL, yang jual sate, cendol, dan sebagainya, ada di satu tempat. Inilah harapan kita, satu pasar yang dapat mengakomodir seluruh kalangan pedagang, kan pasar itu cukup luas,” tutupnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza.  Menurtunya, penyelesaian pembangunan Pasar Cik Puan ini adalah tanggungjawab pemerintah. Bisa saja sharing antara Pemko dengan Pemprov. Namun yang paling dominan itu adalah Pemko, karena Pasar Cik Puan ini berada di teritorial Pekanbaru.  Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak boleh mempersulit pembangunan, seperti yang terkesan selama ini. Sebab, semua yang dilakukan adalah untuk ketertiban pedagang di dalam pasar.

‘’Kita hanya ingin menegaskan, jika kemarin sudah duduk persoalan lahannya, dan Pemko sudah berwacana untuk melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan, maka soal wacana ini, kami selaku wakil rakyat tidak ingin, jika wali kota hanya seperti memberi angin surga saja, tapi kita ingin ada wujud nyata. Karena sudah terlalu lama pedagang ini terkatung-katung tidak jelas akhirnya ke mana,” tegas Zaidir yang juga ketua Ikatan Sosial Pedagang Pasar (ISPPAS) Pekanbaru itu.

Rawan Kemacetan, Sering Terbakar
Tidak tuntasnya pembangunan pasar Cik Puan juga masih menimbulkan ‘’ pekerjaan rumah” lain . Seperti kemacetan saat jam-jam padat di  jalan Tuanku Tambusai di depan pasar tersebut. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan sisi badan jalan menyempit.

Seperti yang dirasakan salah seorang pengendara, Yudi. Dia mengaku kesal saat melewati jalan Tuanku Tambusai saat jam padat. Pasalnya, kendaraan roda empat yang dimilikinya terpaksa merayap ditengah kepadatann lalu lintas di kawasan tersebut.  

‘’Bahkan saya sering mencari jalan alternatif. Karena di jalan Nangka (Tuanku Tambusai, Red) ini memang sering macet. Apalagi kalau pagi, pemerintah hendaknya dapat mencarikan solusi,” imbuh pria warga Panam itu.

Sejarah menyebutkan, pasar Cik Puan merupakan salah satu lokasi yang sudah berulang kali terbakar. Sedikitnya tercatat tujuh kali kebakaran di akses perdagangan tradisional itu. Kebakaran yang terjadi sampai saat ini sudah tercatat sebanyak tujuh kali yakni pada tahun 1988, 1992, 1994, 2001, 2004, 2007 dan 2009.  Kebakaran pada tahun 2009 menghanguskan 300 kios dan Mei 2007 menghanguskan sekitar 1000 kios hingga mertakan pasar Cik Puan.(***)
KOMENTAR
Berita Update
Bupati Motivasi  Anak Siak  Terus Berprestasi

Bupati Motivasi Anak Siak Terus Berprestasi
Rabu, 21 November 2018 - 13:45 wib

Oknum Polisi Pesta Narkoba
Rabu, 21 November 2018 - 13:36 wib
Pencegahan Kejahatan, Buat Pelaku Tidak Nyaman

Pencegahan Kejahatan, Buat Pelaku Tidak Nyaman
Rabu, 21 November 2018 - 13:30 wib

Syamsuar Hadiri Haul Marhum Pekan
Rabu, 21 November 2018 - 13:15 wib
2019, Satu Suara Dihargai Rp1.000

2019, Satu Suara Dihargai Rp1.000
Rabu, 21 November 2018 - 13:07 wib
Pemkab Bakal Hibahkan Gedung SMK

Pemkab Bakal Hibahkan Gedung SMK
Rabu, 21 November 2018 - 12:45 wib

Bongkar Reklame Ilegal
Rabu, 21 November 2018 - 12:30 wib
Pemkab Tak Tutup Mata pada Kerusakan Jalan Gajah Mada

Pemkab Tak Tutup Mata pada Kerusakan Jalan Gajah Mada
Rabu, 21 November 2018 - 12:00 wib
Cari Berita
Feature Terbaru
Ketika "Tujuh Hantu" Tak Lagi Adang BBM Rakyat

Selasa, 06 November 2018 - 21:13 WIB

Ada Apa di Balik Deklarasi Itu?

Rabu, 24 Oktober 2018 - 16:59 WIB

Hotel Ayola Tawarkan Menu Crispy Chicken Steak

Rabu, 24 Oktober 2018 - 11:30 WIB

Tebar Buku UAS hingga Bisnis Daring dengan Sentuhan Jari
Masyarakat Mesti Bijak Gunakan Medsos

Selasa, 18 September 2018 - 19:30 WIB

Sagang Online
loading...
Follow Us