OLEH ZAINAL ABIDIN

SK Versus SP

7 Mai 2017 - 01.01 WIB > Dibaca 2009 kali | Komentar
 
SK Versus SP
Keputusan (beschikking) selalu bersifat individual, kongkret, dan berlaku sekali selesai (enmahlig), sedangkan  peraturan (regels) selalu bersifat umum, abstrak,  dan berlaku secara terus menerus (dauerhaftig). Keberadaan produk hukum keputusan menteri berlaku umum, abstrak, dan terus menerus. Jimly Asshiddiqie dalam buku Perihal Undang-Undang (hlm. 11) yang kami unduh dari  jimly.com, antara lain mengatakan bahwa memang saat ini di Indonesia ada juga peraturan menteri yang  berlaku sebagai peraturan perundang-undangan (regels) yang mengikat umum yang masih disebut sebagai Surat Keputusan (Keputusan Menteri).

Arikel tersebut merupakan jawaban pengelola (admin) dalam http://www.hukumonline.com/ klinik/detail dengan judul “perbedaan antara keputusan menteri dan peraturan menteri” setelah seorang pengunjung (veuwer) bertanya “Apa sih perbedaan antara peraturan menteri dengan keputusan menteri?” Dalam kehidupan sehari-hari, dialog seperti itu sering saya (mungkin juga Anda) baca/dengar. Apalagi ketika banyak produk-produk hukum di daerah yang dihapus oleh pemerintah pusat, banyak opini yang muncul dari berbagai kalangan.

Semenarik  pembicaraan tentang hal itu, perlu juga dibicarakan perihal istilah surat keputusan di dalamnya. Dalam dunia kerja, istilah yang sering dikaitkan dengan legalitas ini sering disingkat dengan SK. Mendengar/melihat  bentukan kata itu, saya tertarik untuk mencari tahu. Apakah bentukan kata itu sesuai dengan maksud yang diinginkan? Awalnya saya  coba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tapi sayang, dalam entri turunan,  gabungan kata surat keputusan tidak saya temukan. Akan tetapi, setelah saya buka satu per satu  halaman kamus untuk mencari makna setiap kata yang membentuk gabungan kata tersebut, saya dapatkan makna kata surat  yang berarti ‘kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya)’ dan kata berimbuhan keputusan yang bermakna ‘perihal yang berkaitan dengan putusan’. Saya masih penasaran dengan makna kata yang kedua tersebut karena masih mengandung ketidakcermatan berpikir. Dalam makna tersebut masih disebutkan kata putusan yang bukan kata dasar dari kata keputusan.

Untuk mencari tahu makna bentukan kata tersebut, saya membaca buku Praktis Bahasa  Indonesia. Bentukan kata surat keputusan terdiri atas kata surat dan keputusan, sedangkan kata keputusan dibentuk atas kata dasar putus dan imbuhan ke-an. Bentukan kata ini sama halnya dengan kata kebaikan, ketuhanan, dan kesalahan.  Imbuhan ke-an dalam bentuk turunan itu berarti ‘perihal’. Jadi, kebaikan berarti ‘perihal baik’, ketuhanan  ‘perihal tentang tuhan’, dan kesalahan ‘perihal tentang salah’.

Di bagian lain dalam kamus yang sama  saya temukan entri turunan putusan. Bentukan ini dimaknai ‘hasil memutuskan’.  Imbuhan –an dalam kata tersebut bermakna ‘hasil’ yang sama halnya dengan tulisan, lukisan, dan  karangan sehingga berturut-turut kata itu berarti ‘hasil menulis’, ‘hasil melukis’, dan ‘hasil mengarang’. Jadi, jika kita cermati bagaimana proses menerbitkan surat keputusan tersebut, bukankah seharusnya, bentukan kata yang lebih tepat adalah surat putusan  karena setelah mengingat lalu menimbang  setelah itu memutuskan. Akhirnya, dikeluarkanlah surat ‘hasil memutuskan’.

Dalam kegiatan Pembinaan Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 di LPMP Riau baru-baru ini, pertanyaan ini saya lontarkan kepada narasumber. Jawaban yang saya peroleh lebih kurang seperti berikut. Bentukan keputusan dalam surat keputusan tetap dipertahankan meskipun menyalahi tata bahasa kita. Bentukan ini sama dengan bentukan penglepasan alih-alih pelepasan, penglihatan alih-alih pelihatan, dan mengkaji alih-alih mengaji. Tiga bentuk bersaing tersebut tetap dipertahankan mengingat makna yang  diinginkan. Meskipun tidak sesuai dengan proses morfologi dalam bahasa Indonesia, bentukan penglepasan, penglihatan, dan mengkaji tetap dipertahankan untuk menyatakan ‘alat untuk melepaskan kotoran/dubur pada manusia/hewan’, ‘alat/indra untuk melihat’, dan ‘menelaah’ alih-alih ‘proses melepas’ ‘proses melihat’ dan ‘membaca Al-Quran’.

Secara morfologi, tiga bentukan ini menyalahi proses pembentukan. Morfem meN- dan peN- akan mengalami alomorf/peluluhan jika mengimbuh pada kata/bentuk dasar yang berbunyi (fonem) awal /k/, /p/, /t/, dan /s/ lalu diikuti vokal (a, e, i, o, u). Morfem meN- + /k/ + (vokal) akan meluluh menjadi meng-, meN- + /p/ + (vokal) akan meluluh menjadi mem-, me-N + /t/ + (vokal) akan meluluh menjadi men-, dan meN- + /s/ + (vokal) akan meluluh menjadi meny-. Jika bunyi-bunyi yang diimbuhi tidak  sesuai dengan rumusan tersebut, maka bentuk-bentuk itu tidak mengalami peluluhan. Dengan demikian, bentukan pelepasan lebih berterima proses morfologinya daripada penglepasan karena dibentuk atas dasar kata lepas yang berbunyi awal /l/ dan vokal e tanpa bunyi /k/ sehinga tidak terjadi peluluhan bunyi. Begitu pula bentukan pelihatan alih-alih penglihatan. Bentukan pelihatan lebih berterima daripada penglihatan karena dibentuk atas dasar kata lihat yang berbunyi awal /l/ dan vokal i tanpa bunyi /k/  sehinga tidak terjadi peluluhan bunyi. Proses ini juga berlaku pada bentukan mengkaji alih-alih mengaji. Bentukan mengaji lebih berterima secara morfologi daripada mengkaji karena dibentuk atas dasar  kata kaji yang diawali oleh bunyi /k/ dan vokal a sehingga harus meluluh karena diberi imbuhan meN-.

 Jawaban narasumber tersebut menimbulkan persepsi dalam pikiran saya bahwa dalam bahasa Indonesia, meskipun telah memiliki rumusan atau formula, terdapat pengecualian pada bentuk-bentuk tertentu. Senada dengan pertikaian kata tersebut, ketidakcermatan pemakaian kata dalam karya ilmiah juga terjadi. Bentuk bersaing yang dimaksud adalah kesimpulan alih-alih simpulan. Kalau mengacu pada penjelasan surat keputusan dan surat putusan tersebut, sejatinya, kata yang tepat dipakai untuk bab atau subbab akhir dalam penulisan karya ilmiah adalah simpulan. Ini didasarkan jika bagian akhir suatu karya tulis ilmiah dimaknai sebagai ‘hasil menyimpulkan’ (setelah dilakukan pembahasan, yang selanjutnya dilakukan adalah menyimpulkan). Tampaknya, salah kaprah pemakaian keduanya membuat semakin suburnya kesalahpakaian kata kesimpulan dalam bahasa kita sehari-hari.

Tampaknya, alasan pemakaian istilah surat keputusan alih-alih  surat putusan, bisa jadi, mengacu pada “rasa” yang dimunculkan oleh istilah tersebut. Coba bayangkan, kesan apa yang diperoleh ketika surat putusan disingkat menjadi SP? Bukankah lebih baik SK?***

Zainal Abidin, pegawai Balai Bahasa Riau.

KOMENTAR
Terbaru
Selasa, 11 Desember 2018 - 09:06 wib

Ruangan Rektor UMRI Disegel IMM

Selasa, 11 Desember 2018 - 09:00 wib

Fisik RSD Madani Hampir 90 Persen

Senin, 10 Desember 2018 - 20:23 wib

Pekerja Berhak Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 10 Desember 2018 - 20:20 wib

Telkomsel Gandeng eFishery dan Japfa Hadirkan Kampung Perikanan Digital Di Indramayu

Senin, 10 Desember 2018 - 19:26 wib

Satker PBL Riau Laksanakan Workshop Simulasi SIMBG

Senin, 10 Desember 2018 - 15:02 wib

KTP-el Tercecer Lagi, Langsung Muncul Desakan Audit

Senin, 10 Desember 2018 - 14:00 wib

1.019 Nelayan Diasuransikan

Senin, 10 Desember 2018 - 13:50 wib

Prabowo-Sandiaga Bidik Suara Jateng

Follow Us